Berbagi Berita Merangkai Cerita

46 Desa di NTB “Blank Spot”, DPRD Setujui Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika jadi Perda

90

MATARAM, DS – DPRD NTB menyetujui dua dari empat Raperda usulan Pemprov menjadi peraturan daerah (Perda). Dua raperda yang disetujui dalam sidang paripurna itu, yakni perda Penanggulangan Penyakit Menular dan Perda tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

“Prinsipnya, kami setuju dua Perda ini karena pertimbangan kekinian dan mendesak,” ujar Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi M.Comm dalam sidang paripurna DPRD setempat, Selasa (4/8).

Ketua Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika DPRD NTB, Akhdiansyah mengatakan, persetujuan pihaknya terhadap raperda itu, lantaran merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi NTB, yang tertuang dalam dokumen RPJMD tahun 2019 – 2023.

Dimana, hingga kini, masih terdapat beberapa daerah yang masuk dalam pengembangan kawasan strategis yang memiliki potensi yang besar baik dari sisi ekonomi maupun sosial budaya. Namun sayangnya, pada beberapa wilayah strategis tersebut ternyata juga termasuk pada kategori blankspot ataupun sinyal lemah.

“Jadi, kondisi ini tentu tidak menguntungkan dan dapat menghambat program pembangunan wilayah NTB,” ujar Akhdiansyah saat membacakan laporan pansusnya, kemarin.

Politisi PKB itu mengaku, sesuai laporan OPD pemprov yakni, Diskominfotik NTB maka, beberapa daerah yang masih
memiliki lokasi dalam status blankspot atau lemah sinyal di NTB tersebar di 46 desa meliputi enam kabupaten di NTB. Yakni, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima.

“Selain itu, lemah sinyal juga masih ditemukan di lima kawasan strategis, yaitu kawasan Mandalika, Samota, Sangiang-Komodo-Sape, Rinjani, dan Sekotong serta gili-gili disekitarnya,” kata Akhdiansyah.

Oleh karena itu, ia menyepakati Perda ini disahkan agar dapat  dihajatkan untuk pemerataan pelayanan telekomunikasi kepada masyarakat serta mengurangi
kesenjangan informasi.

Hal ini dimaksudkan, dapat mendorong pertumbuhan wilayah tertinggal, memberikan stimulasi peningkatan potensi ekonomi wilayah tertinggal. “Khusus pada masa pendemi, adanya sinyal itu akan dapat mendukung pembelajaran melalui daring di masa pandemi bagi pelajar di NTB,” tandas Akhdiansyah.

Terpisah, Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah yang hadir saat menyampaikan pandangan dalam rapat paripurna dewan menegaskan pentingnya lembaga legislatif menyerap kebutuhan masyarakat sekaligus memahami kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya mengapresiasi hasil kerja dewan yang telah menetapkan dua dari empat usulan Raperda inisiatif eksekutif menjadi peraturan daerah. Hal ini menjadi sinergi dalam rangka membangun daerah bersama sama,” ujar Gubernur. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.