Berbagi Berita Merangkai Cerita

Aspirasi Kaum Hawa di Tiga Desa Sumbawa Senilai Rp 700 an Juta, Catatan Musrenbangdes Khusus Perempuan

82

Musrenbangdes Khusus Perempuan tiga desa yang digelar di Kecamatan Utan

SUMBAWA,DS-Musrenbangdes Khusus Perempuan digelar di Aula Kantor Camat Utan, kabupaten Sumbawa, Kamis (9/9), dibuka camat setempat dan dihadiri 18 utusan dari PTPD kecamatan, Sekdes, PKK, BPD, kader Posyandu serta Pokja Adminduk. Aspirasi perempuan Desa Stowe Brang, Desa Tengah dan Desa Pukat itu, senilai Rp 737.375.000.

Tujuan kegiatan tersebut untuk menghimpun masukan, saran dan pendapat dari masyarakat terutama kelompok perempuan kaitan dengan pelayanan adminduk di desa dalam rangka penyusunan RKPDesa. Pun untuk mengetahui permasalahan dan penyebab masalah, mendapatkan usulan prioritas sebagai pemecahan masalah serta besar dana yang diperlukan dalam rangka kegiatan aminduk di desa.

Camat Utan, Ir.Nawawi ketika membuka acara menjelaskan bahwa kegiatan ini bagian dari perencanaan sehingga sangat penting untuk diikuti, terutama bagi kader Posyandu yang selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan adminduk.

“Adminduk ini bukan hanya merupakan kebutuhan bagi individu orang perorangan saja tetapi juga merupakan kebutuhan bagi Pemerintah dalam rangka pemberian bantuan social. Oleh karena itu bagi warga masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan sangat sulit untuk dipertanggungjawabkan karena mereka tidak memiliki identitas hukum,” paparnya.

Dalam perencanaan tersebut, kata dia, ada dokumen yang akan disampaikan kepada pemerintah desa dalam Musdes dan Musrenbangdes maupun Musrenbang Kecamatan yang akan menjadi poin usulan kaum perempuan. “Hasil dari Musrenbangdes Khusus Perempuan ini nantinya dapat dijadikan prioritas pada dokumen RKPDesa,” ujar Nawawi.

Kepala Seksi Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Sumbawa, Anhuyas M.Si, selaku narasumber memaparkan keterlibatan perempuan selalu disepelekan terutama pada pengambilan keputusan. “Di desa sangat sedikit keterlibatan perempuan. Dengan adanya regulasi yang baru, menekankan bahwa perempuan mengambil andil dalam proses pembangunan di desa salah satunya adalah Musdes ini memastikan bahwa perempuan itu terlibat,” katanya.

Ia menuturkan pada Forum Musrenbang terdahulu hanya sebagian kecil saja perempuan yang hadir karena tidak diberi ruang  untuk mengutarakan pendapat terkait dengan kemampuan ataupun keberadaan perempuan tersebut. Momentum kali ini, kata dia, bisa digunakan menggali aspirasi  perempuan khususnya perempuan yang ada di desa untuk memberikan sumbangsih pemikiran-pemikiran untuk perencanaan pembangunan ke depan.

“Karena kita tidak bisa terlepas dari perempuan terutama dalam hal LABKD (layanan adminduk berbasis kewenangan desa) khususnya dan umumnya dalam segala segi baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan sebagainya. Peran perempuan itu sangat dihargai, untuk itu kami mengharapkan nanti hasil dari kegiatan ini bisa diadvokasi atau bisa dibawa di forum Musdes atau Musrenbangdes,” urainya.

Menurutnya, persoalan perempuan cukup banyak, sepeti kekerasan pada pada anak, kekerasan pada perempuan, perdagangan perempuan, perdagangan anak, dan lain-lain. “Bagaimana kita mengadvokasi kebutuhan kebutuhan perempuan tersebut khususnya di layanan adminduk, kita pastikan bahwa semua perempuan di desa sampai dengan lansia dipastikan sudah memiliki identitas kependudukan,” ujarnya.

