Berbagi Berita Merangkai Cerita

Areal Kumuh di NTB Capai 250 Hektar, Perkim Target jadi Layak Huni

29

FOTO. Jamaluddin. .

MATARAM, DS – Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB berencana mengajak swasta ikut berperan nyata membenahi pemukiman tidak layak huni di 10 kabupaten/kota di NTB.

Tercatat, jumlah areal pemukiman kumuh di NTB mencapai kurang lebih 250 hektar. Hal ini merujuk surat keputusan (SK) bupati dan wali kota yang sudah diajukan ke Dinas Perkim setempat.

Kepala Dinas Perkim NTB, Jamaluddin, mengatakan jumlah areal pemukiman kumuh yang paling banyak di NTB adalah di wilayah Pulau Lombok. Direncanakan, dari kurang lebih 250 hektar tersebut akan bisa dituntaskan mencapai 50 hektar.

“Jadi areal 50 hektar yang kita selesaikan itu menjadi target yang kita canangkan untuk bisa dituntaskan pada tahun 2021 ini. Ini kita fokuskan untuk bisa dikerjakan,” kata Jamaluddin pada wartawan, Jumat (26/3).

Ia mengatakan dari ratusan areal pemukiman kumuh yang ada di NTB, ada sekitar 5000 rumah layak huni yang akan dipugar melalui dana yang bersumber dari APBD NTB dan APBD kabupaten/kota.

Hanya saja, lantaran ada recofusing maka ada pengurangan anggaran sekitar 40 persen. Sehingga, perlu melibatkan dana alokasi khusus (DAK) pemerintah pusat, bantuan Pemerintah Provinsi, APBD Kota dan CSR dari sektor swasta maupun BUMD.

“Di tengah pertumbuhan ekonomi yang kian anjlok akibat dampak Covid-18, kami tetap berupaya agar kesenjangan juga semakin bisa dikurangi. Salah satu penanggulangan kemiskinan itu adalah pemugaran rumah tidak layak huni. Selain suport dari pemerintah pusat dan provinsi, kita ingin swasta ikut berperan nyata,” tegas Jamaluddin.

Mantan Kabid Permukiman Dinas Perkim NTB itu menyatakan, skema perbaikan rumah warga tidak mampu melalui program rumah tidak layak huni (RTLH) telah dimulai pihaknya dengan menggaet pihak swasta.

Hanya saja, program bernama Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) itu pihaknya hanya bersifat sebagai koordinator. Di mana, program Kotaku telah berjalan di Cakra Barat, Kota Mataram.

Selanjutnya, di Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima. “Kedepan, rencana perbaikan rumah kumuh itu akan kita kolaborasikan lagi dengan melibatkan swasta, perbankan hingga BAZNAS. Sehingga, pemasangan paving blok dan sanitasi bisa kita integrasikan bersama-sama dengan perbaikan rumah itu,” jelas Jamaluddin.

Ia menambahkan, konsep penanganan kawasan kumuh di NTB saat ini, mendapatkan perhatian serius pihaknya. Apalagi, saat dilantik dalam mutasi pada Jumat (26/3), dirinya telah memperoleh pekerjaan rumah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur untuk bisa mempercepat penanganan rumah kumuh di NTB agar visi dan misi NTB gemilang di bidang perumahan dan pemukiman dapat terwujud.

Data pencapaian di APBD NTB 2020 menunjukkan, jumlah RTLH yang harus diperbaiki pemerintah masih sangat banyak. Se-NTB jumlahnya mencapai 17.500 unit. Sedangkan, anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 318 miliar.

“Dengan kondisi keuangan kita yang terbatas akibat Covid-19, maka perbaikan rumah akan dilakukan bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah. Intinya, semua cara akan kita lakukan. Termasuk, saya siap juga mengajak kawan-kawan DPRD NTB untuk bagaimana dana Pokirnya untuk bisa menyelesaikan soal RTLH itu,” tandas Jamaluddin. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.