Berbagi Berita Merangkai Cerita

Banyak Aturan UU Cipta Kerja Diabaikan, Pansus IV DPRD NTB Belum Setujui Ranperda RT/RW Provinsi NTB jadi Perda

73

FOTO. H. Ruslan Turmudzi. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – DPRD NTB melalui Panitia Khusus (Pansus) IV, dipastikan belum memberikan persetujuannya terhadap Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Provinsi NTB tahun 2020-2040 menjadi sebuah Peraturan Daerah. Hingga kini, sejumlah pertimbangan teknis maupun non teknis, justru belum bisa dilengkapi oleh jajaran Pemprov NTB.

Meski demikian, Pansus mempersilahkan Pemprov setempat ngotot agar ranperda ini disahkan alias dilanjutkan pembahasannya, disarankan untuk berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat yakni, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Selain itu, silahkan dibentuk Pansus baru. Namun keanggotaanya sama dengan panitia khusus yang telah ditetapkan sesuai keputusan DPRD NTB Nomor 13/KEP.DPRD/2020, tertanggal 10 September tahun 2020 lalu,” ujar Juru bicara Pansus IV DPRD NTB H. Ruslan Turmudzi pada wartawan, Minggu (12/9).

Menurut Ruslan, saat sidang paripurna DPRD NTB sebelumnya, pihaknya telah mengingatkan terkait lahirnya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pemberlakuannya pada 2 November 2020 lalu, maka segala kegiatan yang berimplikasi pada penyelenggaraan penataan ruang. Tentunya, akan membutuhkan banyaknya peraturan pelaksana atau teknisnya. Oleh karena itu, substansi Ranperda RT/RW Pemprov NTB harus juga dilakukan perubahan.

“Salah satunya, berupa PP Nomor 21 tentang penyelenggaraan penataan ruang yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 11 tahun 2020. Disitu telah diatur teknis penataan ruang daerah yang harus disesuiakan, namun belum dilakukan oleh Pemprov,” kata dia.

Politisi PDI Perjuangan itu mengemukakan peraturan teknis yang mesti disesuaikan diantaranya tata cara penyusunan, peninjauan kembali, revisi dan penerbitan persetujuan subtansi rencana RT/RW Provinsi, kabupaten/kota hingga rencan detail tata ruang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruangnya.

“Hal ini bertujuan agar sinkronisasi program pemanfaatan ruang, pedoman penyusunan basis data dan penyajian peta rencana RT/RW Provisni, kabupaten/kota bisa detail ditampilkan,” tegas Ruslan.

Anggota Komisi IV Bidang Fisik, Infrastruktur, Perhubungan dan Pembangunan DPRD NTB itu, menuturkan, kegiatan penyelenggaraan penataan ruang laut juga harus merujuk pada ketentuan peraturan teknis yang dimaksud.

Sementara, pada ranperda RT/RW Pemprov NTB, justru hal itu baru dan sedang dilakukan penyesuaiannya. Salah satunya, penyesuaian basis data peta penambahan rencana-rencana baru, seperti jembatan, pelabuhan perikanan dan kegiatan sejenis lainnya.

Padahal, lanjut Ruslan, perbaikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), berupa penyempurnaan indikasi arahan zonasi (IAZ) dan ketentuan khususnya harus dilengkapi dengan timeline target persetujuan substansi.

“Dalam aturan itu, persetujuan subtansi dan kelangkapan dokumen administrasi diserahkan pada Juni-September 2021. Selanjutnya, pembahasan lintas sektoral pada Oktober 2021 hingga persetujuan substansi harus pada November 2021,” jelas dia.

Lantaran, sejumlah aspek teknis maupun non teknis, justru belum bisa dilengkapi dalam penyusunan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Provinsi NTB tahun 2020-2040, maka pihaknya tidak mau bertanggung jawab terkait pengesehan ranperda tersebut.

“Bagi kami, sebaiknya penuhi saja ketentuan yang harus masuk sebagai prasyarat dalam penyusunan regulasi tersebut. Inj agar tidak ada persoalan di kemudian hari. Terlebih, sudah jelas dan rinci persyaratan yang harus dilengkapi tersebut merupakan skala periotas yang wajib dilengkapi,” tandas Ruslan Turmudzi. RUL

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.