Berbagi Berita Merangkai Cerita

39 ORANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT MENGUNDURKAN DIRI

0 11

SELONG, DS-Wakil Bupati Lotim, H.Rumaksi, menyampaikan penghargaan dana apresiasi kepada 39 orang yang secara suka rela mengundurkan diri sebagai penerima manfaat. Rumaksi mengingatkan bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Sedangkan kepada masyarakat mampu yang tetap tidak mau mengundurkan diri, pemerintah tentunya tetap akan melakukan labelling.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sendiri telah melakukan Labelisasi rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini dimaksudkan agar penerima bantuan adalah orang yang tepat. Wakil Bupati Lombok Timur H. Rumaksi, Sj, turun langsung dalam Peluncuran Lebelisasi KPM PKH dan BPNT tahun 2020 di Zone II. Zona ini meliputi Kecamatan Terara, Montong Gading, dan Sikur. Acara dipusatkan di Aula Kantor Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, Senin (3/02).

Pada  acara yang dihadiri Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Kapolsek Terara,  Danramil Terara, Kepala Desa di tiga kecamatan, Ketua Koorkab PKH Provinsi NTB dan Masyarakat Penerima Manfaat,Wabup mengatakan selama ini tidak sedikit masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru tidak menerima, sebaliknya yang seharusnya tidak berhak justru menerima. Hal ini menjadi pertanyaan. Demikian pula dengan penurunan angka kemiskinan yang dinilai tidak menggambarkan kondisi riil.

Pemerintah juga terus akan berinovasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menyediakan berbagai skema untuk itu. Di antaranya memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk kepemilikan ternak sapi di mana Pemerintah akan memberikan subsidi untuk bunga bank yang dialokasikan untuk 1.500 orang. Selain itu ada pula bantuan premi untuk usaha ternak sapi.

Diharapkan masyarakat dapat mengelola bantuan yang diberikan pemerintah, yang dibuktikan dengan berubahnya status mereka dari kondisi saat ini.

Berdasarkan data awal , 800-an ribu orang penerima manfaat, setelah dilakukan verifikasi dan validasi data jumlah penerima yang tersisa sekitar 300-an ribu orangsaja.Kedepan diharapkan desa dapat melakukan mekanisme pengeluaran penerima manfaat melalui Musrenbangdes. Sebab kini Pemerintah Pusat juga memberikan waktu untuk memperbarui data penerima tiga kali dalam setahun. hm

Leave A Reply