Berbagi Berita Merangkai Cerita

Pasal Krusial Dihilangkan, Lakpesdam NU Sebut Perda Pencegahan Perkawinan Anak NTB Mengecewakan

36

FOTO. Muhammad Jayadi. (FOTO. RUL/DS,).

MATARAM, DS – Perda pencegahan perkawinan anak yang diklaim merupakan produk hukum pertama dan satu-satunya di Indonesia untuk melindungi perkawinan dini yang sangat marak di NTB, justru dalam praktiknya sangat mengecewakan.

Lakpesdam PWNU NTB menilai Perda Nomor 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang disahkan pada 3 juni 2021 lalu itu, sangat tidak sesuai dengan ekspektasi publik.

“Sekali lagi, kami kecewa begitu melihat hasil akhir dari Perda Pencegahan Perkawinan Anak ini,” tegas Ketua Lakpesdam PWNU NTB Muhammad Jayadi dalam siaran tertulisnya, Kamis (8/7).

Menurut dia, pasca diundangkan, malah keunggulan perda justru ini hilang. Di mana, pengaturan tentang sanksi tiba-tiba tidak ada alias hilang.

Padahal, salah satu keunggulannya dari produk hukum lainnya, adanya dari sisi klusul pasal tentang pemberian sanksi bagi pelaku perkawinan anak.

Mengingat, lanjut Jayadi, pasal di perda ini diapresiasi banyak orang. Harapannya, angka perkawinan akan dapat dicegah ketika ada pasal yang mengatur sanksi bagi setiap orang yang terlibat dalam perkawinan anak.

Sehingga, dengan begitu akan memberikan efek jera dan mencegah anak menjadi korban praktik perkawinan anak. “Namun faktanya berbeda setelah ditetapkan jadi peraturan daerah,” kata dia lantang.

Hal lainnya. Di sebut Jayadi terletak pada langkah afirmasi dengan mendorong 1 persen APBD untuk mendukung gerakan pencegahan perkawinan anak juga ikut dihapuskan.

“Kalau melihat ini, maka pemda NTB tidak serius mendukung upaya perlindungan anak,” ucap mantan Ketua PMII Mataram ini.

Terpisah Dosen Fakultas Syari’ah UIN Mataram, Apipuddin menegaskan, perda tersebut kehilangan substansi dari salah satu dasar hukum yang menjadi rujukannya. Yakni, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah terakhir dalam UU Nomor. 17 Tahun 2016.

Ia menegaskan, hilangnya ketentuan sebagaimana tertuang pada Bab IX Pasal 30 dan Pasal 31 di dalam Ranperda tentang Pencegahan Perkawinan Anak mengenai sanksi, baik administratif maupun sanksi pidana bagi setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan anak, menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih setengah hati di dalam melakukan perlindungan terhadap anak.

Padahal, lanjut Apipuddin, seharusnya ketentuan sanksi administratif maupun sanksi pidana di dalam perda tidak harus di hilangkan.

Sehingga, Perda sebagai peraturan yang melaksanakan peraturan di atasnya, yaitu Undang-Undang Perkawinan.

“Bagaimana perda ini bisa efektif, jika Undang-Undang Perlindungan Anak diatasnya tidak dipatuhi. Sekali lagi, harapan dan semangat perda pencegahan perkawinan anak yang mengatur juga memiliki daya paksa agar warga NTB tidak menikahkan anak di bawah umur tidak segarang yang diharapkan,” tandas Apipuddin. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.