Menurut Anhuyas, 6 desa binaan LPA KOMPAK telah membuat Peraturan Desa LABKD. Inti dari peraturan tersebut memanfaatkan kelompok yang ada di desa seperti TP. PKK, Pokja Adminduk, PPKD yang dibentuk oleh Pemdes untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Peraturan tersebut sebagai payung hukum  untuk  bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Musrenbangdes Khusus Perempuan bertujuan diantaranya untuk mengidentifikasi kebutuhan persoalan perempuan khususnya berkaitan dengan identitas hukum, baik itu KTP, KK, maupun AKTA Kelahiran; Mengidentifikasi dan mengusulkan kepada kepada Pemdes terkait prioritas program yang bisa disampaikan dengan komposisi anggaran yang ada; Memberikan atau mengeluarkan gagasan atau ide ide terkait dengan persoalan persoalan yang ada di desa khususnya masalah di desa; Mengidentifikasi keinginan perempuan kaitannya dengan keperluan kepemilikan identitas hukum serta dasar memberikan pelayanan khusus kepada mereka.

Dalam pertemuan itu dibentuk tiga kelompok yang membedah berbagai persoalan. Desa Stowe Brang mengidentifikasi kurangnya kader dalam pelayanan setiap posyandu karena sasaran yang terlalu banyak sehingga memberikan prioritas usulan penambahan 1 orang kader setiap Posyandu. Hal ijni memerlukan dana  Rp 26.250.000,-

Masalah kesejahteraan kader posyandu pun dikemukakan sebagai prioritas yang memerlukan penambahan insentif 35 kader Posyandu seberar Rp 300.000/bulan. Sedangkan jumlah dana yang dibutuhkan mencapai Rp 52.500.000 per bulan.

Mengemuka juga kurangnya fasilitas di Posyandu, seperti dacin, timbangan digital, terop, meja kursi pada tiap posyandu sehingga perlu pengadaan sarana prasarana dengan kebutuhan dana Rp 35.000.000.

Kurang pengetahuan dan wawasan dari anggota majlis ta’lim setempat memerlukan perhatian berupa pengadaan perpustakaan atau taman bacaan beserta buku bagi anggota majlis ta’lim dengan kebutuhan dana Rp 10.000.000.-

Mereka pun menyebut Masalah usaha kecil  di desa mati suri akibat pandemi sehingga upaya untuk membangkitkan kembali usaha sangat sulit apalagi UP2K tidak jalan karena kekurangan modal. Diperlukan penambahan modal untuk pengusaha kecil dan UP2KRp 20.000.000.

Tidak tersedia meja prasmanan peralatan dapur lengkap untuk Pokja III TP. PKK memerlukan  dana Rp. .142.000.000. Pun masih ada balita yang gizi kurang memerlukan perhatian berupa pemberian makanan tambahan denga dana sebesar Rp. 10,000 per anak. Jumlah dana yang diburuhkan : Rp. 5.000.000. Sebanyak 7 usulan Desa Stowe Berang memerlukan dana  sebesar Rp. 143.500.000

Kelompk Desa Tengah pun mengidentifiikasi masalah berupa kontrol kesehatan lansia yang memerlukan Posyandu Lansiadengan  dana yang dibutuhkan  Rp. 5.000.000. Pemberian makanan tambahan bagi Lansiamemerlukan  dana  Rp. 5.000.000. Refresing untuk lansia dengan dana  Rp. 5.000.000,-

Mengemuka pula permasalah banyaknya perempuan yang kawin muda, dan ibu ibu masih kurang keterampilan sehingga diprioritaskan pembinaan bagi PKK dengan dana Rp. 10.000.000.-

Terdapat pula usulan pengadaan alat rasmanan denga dana Rp., 50.000.000, timbangan ibu hamil untuk semua posyandu 3 posyandu Rp. 600.000. Posyandu kesulitan memberikan pelayanan untuk 9 meja karena kekurangan meja memerlukan pengadaan 9 meja dan 15 kursi untuk masing-masing Posyandu dengan dana meja Rp. 2.700.000 dan kursi Rp. 3.375.000,-

Program Makanan Tambahan (PMT) anak stunting dan alat ukur tinggi badan untuk 3 Posyandu memerlukan dana  PMT Rp. 3.000.000 serta alat ukur Rp.2.700.000.

