A place where you need to follow for what happening in world cup

Ada Gubernur NTB di Baliho PKS, Bawaslu Sebut Masuk Katagori Pelanggaran Etika

0 65

MATARAM, DS – Gubernur Zulkieflimansyah diduga melakukan kampanye terselubung. Pemasangan foto Zul berbaju dinas pelantikannya selaku kepala daerah terpilih pada Pilkada Serentak 2018 lalu, kini marak di berbagai sudut wilayah di Pulau Lombok.

Salah satunya, terpampang di baliho parpol PKS NTB di jalan lingkar selatan, Kota Mataram. Baliho itu terus menuai reaksi. Apalagi, maraknya pemasangan alat peraga kampanye bergambar Gubernur NTB sebagai ikonnya setelah Zulkieflimansyah ditunjuk sebagai Ketua Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera di NTB.

Menanggapi hal itu. Komisioner Bawaslu NTB, Suhardi Pram, yang dikonfirmasi usai Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam rangka Penguatan Peran Media untuk Melakukan Pengawasan Pemilu tahun 2019 di kantor Bawaslu NTB, Kamis (28/3) petang, menyatakan, pemasangan foto Gubernur sebagai ikon pengenalan parpol tertentu pada Pemilu kali ini, masuk katagori pelanggaran etika.

Hanya saja dalam aturan tidak diatur secara detail terkait jenis pelanggarannya. Akibatnya, pihaknya tidak bisa melakukan klarifikasi, apalagi memberikan sanksi yang tegas.

“Kalau foto Gubernur dengan atribut kedinasan dipampang oleh parpol untuk mengajak masyarakat memilih parpol itu, pelanggarannya lebih pada etika. Kalau kita mau telisik lebih jauh, endak ada ruanganya karena itu terlalu tinggi maqomnya, sehingga UU tidak mengatur detailnya,” ujar Suhardi.

Menurut dia, lantaran sudah menjadi keresahan publik mengingat gubernur selaku pembina ASN telah mengimbau agar jajarannya harus netral, maka pihaknya berharap masyarakat juga perlu kritis terkait persoalan tersebut.

“Kita doronglah, publik yang menilai kapasitas pemimpinnya. Sikap kritis penting dalam iklim demokrasi saat ini. Jangan semuanya ke Bawaslu dilimpahkan. Karena, Peraturan Bawaslu enggak boleh dan diatur soal sanksi pemasangannya,” kata Suhardi.

“Sekarang publik yang lebih cermat menvonisnya. Mengingat pelanggaran etika lebih tinggi dari pelanggaran yang tertera di aturan formal,” sambungnya. RUL.

Leave A Reply

Lewat ke baris perkakas