Berbagi Berita Merangkai Cerita

Anggaran Satpol PP Disuarakan 1 Persen dari APBD, Rakornas Satpol PP di Mataram Hasilkan Tujuh Rekomendasi

0 49

MATARAM, DS – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tahun 2020 di Kota Mataram, Provinsi NTB menghasilkan tujuh rekomendasi yang akan diajukan ke pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Eko Subowo mengatakan, adanya tujuh rekomendasi dari Rakornas ini merupakan bagian dari proses evaluasi kebijakan yang harus disosialisasikan, dan di formulasikan untuk peningkatan kerja kedinasan aparat Satpol PP di semua wilayah Indonesia kedepannya.

“Insya Allah, tujuh rekomendasi ini kita akan akomodir dalam bentuk kebijakan dan akan kami tindak lanjuti pada pak Menteri,” ujar Eko dalam sambutannya, saat menutup Rakornas Satpol PP tahun 2020 di Mataram, Senin (2/3).

Ia mengatakan, tujuh rekomendasi itu berisi harapan dan program kerja yang harus bisa dilaksanakan, yakni pertama, terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol-PP di daerah, Pemda menyampaikan bahwa pemerintah pusat dalam hal ini perlu melakukan peningkatan status kedudukan pembinaan Satpol-PP dipusat dengan mendorong meningkatkan status kelembagaan Direktorat Pol PP dan Perlinmas menjadi setingkat eselon I (Dirjen).

Kedua, perlunya penyiapan dan penyusunan standar minimal SDM dan kapasitas/keahlian/PPNS dan sarana prasarana yang dimiliki, kemudian menyiapkan rasio pemenuhan personil SDM Pol PP agar penyelenggaraan Trantibum, penegakan perda dan perlindungan masyarakat dapat dilaksanakan oleh Satpol-PP sebagai tugas pokok dan fungsinya (Sekolah Pol PP Kemendagri).

Dan ketiga, agar Kemendagri mewujudkan besaran persentase minimal 1 persen anggaran APBD yang dibutuhkan untuk pembiayaan Transtibimlinmas di Pemprov, Pemkab dan Pemkot.

Keempat, Permendagri 90 THN 2019 tentang fasilitasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah harus direvisi. Sehingga, dapat mendorong dan mengupayakan peningkatan mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum yg meliputi SOP, Sarpras, peningkatan kapasitas SDM Satpol dan linmas, serta standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum.

Kelima, adanya dukungan Sarpras Satpol PP, peningkatan kapasitas aparatur Pol PP dan PPNS didaerah melalui dukungan APBN. Keenam, mengaktifkan kembali Asosiasi Pamong Praja Indonesia (AP3I).

Dan ketujuh, menganggarkan insentif serta dana operasionalnya bagi anggota Satlinmas desa melalui alokasi dana desa (ADD) dan kelurahan melalui APBD masing-masing provinsi, dan kabupaten/kota.

“Itulah, tujuh rekomendasi yang dihasilkan seluruh Satpol PP di semua wilayah Indonesia tidak lain hal ini untuk mendukung kepentingan Satpol PP guna bisa menjawab kebutuhan organisasi yang dibutuhkan untuk melayani kebutuhan masyarakat,” kata Eko.

Menurut dia, di umur Satpol PP yang menginjak usia ke-70 tahun saat ini, diharapkan Satpol PP harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas kelembagaan baik di daerah dan pusat. Hanya saja, kendati menjadi urusan wajib, justru pembiayaan terhadap kerja Satpol PP masih dirasa sangat minim saat ini.

“Kalau di organisasi swasta, maka umur kayak kita ini akan mati. Tapi, karena jajaran Satpol PP itu banyak yang tahan banting, maka bisa bertahan kayak sekarang ini. Pastinya, semua aspirasi ini sudah banyak yang dalam proses kajian oleh Kemenpan RB, semoga mulai tahun depan segala yang kita suarakan ini bisa menjadi kenyataan,” tandas Eko Subowo. RUL.

Leave A Reply