A place where you need to follow for what happening in world cup

Ada Hukuman Denda dan Penjara bagi Penolak Divaksin Covid-19, Pemprov Pilih Pendekatan Persuasif

54

FOTO. Kepala Dinas Kesehatan NTB dr. Nurhandini Eka Dewi (kanan) saat memberikan keterangan pada wartawan didampingi Kadis Kominfotik NTB Gede Putu Aryadi. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Pelaksanaan vaksinasi virus corona di semua daerah di Indonesia berlangsung serentak, Kamis (14/1). Khusus di NTB, dipusatkan di dua tempat. Yakni Kantor Gubernur NTB dan Pendopo Wali Kota Mataram.

Dipastikan, semua orang yang mendapat notifikasi suntikan vaksin corona harus patuh. Orang yang menolak vaksin virus corona akan mendapat hukum penjara dan denda hingga Rp 100 juta.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej dalam Webinar Nasional terkait kajian hukum untuk mengikuti vaksinasi nasional bersama Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, menegaskan vaksinasi saat ini merupakan sebuah kewajiban bagi rakyat Indonesia.

Alasannya sesuai dengan yang tercantum dalam UUD 1945 dan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

“Kegiatan vaksinasi ini membuat masyarakat selain mendapatkan hak terjaminnya kesehatan juga memiliki kewajiban untuk mewujudkan serta meningkatkan derajat kesehatan pribadi dan masyarakat setinggi-tingginya,” kata Eddy, Kamis (14/1).

Menurut dia, vaksinasi merupakan upaya pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakat menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat untuk mendukungnya.

Oleh karena itu, lanjut Eddy, karena menjadi sebuah kewajiban, seperti yang tertuang dalam Pasal 93 UU Nomor 6/2018 tentang Darurat Kesehatan, ada hukuman penjara dan atau denda bagi yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

“Jika ada warga negara yang tidak mau divaksin, maka bisa dikenakan sanksi. Bisa berupa denda, bisa berupa penjara, bisa juga kedua-duanya,” tegasnya.

Berdasarkan Pasal 93 UU Darurat Kesehatan ini, bagi pelanggarnya akan mendapatkan hukuman pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda maksimal Rp100 juta.

Diketahui, program vaksinasi virus corona di Indonesia diawali dengan penyuntikan kepada Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, vaksin virus corona akan disuntikkan secara bertahap kepada tenaga medis, pejabat publik hingga tokoh agama.

Suntik vaksin virus corona kepada tenaga medis, baik dokter dan perawat ditargetkan kelar hingga April 2021. Suntik vaksin virus corona gratis, tanpa biaya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Nurhandini Eka Dewi mengaku terkait telah adanya sangsi tegas pada masyarakat yang memilih tidak mau di vaksinasi Covid-19.

Menurut dia, pihaknya tidak dalam fase untuk melakukan penindakan secara tegas. “Insya Allah, kita enggak sampai kearah sana. Fokus kita tetap mengedepankan persuasif untuk menggugah kesadaran masyarakat,” ungkap Dokter Eka.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah telah mempersiapkan vaksinator sebanyak 400 orang, yang berasal dari RSU Provinsi NTB, RSAD , RS Bhayangkara dan Puskesmas Mataram.

Untuk itu, pihaknya berharap agar masyarakat tidak ragu-ragu dan khawatir akan efek samping vaksin tersebut.

“Insya Allah, setelah pemberian vaksin perdana, maka pada tanggal 16 Januari, kegiatan vaksinasi akan dilanjutkan kepada tenaga kesehatan di RSUD NTB dan disusul oleh masyarakat sipil,” tandasnya. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Lewat ke baris perkakas