Berbagi Berita Merangkai Cerita

Akademisi Nilai Polres Lotim Tendensius Tangani Masalah antara Masyarakat dan PT Kosambi

18
Massa aksi

SELONG, DS – Front Perjuangan Rakyat (FPR) NTB, bersama masyarakat Elongelong, Desa Desa Bilok Petung, Kecamatan Sembalun, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Lombok Timur, Rabu (26/08/2020). Unjuk rasa ini bertujuan menuntut pembebasan terhadap empat orang petani Elong Elong terakit dugaan pengerusakan aset PT. Kosambi Victorylac.

Perwakilan masyarakat Elongelong, Zakirin mengatakan, apa yang dilakukan oleh petani Elongelong bukanlah aksi perusakan aset PT. Kosambi. Namun, hanya sebatas membuka jalan yang menjadi akses warga dalam bertani dan melaut selama ini.

“Kami membuka jalan itu. Tapi bukan kami merusak. Kami hanya membuka apa yang menjadi hak masyarakat,” ucapnya.

Dikatakannya lebih lanjut, tujuan masyarakat datang ke DPRD Lombok Timur adalah untuk meminta anggota DPRD Lombok Timur untuk mendukung tuntutan masyarakat, agar menyampaikan aspirasinya pada pihak terkait.

“Kami di sini datang untuk meminta, seperti saat bapak-bapak datang kepada kami, meminta suara kami, supaya bapak-bapak bisa duduk di kursi ini,” tandasnya.

Sementara itu Widodo, yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) turut mendampingi masyarakat dalam audiensi tersebut. Dalam pemaparannya dihadapan Komisi I, mengatakan apa yang dilakukan PT. Kosambi Victoylac sendiri telah melakukan pelanggaran hukum. Karena menutup akses jalan masyarakat dan tidak sesuai Undang-undang 38 tahun 2008, tentang jalan.

“Ada faktor sebab akibat mengapa masyarakat membuka tembok itu, karena ada kausalitas pelanggaran hukum menutup jalan publik. Bahkan di KUHP, ancamannya 9 tahun. Bisa lihat pasal 192 KUHP,” terangnya.

Dikatakan olehnya, masyarakat memiliki bukti-bukti foto bahwa jalan tersebut telah digunakan oleh masyarakat sebelum lahan sekitarnya dikuasai oleh PT. Kosambi Victorylac. Dibuktikan juga adanya monumen peninggalan Zaman Belanda, sebagai bukti jalan tersebut telah ada sebelum Indonesia merdeka.

Penutupan akses jalan dengan membangun tembok oleh PT. Kosambi Victorylac juga harus dicermati oleh pihak Kepolisian. Ia pun meminta agar Kepolisian tetap objective dalam menjalankan fungsinya.

“Mohon disampaikan ke Kapolres untuk baca aturan. Bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan, itu merupakan pelanggaran hukum. Polri harus objektif di sini,” pungkasnya.

Bahkan hak atas jalan bisa didapatkan oleh masyarakat yang memiliki lahan terkurung. Dijelaskan oleh Widodo, hak tersebut telah dijamin dalam KUHPerdata.

“Jalan itu tidak boleh ditutup. Andaipun saya punya tanah terkurung, dan tertutup, pemilik lahan harus membukakan akses kepada tanah terkurung. Walaupun sebelumnya tidak ada jalan. Itu dijamin dalam pasal 674, 675, 676, 677 KUHPerdata,” jelasnya.

Apalagi sebelumnya jalan tersebut merupakan jalan yang telah digunakan petani sebagai akses ke ladang mereka. Serta para nelayan yang hendak melaut.

Dinilai olehnya, Polres Lombok Timur terkesan tendensius dalam menangani kasus ini. Dan lebih berpihak kepada perusahaan dibandingkan mempertimbangkan sebab akibat munculnya langkah pembukaan pagar oleh masyarakat.

“Polri lebih tendensius, jelas secara terang benderang berpihak. Dan lebih memprioritaskan akibat, dengan menangkap empat orang petani dibanding melihat secara holistik dengan mempertimbangkan siapa yang paling berkontribusi sehingga terjadi pembukaan pagar itu,” paparnya.

Seharusnya, Polres Lombok Timur lebih mengedepankan resporatif justuce dengan pertimbangan kemanusian dan sosial dalam penyelesaian masalah pidana. Sesuai dengan surat edaran dari Kapolri, nomer 8 tahun 2018, tentang keadilan resporative justice. “Apalagi di sini, pihak perusahaan yang pertama kali melakukan pelanggaran hukum,” tandasnya.

Menanggapi tuntutan masyarakat tersebut, Ketua Komisi I, Mualani mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Dikatakannya, perlunya komisi I untuk menjadwalkan ulang mediasi antara pemerintah daerah, Aparat Penegak Hukum (APH), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Timur.

“Kalau hanya keinginan masyarakat membuka jalan setapak, yakin kita ada solusinya. Tapi tetap kita harus duduk bersama,” ujarnya.

Ia pun berjanji DPRD akan menjalin komunikasi dengan Polres Lombok Timur, terkait permintaan pembebasan empat orang yang ditangkap oleh Kepolisian tersebut. Dd

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.