Berbagi Berita Merangkai Cerita

Anggota Komisi III DPR RI Ingatkan Penegak Hukum Patuhi Pesan Kapolri dan Kejagung

43

FOTO. Hj. Sari Yuliati.

MATARAM, DS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Lombok Tengah (Loteng) akhirnya menangguhkan penahanan empat ibu rumah tangga (IRT) asal Desa Wajegeseng Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, lantaran melempar gudang rokok UD Mawar.

Penahanan mereka ditangguhkan setelah pihak Kejaksaan mendapat perintah dari hakim Pengadilan Negeri (PN) Praya dalam sidang perdana kasus tersebut pada Senin.

Sebelumnya, penahanan keempat IRT tersebut menjadi perbincangan publik setelah dua diantara IRT yang ditahan, mengajak serta dua anak mereka yang masih balita ke dalam tahanan karena masih menyusui.

Anggota Komisi III DPR RI, Hj. Sari Yuliati, mengingatkan agar kasus serupa tidak terulang kembali.  Apalagi kesan bahwa proses hukum ditegakkan jangan hanya tajam pada mereka yang berada pada yang miskin. Sementara yang menang adalah mereka yang kaya.

“Saya mengajak kita semua untuk berpikir proporsional. Saya tidak akan mengintervensi proses hukum. Tapi saya ingatkan pihak terkait akan hak penangguhan tahanan pada empat IRT itu juga harus dihormati oleh siapapun,” kata Sari pada wartawan di Mataram, Selasa (23/2).

Politisi Golkar yang datang ke persidangan perdana bersama Gubernur NTB pada Senin (22/2) lalu mengaku sengaja ingin melihat bagaimana penegakan hukum di NTB berjalan.

Menurut Sari, ia tidak dalam rangka mengintervensi proses persidangan. Namun nalurinya sebagai kaum perempuan juga merasakan langsung bagaiamana psikologi dan penderitaan keempat ibu. Apalagi, jika ibu tersebut tengah menyusui, tentunya mereka tidak akan bisa dipisahkan dengan anaknya.

“Seandainya jika dibutuhkan pun, saya siap untuk memediasi warga dengan perusahaan. Pastinya, posisi saya tetap membela perempuan dan ingin agar kasus ini berjalan sesuai harapan,” kata dia

Sari mengingatkan, pada kasus 4 IRT itu di Lombok Tengah itu, seyogyanya pemahaman dari aparat penegak hukum. Salah satunya, Kejari Praya untuk menerapkan yang disebut restorative justice harus dilakukan.

Pasalnya, lanjut dia, hukum yang memang mendasarkan pada rasa keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban menjadi yang utama pada siapapun warga di Indonesia.

“Semestinya kasus seperti di Loteng bisa dijadikan contoh untuk penerapan restorative justice yang sekarang sudah diatur melalui peraturan Kejaksaan Agung. Kami berharap Jaksa Agung supaya ada pembinaan kepada aparaturnya agar apa yang menjadi niat baik Jaksa Agung agar hukum memberikan rasa keadilan, tidak hanya tajam ke bawah itu juga diimplementasikan oleh aparaturnya yang ada di bawah,” tegas Sari menjelaskan.

Ia mengungkapkan, praktik hukum yang masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas harus mulai dihilangkan. Sebab, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak menjalani fit and proper test, begitu pula Jaksa Agung ST Burhanuddin, menyatakan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Oleh karena itu, kata Sari, semua aparatur penegak hukum agar tidak menerapkan pola penegakan hukum yang secara kasat mata melukai rasa keadilan.

“Belum tentu apa namanya orang itu tidak bersalah, kita pasti ada proses hukumnya. Tetapi jangan terlalu. Jangan terlihat sangat agresif untuk kasus-kasus yang kecil, tetapi pelakunya itu kelompok lemah, ibu-ibu, orang tua renta seperti kasus Nenek Minah yang dihukum hanya karena memetik tiga buah kakao, itu semakin memperlihatkan wajah hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” jelasnya.

Sari mengku telah berkomunikasi langsung dan berbicara hati ke hati dengan 4 IRT tersebut. Di mana, kondisi keempat ibu-ibu tersebut dalam kondisi sehat.

Oleh karena itu, jika kasus tersebut dilanjutkan dan seandainya ibu-ibu dikenakan sanksi denda ganti rugi, Sari tidak akan tinggal diam.

“Memang, saya titip sekadar pada keluarga dan korban untuk biaya hidupnya. Tapi, saya akan terus awasi dan siap bantu jika vonis hakim adalah harus mengganti biaya kerusakan. Intinya, silahkan saja hakim bekerja independen dan profesional tapi, tolong ada kebijaksanaan bagi para keempat ibu di Loteng ini,” tandas Sari Yuliati.

Ia menambahkan, hasil monitoring yang dilakukakan di daerah pemilihannya terkait 4 kasus IRT yang ditahan dengan balitanya itu menjadi bahannya untuk disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan pihak Kapolri, dan Kejaksaan Agung kedepannya.

“Pastinya, semua kronologis yang ada di lapangan terkait kasus 4 IRT sudah saya rekam seluruhnya. Termasuk harapan rakyat agar hukum bisa tegak sesuai fungsinya yang melindungi semua warga juga akan menjadi perioritas yang akan disampaikannya,” sambungnya. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.