Mataram,DS-Menyambut usianya yang ke 40, Yayasan Swadaya Membangun (YSM) akan menggelar seminar bertajuk ”Penguatan Masyarakat Sipil dan Pemerintah dalam Menghadapi Tantangan Global”. Acara akan berlangsung di Mataram, 6 Mei 2023.
“Secara umum seminar ini ditujukan untuk menghimpun berbagai pengetahuan dan informasi mengenai keberhasilan kerjasama dan tantangan global. Dalam seminar ini diharapkan LSM dan berbagai stakeholder akan berbagi informasi dan pengetahuan dari hasil-hasil penelitian dan pengalaman yang relevan untuk menjawab alternatif penguatan kerjasama LSM dalam menghadapi tantangan global khususnya di NTB,” kata Ketua Panitia, H.Alfen.
Hasil seminar ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan pusat, dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam rangka memperkuat dukungan bersama bagi peningkatan kesejahteraan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan di NTB; serta memperkuat komunikasi, kerjasama antara YSM dan berbagai LSM di NTB dan Nasional.
Kegiatan ini mengundang aktivis LSM, akademisi, Jaringan LSM Nasional dan Internasional, Badan/Lembaga pemerintah (Bakesbanglinmaspoldagri, Dinas Sosial, Bappeda, BPMD), BAZNAS se NTB, LAZ, Yayasan, DMI, PHDI, PGI. Acara menghadirkan narasumber H.Moch.Ali BD yang akan mengupas dan mengevaluasi Peran Organisasi masyarakat sipil dalam pembangunan manusia. Rocky Gerung juga akan membawakan narasi penguatan masyarakat sipil, demokrasi, politik, kemakmuran dan keadilan sosial. Selain itu, sejumla tokoh nasional juga akan diundang seperti Didie J.Rachbini.
Menurut Alfen, dinamika LSM selama ini kurang mampu mendorong demokratisasi. Hal itu disebabkan masih banyak LSM yang kurang kritis dan kurang memiliki konsep dalam menangani proses marginalisasi mayoritas masyarakat sebagai salah satu dampak pembangunan.
“Kemampuan LSM dalam ikut mendorong perkembangan demokrasi tergantung faktor internal dan faktor eksternal,” katanya.
Ia mengurai daktor internal seperti kemampuan memadukan aksi pembangunan dan mobilisasi, memadukan aktivitas makro dan mikro, kepekaan dan kecepatan melakukan mediasi dengan pemerintah, melakukan rekonsiliasi, meningkatkan kerjasama dengan kelompok-kelompok grass-root, debirokratisasi dalam organisasi. Dan faktor eksternal misalnya, berfungsi secara efektif tidaknya lembaga-lembaga politik yang ada, adanya saling pengertian dengan pemerintah.
“Keberadaan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebagai komunitas masyarakat sipil (civil society) tidak bisa lepas dari kondisi masyarkat politik/ institusi politik (political society) yang dinilai semakin kurang berfungsi secara efektif dan karena semakin kuatnya hegemoni negara, serta proses marginalisasi sebagai salah satu dampak pembangunan,” paparnya.
Oleh karena itu, LSM sebagai istilah penghalus dari ornop (organisasi non pemerintah) atau NGO (non govermental organisation) dimaksudkan sebagai pengimbang dari hegemoni negara, agar masyarakat memiliki daya tawar terhadap negara.
“Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Dengan kata lain pendekatan empowerment merupakan misi utama LSM, sehingga LSM sering harus face to face dengan pemerintah,” ujarnya. ian
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.