Berbagi Berita Merangkai Cerita

Bahas Strategi Pemilihan Dimasa Pandemi, KPUD NTB Disarankan Cermat Lakukan Pemetaan

24

MATARAM, DS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait strategi Pendidikan pemilih kepada daerah partisipaai rendah, rawan konflik dan rawan bencana pada Pilkada Serentak 2020 di NTB, Rabu (19/8) kemarin.

Anggota KPU NTB Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, Agus Hilman mengatakan berkaitan dengan konsep teknis penyelenggaraan di daerah yang melaksanakan pilkada serentak, KPU telah mengeluarkan peraturan terkait pelaksanaan pemilu di tengah pandemi. Pihaknya selalu menekankan kepada KPU di daerah agar bisa melaksanakan pemilu sesuai dengan prinsip penyelenggaraan yang mengacu pada protokol kesehatan seperti yang diatur dalam PKPU nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak.

Dalam konteks sosialisasi atau pendidikan pemilih, sudah diatur terkait pelaksanaannya dalam PKPU tersebut

“Kegiatan yang kita laksanakan bisa dilakukan dengan tatap muka langsung dengan warga maupun pihak terkait lainnya, bisa juga dilakukan dengan metode tidak langsung melalui daring, dimana semuanya sudah ditetapkan dalam PKPU tersebut,” katanya.

Hanya saja, kata dia, dalam pelaksanaannya tentu tidak semudah yang dibayangkan, karena harus ada penyesuaian dalam setiap tahapan yang dilakukan.

Agus mencontohkan, jika sebelumnya dalam sosialisasi KPU bisa melakukan pertemuan dengan masyarakat banyak, saat ini sudah dibatasi. Sehingga KPU harus membuat pola dan tata cara yang lebih efektif agar sosialisasi yang dilaksanakan bisa sesuai dan tepat sasaran.

“Dalam proses penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 diharapkan semua pihak yang hadir dalam FGD ini bisa memberikan saran dan masukan kepada KPU terkait berbagai hal yang akan dilaksanakan dalam semua tahapan pemilunya,” kata dia.

Menurut Agus Hilman, dalam melakukan sosialisasi setiap tahapan pilkada, pihaknya masih mengalami beberapa kendala, terutama terkait masih banyaknya daerah di tujuh kabupaten/kota di NTB yang menggelar Pilkada Serentak kali ini yang belum memiliki jaringan internet.

“Jadi dari tujuh wilayah itu tidak sama akses internetnya. Apalagi di wilayah Pulau Sumbawa, jadi kalau pun ada jaringan, internetnya lemah, sehingga sosialisasi melalui media sosial tidak bisa dilakukan, sehingga kami melakukan tatap muka langsung yang memerlukan metode yang pas, agar keselamatan dan kesehatan peserta pemilu bisa terjamin,” jelasnya.

Terkait hal tersebut, pada kegiatan FGD yang menghadirkan sejumlah kalangan jurnalis politik, KPID NTB, akademisi dari Universitas Mataram, Universitas 45 Mataram, UIN Mataram, UMM Mataram, Bawaslu dan Pakar komunikasi politik Universitas Gajah Mada (UGM) Dr Kuskridho Ambardi, diharapkan bisa memberikan masukan bagi KPU.

Salah satu pembicara FGD, Agus MSi dari UIN Mataram, mengatakan jajaran KPU harus segera melakukan penyusunan grain desain pemilih. Hal itu menyusul perhelatan Pemilu kali ini berbeda dalam situasi yang berbeda pada kondisi umumnya.

“Pemilu ditengah pandemi Covid-19, kami sarankan KPU harus mulai melakukan berbagai langkah. Diantaranya, analisis masalah pemilih, sketsa elektoral, analisis swot. Selanjutnya, sasaran pemilih yang harus dituju,” kata Agus.

Selain itu, mantan komisioner KPU NTB itu juga meminta seluruh jajaran KPU mulai level provinsi hingga kabupaten/kota harus mulai mengajak para kandidat yang mengikuti kontestasi Pemilukada beserta parpol pengusungnya agar dijadikan sasaran pemilih. 

Hal ini, lantaran hingga kini, belum terlihat para calon yang akan maju di Pilkada kali ini menjual ide dan gagasan mereka pada baliho dan APK yang mereka tampilkan. 

“Kita minta penyelenggara pemilu harus berani menfasilitasi para calon agar menampilkan visi dan program mereka. Ingat, pilkada ini situasinya berbeda, maka peranan penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu sangat vital dalam mengatur jalannya pesta demokrasi ini, sehingga masyarakat akan terbantu dalam memilih siapa yang pantas memimpin mereka lima tahun kedepannya,” tegas Agus menjelaskan.

Kendati ditengah situasi pandemi. Namun ia optimis jika partisipasi pemilih akan bisa lebih baik lagi kedepannya. Hanya saja syaratnya, elektoral distancing (protokol kesehatan) juga benar-benar dipastikan keberadaanya sejak jauh-jauh hari. 

“Pemilukada ini beda kayak Pemilu yang memilih parpol dan caleg. Biasanya, pemilih itu kebanyakan mau datang di Pemilukada karena ikatan sosiologis dan kekeluargaan. Disini,  kecuali DPT tidak beres. Maka orang akan enggan datang ke TPS. Maka KPU perlu terus melakukan simulasi di TPS. Termasuk juga harus mulai dari sekarang difikirkan desain tata kelola pemilu yang juga perlu melihat pasca new normalnya,” jelas Agus.

Ia berharap antara KPU dan Bawaslu perlu ada kesepahaman terkait model kampanye paslon harus didisaian jangan lagi ada pakai musik dangdut yang mengundang kerumunan orang mengumpul di satu titik lapangan. 

Oleh karena itu, model kampanye daring/virtual perlu terus disosialisaikan secara masive. Termasuk, berpemilu yang memahami protokol covid-19 juga harus dimasyarakatkan. 

“Electoral distancing harus jadi budaya baru yang perlu dimasyarakatkan terus. Salah satunya pada peserta pemilu. Nanti tugas Bawaslu mengawasi paslon yang enggak tertib mematuhi protokol kesehatan yang sudah diatur atur tata caranya oleh PKPU itu,” tandas Agus.

Terpisah, melalui zoom meeting, Dosen Fisipol UGM Dr Kuskridho Ambardi, mengaku, pada konteks sosialisasi atau pendidikan pemilih, sebaiknya jajaran KPU NTB perlu menggandeng kalangan media massa, baik online, cetak dan televisi juga radio dalam menyebarkan kegiatan dan sosialiasi kepemiluan. 

“Pemilukada ini situasinya berbeda. Disini, strategi media dengan melibatkan kalangan media guna menyiapkan konten-konten yang menarik yang mudah dicerna oleh publik harus juga perlu diperhatikan. Ingat, kawan-kawan media itu punya data-data penting tentang kondisi lapangan, jadi mereka harus digandeng untuk diajak bagaimana menyelamatkan hak pilih rakyat,” tandas Kuskridho Ambardi. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.