Menu

Mode Gelap

Hukum · 2 Jun 2019 15:45 WITA ·

Aplikasi NTB Care Terima 71 Pengaduan


					Gede Putu Aryadi MH Perbesar

Gede Putu Aryadi MH

MATARAM, DS – Sistem aplikasi NTB Care menerima sebanyak 71 pengaduan dan keluhan dari masyarakat terkait dengan sektor-sektor publik selama Mei tahun 2019.Tercatat, 71 pengaduan tersebut berasal dari sebanyak 13 aduan untuk sektor lingkungan hidup yang meliputi penanganan sampah yang lambat diangkut oleh petugas sehingga menimbulkan polusi bau dan masalah kesehatan lainnya, pengaduan mengenai penebangan pohon, pembalakan liar, dan pembuangan limbah,.

Selanjutnya, sebanyak 13 aduan untuk sektor infrastruktur yang meliputi kondisi ruas jalan di Pulau Sumbawa dan infrastuktur pertanian lainnya. Berikutnya, sebanyak 5 aduan lalu lintas seperti kemacetan, parkir, dan perilaku berlalulintas yang kurang disiplin, sebanyak 4 aduan sektor pertambangan yang ilegal hingga, 4 aduan terkait proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.

“Ada juga tiga pengaduan yang terkait dugaan pelanggaran hukum selama Mei seperti dugaan penyimpangan dana desa dan pungli dalam penyaluran bantuan atau hibah. Laporan tersebut kini sedang diproses aparat pengawasan dan aparat hukum terkait,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB Gede Putu Aryadi menjawab wartawan, Sabtu (1/6).

Menurut Gede, NTB Care merupakan aplikasi yang dibangun pemprov NTB untuk menyerap aduan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya akanterus melakukan optimalisasi aplikasi NTB Care.

Saat ini, Kata Gede, NTB juga telah dilengkapi fitur pengaduan yang terkait dugaan pelanggaran hukum yang disebut whistle blowing system (WBS). Yakni,dengan menjamin kerahasiaan identitas pengaduan.

Gede merincikan, dari total sebanyak 71 pengaduan tersebut, sebanyak 36 aduan pelayanan publik sudah berhasil dituntaskan, 3 aduan ditolak atau tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak mendapat respon lebih lanjut terkait pengaduan.

“Sementara, sisanya sudah lengkap dan proses penanganannya dilakukan secara gradual dengan melibat seluruh stakeholder terkait, kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se-NTB,” kata Gede. RUL.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Seorang Pria Menjadi Korban Teror Panah di Kota Mataram

22 Mei 2022 - 17:45 WITA

Gubernur Ajak Bupati Bima Bantu Mahasiswa yang Diamankan Polda NTB

20 Mei 2022 - 07:35 WITA

Perdagangan Orang Harus Dicegah Seluruh Pihak

18 Mei 2022 - 06:02 WITA

Program NTB Zero Unprosedural Mulai Terwujud, Kadis Nakertrans NTB Atensi Kiprah Kades dan Kadus

17 Mei 2022 - 17:13 WITA

Tuding Abdul Aziz Sebar Hoaks Soal Lahan 60 Hektare, Kuasa Hukum Ali BD Ajukan Rekonpensi di PN Sumbawa

12 Mei 2022 - 16:22 WITA

Korem 162/WB Gelar Penyuluhan Hukum

26 April 2022 - 15:11 WITA

Trending di Hukum