Menu

Mode Gelap

Pemerintah · 23 Mei 2022 16:05 WITA ·

NTB Raih Anugerah Provisni Terbaik Satgas PPMI 2021


					FOTO. Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans NTB, Muhari Isnaeni (dua kiri) mewakili Kadis Nakertrans Gede Putu Aryadi saat menerima award Satgas PPMI Terbaik Provinsi tahun 2021. (FOTO. RUL/DS). Perbesar

FOTO. Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans NTB, Muhari Isnaeni (dua kiri) mewakili Kadis Nakertrans Gede Putu Aryadi saat menerima award Satgas PPMI Terbaik Provinsi tahun 2021. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS- Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB berhasil meraih penghargaan Indonesian Migrant Worker Awards (IMWA) tahun 2021. Penghargaan diserahkan langsung Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah, di Hotel Aston Cirebon, Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Kepala Bidang (Kabid) Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans NTB, Muhari Isnaeni, mengatakan NTB menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang meraih anugerah tersebut. Terdapat sebanyak 15 penghargaan dan 12 kategori yang diserahkan pada kesempatan ini untuk perorangan dan lembaga. Salah satunya adalah Satgas PPMI terbaik kategori provinsi yang diraih Satgas PPMI NTB.Sementara, untuk kabupaten kota, diraih oleh Satgas PPMI Kota Parepare.

“Untuk kategori provinsi keberhasilan Satgas PPMI NTB dipicu mampu meminimalisir PMI non prosedural dengan penanganannya telah melibatkan unsur Kepala Desa, Kadus dan Posyandu Keluarga secara aktif sejauh ini,” ujar Muhari pada wartawan di ruang kerjanya, Senin (23/5).

Menurut dia, Satgas PPMI NTB terdiri dari berbagai unsur. Yakni, Dinas Sosial, Polda NTB, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP2KAB), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) NTB dan Imigrasi. Disnakertrans NTB menjadi koordinator dari Satgas tersebut.

“Alhamdulillah, semenjak Kadis Nakertrans dipimpin oleh pak Gede Putu Aryadi, kami langsung turun melakukan sosialisasi terkait pemberangkatan yang prosedural. Akhirnya, muncul tindak lanjut dengan terbitnya sebuah MoU Zero Unprosedural antara Gubernur dengan semua bupati dan wali Kota se-NTB untuk menekan PMI yang berangkat tidak melalui dokumen resmi,” jelas Muhari.

Ia mendaku angka kasus PMI bermasalah di NTB telah menurun signifikan sepanjang tahun 2021-2022 atau tersisa hanya 1008 kasus dari total jumlah PMI NTB mencapai sebanyak 500 ribu orang PMI saat ini.

“Syukur, sejak terbentuk tahun 2021, Satgas PPMI sudah langsung berkiprah nyata dengan terus turun melakukan sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan pemerintahan level bawah, yakni kepala desa dan Kadus untuk mengatasi problematika PMI bermasalah,” ungkap Muhari. RUL.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 79 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Gubernur Harap DMI Perkuat Masjid sebagai Sentra Pembangunan Ummat

4 Juli 2022 - 19:46 WITA

KTT Bebaturan Siapkan Sapi untuk Hewan Kurban

3 Juli 2022 - 15:26 WITA

Sukses Operasi Pemisahan, Bayi Kembar Siam asal Lombok Boleh Pulang

1 Juli 2022 - 20:22 WITA

Gubernur Ajak Mahasiswa Hindu Bahas Isu Strategis Bangsa

1 Juli 2022 - 12:50 WITA

NTB Jadi Pusat Data iklim Terbesar di Asia Tenggara

1 Juli 2022 - 12:46 WITA

Gubernur NTB Buka MTQ XXIX 2022 Tingkat Provinsi di Lombok Timur

1 Juli 2022 - 12:40 WITA

Trending di Pemerintah