Membangun Masyarakat Cerdas dan Berwawasan Luas

Anggota DPRD Lotim Sebut Penarikan Biaya Kenaikan Pangkat Termasuk Korupsi

96

SELONG, DS – Anggota DPRD Lombok Timur, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK), Abdul Muhid menegaskan tidak boleh ada penarikan biaya dalam kenaikan pangkat. Karena, tidak ada dasar hukum penarikan biaya kenaikan pangkat untuk sebuah profesi.

Dijumpai wartawan, Selasa (21/07/2020). mengemukakan terkait dengan orang sampai pada suatu pangkat, tidak ada satu klausul pun yang membenarkan ada penarikan biaya.

Bahkan, dengan tegas Muhid menyebut penarikan biaya kenaikan pangkat tanpa dasar hukum sebagai tindak pidana korupsi. Karena adanya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang melakukan hal tersebut.

“Bukan pungli, itu bisa masuk di ranah korupsi kalau itu terjadi. Karena menyalahgunakan kewenangan,” tandasnya.

Selain itu, ia pun mempertanyakan kemana uang penarikan tersebut digunakan. Karena uang hasil penarikan tanpa adanya dasar hukum, tidak boleh masuk sebagai pendapatan daerah.

Tidak adanya perintah dalam undang-undang menjadi landasan bagi siapapun untuk tidak melakukan penarikan biaya. Jika terjadi penarikan biaya tanpa dasar hukum, maka perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan melawan hukum.

“Segara sesuatu yang tidak diperintahkan oleh undang-undang, tidak boleh dia lakukan. Inilah yang disebut dengan perbuatan melawan hukum,” terang pria yang memiliki latar belakang ilmu hukum ini.

Dikatakan olehnya, sebagai seorang pejabat diberikan wewenang untuk menjadi pelayan bagi masyarakat. Harus mengabdikan dirinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bukannya memanfaatkan jabatan untuk mengeruk keuntungan pribadi maupun kelompok.

“Karena orang yang menjadi pejabat itu tidak hanya label, simbol, gagah-gagahan. Sebagai pekerja dalam bidangnya. Sangat kita sayangkan kalau terjadi hal itu,” ujarnya. Dd

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.