Berbagi Berita Merangkai Cerita

Bagikan Kopi Gratis, Ketua Hipmi NTB Bentuk Keprihatinan ke Disdag NTB 

10

MATARAM, DS – Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) NTB Syawaluddin mendatangi kantor Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, Kamis (28/5). Ia membagikan kopi gratis pada salah satu pejabat di Dinas Perdagangan NTB lantaran produk kopi yang dihasilkan oleh empat UKM/IKM di tiga wilayah setempat yakni, KLU, Lombok Barat dan Lombok Timur tidak masuk dalam kuota paket JPS Gemilang Tahap II yang diadakan oleh OPD terkait.

“Saya ikhlas memberikan produk kopi UKM/IKM NTB gratis yang tidak masuk kuota pada OPD penyelenggara agar bisa dipergunakan sebagaimana mestinya,” ujar Syawaluddin pada wartawan saat menyerahkan produk kopi itu.

Ia mengatensi kebijakan Gubernur Zulkieflimansyah yang fokus memberdayakan UKM/IKM di NTB guna mengisi produk-produk yang akan disalurkan dalam paket JPS Gemilang selama ini.  Hanya saja, pihaknya mengecam ide brilian gubernur untuk mengisi kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19 saat ini, yang nampaknya disalah gunakan oleh oknum tertentu.

“Banyak tidak masuknya produk UKM/IKM, karena permainan oknum tertentu yang memainkan kuota. Saya sudah merekam siapa oknum yang bermain itu. Apalagi, Kadis Perdagangan juga mengakui jika memang ada pihak yang diminta mengkoordinir paket kopi milik UKM/IKM pada JPS Gemilang Tahap II itu,” kata Syawaluddin.

Menurut dia, produk kopi yang dibawanya itu berjumlah sebanyak 2.500 bungkus. Dimana, kopi itu merupakan produk IKM di tiga wilayah yang dititip ke Hipmi NTB untuk bisa difasilitasi masuk dalam program JPS Gemilang.

“Kurang apa kira-kira produk kopi ini. kemasannya sudah bagus dan murni diproduksi langsung oleh IKM asli, tapi sayang enggak bisa masuk gara-gara sistem kuota yang diterapkan oleh oknum tertentu itu,” tegas Syawaluddin.

“Setelah kita bagikan ke Kantor Dinas Perdagangan. Selanjutnya, saya akan membagikan produk kopi ini ke Pendopo Gubernur dan Wagub NTB,” sambungnya.

Sementara itu, salah satu pejabat di Dinas Perdagangangan yang menerima kopi itu memilih tidak berani menerima pemberian kopi Ketua Hipmi NTB itu. “Mohon maaf saya ASN yang enggak boleh menerima pemberian apapun,” kata pejabat perempuan Dinas Perdagangan itu seraya mengaku Kadis Perdagangan dan Sekdis Perdagangan sedang dilapangan guna memantau produk sabun dan kopi milik UKM/IKM NTB lainnya.

Diketahui, sebanyak 402 UKM/IKM yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-NTB, siap menyediakan produk-produk yang dalam paket JPS Gemilang Tahap II. Konsepnya, UKM/IKM yang ada di  masing-masing daerah diberdayakan untuk mengisi produk-produk yang akan disalurkan dalam paket JPS Gemilang.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, mencotohkan, produk UKM ikan asin di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, jangan dibawa ke Lombok, kemudian didistribusi kembali ke Bima, hal itu dinilai keliru.

“Beras di Lombok Barat dari UKM Lombok Barat. Ikan Asin di Bima, ambil dari hasil UKM di Bima,” kata Gubernur saat memberikan arahan pada Rakor Persiapan JPS Tahap II, Rabu (27/5) lalu di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB.

Zul mengingatkan bahwa ini adalah bagian dari upaya kita untuk dapat menggerakan roda ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Itulah sebabnya, JPS ini tujuannya bukan hanya untuk memenuhi kuota produk yang akan disalurkan kepada 125.000 KK masyarakat terdampak, tetapi juga merupakan upaya untuk memberdayakan UKM dan IKM lokal setempat. Sehingga menurutnya, upaya untuk membangun sinergi dan koordinasi yang baik dengan OPD di kabupaten/kota juga menjadi bagian penting untuk dilakukan.

“Tidak ada gunanya produknya berkualitas, kuantitasnya terpenuhi, tetapi UKM/IKM setempat jadi penonton. Nah ini tidak sesuai dengan visi-misi kita,” tegas Gubernur.

Selain itu, Gubernur juga kembali  mengingatkan bahwa proses pendistribusian JPS tahap II harus dipastikan berjalan sesuai aturan dan mekanisme. Seluruh kekurangan pada proses penyaluran JPS Gemilang tahap I menjadi pengalaman untuk terus memperbaiki proses ketersedian isi JPS dan pendistribusiannya. Termasuk data penerima, sehingga distribusinya tepat sasaran.

Doktor dalam bidang ekonomi ini berharap, seluruh OPD bisa bersinergi bersama untuk menyelesaikan permasalahan apabila ditemukan hal yang tidak sesuai aturan dan mekanisme. Secara khusus, Ia meminta Inspektorat agar sejak awal dapat memastikan semua pekerjan OPD berjalan sesuai aturan.

Lebih lanjut, ia juga mengimbau masing-masing OPD untuk aktif menyampaikan informasi melalui media sosial, mengenai seluruh program-program yang dilaksanakan, khususnya yang berkaitan dengan visi misi dan program-program unggulan NTB Gemilang. Termasuk juga merespon setiap pertanyaan masyarakat di media sosial.

“Jangan dipungkiri semua masyarakat kita saat ini melek IT, khusus di media sosial. Maka saya minta proaktif melayani masyarakat,” pungkas Gubernur.

Sekretaris Daerah, Lalu Gita Ariadi, yang turut memimpin rakor tersebut menegaskan agar semua permasalahan dalam penyediaan barang JPS hingga pendistribusian supaya bisa diminimalisir, sehingga proses penyaluran ke kabupaten/kota hingga ke desa berjalan lancar tanpa kendala. “Pastikan ketersediaan isi paket JPS paketnya lengkap,” kata Miq Gite, panggilan akrabnya.

Peluncuran pendistribusian JPS Gemilang tahap II ini akan dilakukan Gubernur NTB secara simbolis di Desa Penimbung, Kabupaten Lombok Barat. Pola distribusi tetap seperti tahap awal, dikumpulkan di satu tempat di kabupaten/kota, setelah itu disalurkan ke desa-desa. Rencananya proses pendistribusian tahap II dimulai dari tanggal 30 Mei hingga pertengahan Juni 2020. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.