MATARAM, DS – Fenomena mahar politik di Indonesia diinilai biasa terjadi, terutama pada bakal calon yang tingkat keterpilihannya rendah. Namun hal ini tak berlaku pada bakal calon yang elektabilitasnya tinggi.
Bakal Calon Wakil Wali Kota Mataram, H. Baihaqi, mengakui selama 4 bulan dirinya menemui masyarakat, mahar politik memang ada namun hal tersebut sebatas untuk biaya pertemuan menghadirkan masyarakat.
“Masak kita diundang masyarakat enggak mengeluarkan biaya. Kalau sekadar biaya kopi, air mineral dan snack itu wajar lah. Tapi, kalau biaya lainnya enggak ada saya keluarkan,” ujarnya menjawab wartawan, Kamis (21/11).
Menurut Baehaqi, keikutsertaannya dalam Pilkada kali ini sudah diperhitungkan. Meski demikian, untuk membiayai parpol sebagai ongkos kendaraan untuk maju di Pilkada Mataram 2020, ia belum memikirkan sejauh itu.
“Kan sekarang kita masih proses penjajakan parpol. Untuk biaya mahar saya rasa belum ada. Tapi, kalau biaya memperkenalkan diri, kan itu wajib lah kita keluarkan sebagai biaya silaturahmi. Toh itu, kembali ke saya agar nama saya lebih dikenal oleh masyarakat, sehingga parpol pun akan jelas melirik saya kedepannya,” tegasnya.
Selain biaya silaturahmi ke masyarakat. Baehaqi menyatakan, sejauh ini dirinya sudah mengeluarkan dana untuk menyewa rumah sebagai posko para relawan. Hal ini dilakukan, agar kerja pemenangan bisa efektif.
“Bagaimana mungkin, relawan akan bisa masive bekerja dengan baik jika posko dan operasional mereka tidak kita siapkan. Kalau ini sudah barang wajib lah, dan itu sudah saya persiapkan sejak jauh-jauh hari memutuskan maju di Pilkada Mataram 2020,” tandasnya.
Parpol Datang
Terpisah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, partai politik bahkan akan datang untuk merayu bakal calon yang punya peluang besar menang agar mau diusung. “Justru partai politik yang berduyun-duyun ingin melamar,” kata Adi menjawab wartawan saat menjadi pemateri di Unram.
Ia mengakui mahar politik mengemuka beberapa waktu lalu setelah La Nyalla Mattalitti mengaku dimintai uang Rp40 miliar oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. La Nyalla merasa uang tersebut terkait dengan pencalonannya di Pilkada Jawa Timur.
Adi menilai, apa yang dikatakan La Nyalla meski sudah dibantah Gerindra, mungkin saja terjadi. Menurutnya, jika La Nyalla memang belum berkorban, tak mungkin mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) ini, demikian kecewa dan bicara di depan media. “Sampai Gerindra gelagapan menyanggah sana sini,” ujarnya.
Praktik mahar politik, kata Adi, biasa terjadi namun jarang terungkap ke publik karena sudah ada kesepakatan antara bakal calon dengan partai politik pengusung. Namun kadang yang terjadi, ada juga kesepakatan pribadi bakal calon dengan oknum anggota partai politik.
Terkait kasus La Nyalla dan Gerindra, Adi menilai wajar saja jika partai berlambang Garuda itu mengubah keputusannya di saat-saat akhir meski sebelumnya sudah mewacanakan akan mengusung atau bahkan La Nyalla sudah berkorban sesuatu. Keputusan politik menurutnya sangat dinamis.
“La Nyalla seakan-akan tidak mengerti politik. Hal-hal begitu kan biasa. La Nyalla harus paham dinamika politik, pilihan bisa berubah di detik-detik akhir sekali pun sudah banyak uang operasional keluar,” kata Adi.
Uang Rp 40 miliar jika dilihat untuk kebutuhan operasional sebuah pilgub, juga menurutnya terbilang kecil. “Kalau operasional politik cagub, Rp40 M itu enggak ada apa-apanya. Minimal Rp300 sampai Rp400 miliar,” kata Adi.
Dana operasional itu dibutuhkan untuk membuat posko-posko dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan hingga kecamatan. Selain itu, dibutuhkan pula kendaraan untuk keperluan operasional. Belum lagi honor saksi di ribuan tempat pemungutan suara (TPS).
La Nyalla bahkan menyataka sudah memperkirakan untuk saksi di Pilgub Jatim saja butuh sekitar Rp28 miliar untuk di 68 ribu TPS. “Yang membuat heboh ini 40 miliar untuk mahar,” katanya. RUL.
