Menu

Mode Gelap

Lombok Utara · 25 Mar 2022 18:11 WITA ·

Asdeksi Adakan Workshop Penyusunan LKPJ Kepala Daerah, Bangun Kemitraan dengan Kepala Daerah


					Asdeksi Adakan Workshop Penyusunan LKPJ Kepala Daerah, Bangun Kemitraan dengan Kepala Daerah Perbesar

Foto : Workshop Nasional Asdeksi.

Bandung, DS – Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Asdeksi) kembali menyelenggarakan Workshop Nasional yang diselenggarakan di Bandung, Jumat (25/3). Workshop kali ini bertajuk Peran Setwan dalam Membangun Kemitraan Kepala Daerah dan DPRD. Adapun secara spesifik, workshop tersebut mengkaji penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah serta penyelenggaraan hak keuangan dan administrasi DPRD.

Hadir sebagai narasumber dari Kemendagri RI Dr. Bahri, S.STP., M.Si, Praktisi Psikologi Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Psi, Akademisi Institut Ilmu Pemerintahan Dr. Muhadam Labolo, AMP., M.Si, serta narasumber lainnya yang memberikan pencerahan bagi pengembangan dan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD.

Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asdeksi Widyo Prayitno, SH sesaat sebelum membuka acara menyatakan bahwa adanya pelonggaraan aktivitas pada masa pandemi memungkinkan terlaksananya workshop secara tatap muka, dengan menghimbau kepada peserta, agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Workshop ini ditujukan memantapkan peran Setwan dengan empat materi inti. Workshop berlangsung selama empat sesi hingga tanggal 27 Maret 2022.

“Materi workshop dari sisi penyelenggaraan hak keuangan DPRD, pengembangan diri untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja, peran DPRD dalam penyusunan LKPJ serta peran harmoni kemitraan antara kepala daerah dengan DPRD,” tuturnya.

Selain agenda workshop, Asdeksi juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bagi Pengurus Asdeksi daerah. Menurut Ketua DPN Asdeksi Widyo Prayitno, SH Rakornas dimungkinkan adanya rekomendasi-rekomendasi urgen yang dihasilkan terkait kebijakan yang berdampak bagi Sekretariat DPRD.

Diharapkan hasil workshop dapat memberikan panduan bagi birokrasi di legislatif, dalam rangka menyelenggarakan layanan optimal, sesuai tugas dan fungsi dari nomenklatur di DPRD. Terutama pada aspek penyusunan LKPJ Kepala Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa sekitar Bulan Maret-April, seluruh DPRD Kabupaten/Kota menjadwalkan LKPJ Kepala Daerah. Melalui mekanisme pembahasan yang telah reguler dilaksanakan setiap tahunnya. (dyd)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 12 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Sukses Operasi Pemisahan, Bayi Kembar Siam asal Lombok Boleh Pulang

1 Juli 2022 - 20:22 WITA

Agar Tak Jadi Naskah saat HUT KLU, Pahlawan Pemekaran KLU Bentuk IKA-FKMLU

16 Mei 2022 - 17:50 WITA

Sosialisasi Program SAFE4C, Harapkan KLU jadi KLA

20 Januari 2022 - 17:16 WITA

Wabup Lombok Utara Tanggapi Pandum Fraksi terhadap Dua Raperda

2 Desember 2021 - 16:34 WITA

Fraksi-fraksi DPRD kLU Sampaikan Pandum dua Raperda Usulan Eksekutif

1 Desember 2021 - 05:52 WITA

Soroti Pemulihan Ekonomi, DPRD KLU Setujui Raperda APBD 2022

30 November 2021 - 08:50 WITA

Trending di Lombok Utara