A place where you need to follow for what happening in world cup

Angka Perkawinan Anak Tinggi, Perda Pencegahan Perkawinan Anak Disahkan

65

Hj. Sitti Rohmi Djalilah. (FOTO. RUL)

MATARAM, DS –  DPRD NTB akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah
(Ranperda) tentang Pencegahan dan Perkawinan Anak menjadi peraturan daerah. Perda ini dibuat menyusul tingginya angka perkawinan anak.

Satu ranperda yang juga disahkan dalam sidang paripurna Jumat (29/1), yakni Ranperda tentang Penggunaan Jalan Untuk Kegiatan Kemasyarakatan

Perda yang merupakan prakarsa atau inisiatif DPRD NTB ini disetujui untuk ditetapkan sebagai perda kemarin.

“Alhamdulillah, sebagai Ketua Pansus Raperda di DPRD NTB, hari ini bisa rampung menyelesaikan Raperda Perkawinan Anak dalam paripurna DPRD NTB. Artinya, Raperda Pencegahan Perkawinan Anak ini sudah ketok palu atau disahkan,” ujar Ketua Pansus Akhdiyansyah kepada wartawan, Sabtu (30/1) kemarin.

Akhdiansyah

Menurut Yongki, ranperda disahkan setelah melakukan serangkaian kegiatan untuk menyempurnakan sehingga menjadi perda. Dalam perda tersebut terdapat sanksi bagi setiap orang yang melanggar serta terdapat reward untuk siapa saja yang mampu menekan angka pernikahan usia anak.

“Sanksi pidana juga akan dimasukkan dalam perda tersebut. Dalam formulasi itu juga muncul ide reward bagi yang berhasil menurunkan atau mencegah angka perkawinan usia anak,” tegasnya

Akhdiansyah menegaskan, perda tersebut merupakan upaya menekan laju pernikahan usia anak. Mengingat, dalam lima tahun terakhir, angka pernikahan usia anak di NTB selalu tinggi.

Untuk tahun 2020 saja, lanjutnya, berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, perkawinan anak di bawah umur tingkat SMA/SMK sederajat mencapai 874 kasus.

“Hadirnya perda ini dapat menekan dan meminimalkan angka perkawinan anak di NTB, sehingga generasi masa depan terselamatkan,” ucap Akhdiansyah.

Politisi PKB ini meminta OPD terkait melakukan sosialisasi perda kepada masyarakat, sehingga tidak lagi ada generasi anak yang rusak secara dini karena menikah di bawah umur.

“Kami minta OPD terkait, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB), BKKBN, Depag, NGO, akademisi, Toga, dan Toma bersinergi dalam satgas (kelembagaan) yang berfokus pada isu perempuan dan anak,” jelasnya.

Pada sidang paripurna itu. Tercatat, empat Ranperda lainnya akan dikaji dan dibahas lebih lanjut. Diantaranya, Ranperda tentang  Pendidikan Pesantren dan Madrasah, Ranperda  Perubahan  Atas Perda Nomor 4 Tahun 2006 Tentang  Usaha Budidaya dan Perkebunan Kemitraan Tembakau Virginia di NTB.

Selanjutnya, Ranperda  tentang  Pengakuan dan Penghargaan serta Perlindungan Terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat dan Ranperda tentang Penyelenggaran Desa  Wisata.

“Oleh karena itu melalui kesempatan ini saya menyampaikan pernghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD NTB atas seluruh koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik dan  komitmennya dalam upaya dan ikhtiar bersama untuk membangun dan memajukan daerah NTB yang kita cintai ini,” ujar Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat menyampaikan sambutannya, kemarin.

Menurut Wagub,  tujuan dibahas dan ditetapkannya Ranperda Provinsi NTB semata-mata untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat, serta dalam  rangka mendorong percepatan pembangunan daerah.

Secara khusus, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Pansus yang  telah membahas, mencermati dan mengkaji enam buah Ranperda secara maksimal,  meski  dalam kondisi pandemi tetap bekerja dengan optimal dan tetap berharap agar dalam implikasinya tetap berjalan selaras dan dengan komitmen bersama untuk membangun daerah tercinta.

“Kita juga berharap agar semangat dan hubungan yang  baik ini agar tetap kita bangun dan menjadi lebih baik lagi. Besar harapan kita seluruh agenda yang dibahas dalam sidang DPRD ini bisa  menuju arah kemajuan dan perlindungan bagi masyarakat NTB dan mampu memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat NTB yang lebih sejahtera,” tandas Wagub. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Lewat ke baris perkakas