Insentif kader Posyandu dinilai kurang sehingga perlu penambahan insentif  untuk 15 kader dari 3 Posyandu dengan total  perbulan Rp. 45.000.000. Karena masih ada kader Posyandu yang baru diperlukan peningkatan kapasitas /pelatihan dan refresing Kader Posyandu. Untuk pelatihan diperlukan Rp. 10.000.000 dan untuk refreshing Rp. 10.000.000

Penambahan PMT Balita sebesar Rp. 10.000 per anak per bulan. Dana yang dibutuhkan Rp. 10.000 x 325 anak x 12 bulan atau Rp. 39.000.000. Total dana di Desa Tengah yang dibutuhkan Rp. 199.175.000.-

Kelompok Desa Pukat pun mengurai permasalahan dan kebutuhan perempuan di desa setempat. Sebutlah masih banyaknya ibu hamil KEK yang memerlukan PMT ibu hamil dengan kebutuhan dana 45.000.000.

Masih ada bayi balita gizi kurang, gizi buruk dan stunting perlu penambahan PMT dengan dana Rp. 72.000.000. Masih banyak lansia yang kurang sehat memerlukan pengadaan PMT Lansia dengan dana Rp. 60.000.000. Masih adanya ibu hamil yang kurang mampu memerlukan BPJS gratis dengan kebututuhan dana  Rp. 39.000.000.

Mencuat juha banyaknya pernikahan dibawah umuryang memerlukan pengadaan Isbat Nikah dengan dana Rp. 30.000.000. Kekurangan anggota Pokja Adminduk memerlukan penambahan anggota Pokja Adminduk dengan dana Rp. 14.000.000,-

Bertanbahnya kegiatan Posyandu memerlukan penambahan insentif kader Posyandu dengan dana Rp. 144.000.000. Penambahan 1 meja dengan dana Rp. 3.600.000.Kekurangan sarana prasarana Posyandu memerlukan dana Rp. 30.000.000. Total dana yang dibutuhkan perempuan Desa Pukat mencapai  Rp. 394.600.000,-

Kasi Tata Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Sumbawa, Anhuyas, M.Si., mengemukakan Desa Pukat mengusulkan dana yang tertinggi yaitu sebesar Rp. 394.600.000.

Hal yang menariik,. usulan kader Posyandu masing-masing sesa sama sehingga harus diperhatikan dan diprioritaskan oleh Pemdes. Kata Anhuyas, emua yang diusulkan itu sangat penting dan dibutuhkan pada saat pelaksaan posyandu, seperti dacin, terop, kursi dan meja.

“Memang dari semua usulan yang diajukan ini mungkin tidak semua yang disetujui oleh Pemerintah Desa, tetapi peralatan yang dibutuhkan oleh posyandu pasti dijadikan prioritas,” ujarnya.

Anhuyas mengaku tertarik usulan dari Desa Pukat yaitu isbat nikah.

Supaya setiap tahun itu Desa Pukat tidak terus menerus menganggarkan untuk isbat nikah, Anhuyas menyarankan TP.PKK mengusulkan ke dinas terkait seperti DP2KB untuk melakukan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan.

“Ibu – ibu bisa mengundang anak-anak remaja, ibu – ibu dan juga orang dewasa, supaya ada upaya untuk pencegahan, tidak membiarkan terjadinya perkawinan usia muda/anak,” katanya.

Menurut Anhuyas, usulan ini merupakan hasil permasalahan yang datang dari aspirasi perempuan dan nantinya dibawa ke Musdes atau Musrenbangdes. “Kalaupun ada usulan – usulan ini yang mengena terhadap dokumen RPJMDes dan sesuai dengan visi misi kepala desa maka saya yakin dan percaya teman-teman pemangku kepentingan di desa  akan melihat usulan ini dan memasukkan dalam program kegiatan yang diusulkan ditahun depan,” ujarnya.

“Kami mengharapkan juga selaku BPD perempuan juga mengawal dan mengaktualisasikan kepada Pemdes karena BPD perempuan ini cakupannya itu luas, mengawal aspirasi perempuan dan anak, lansia maupun kaum disabilitas. Itu harapan Pemerintah kepada anggota BPD Perempuan, demikan kita kawal semua mudah- mudahan bisa gol anggarannya,” katanya. ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.