Berbagi Berita Merangkai Cerita

259 Perusahaan Lalai Bayar Premi, 2000-an Pekerja Terancam Tak Dapat Bantuan

1.159

SELONG, DS – Pemerintah Pusat telah menelurkan kebijakan untuk pemberian bantuan sebesar Rp 600 ribu bagi karyawan Non-PNS yang bergaji di bawah Rp. 5 juta. Bantuan ini diberikan untuk mengurai dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia hingga saat ini.

Namun, untuk mendapatkan bantuan tersebut, perusahaan yang terdaftar pada BPJamsostek harus sudah menyelesaikan pembayaran premi hingga bulan Juni 2020. Sedangkan bagi perusahaan yang belum menyelesaikan pembayaran premi hingga bulan yang telah ditentukan tersebut maka bantuan untuk karyawannya terancam tidak diberikan.

Demikian dituturkan oleh Kepala BPJamsostek Cabang Selong, Akbar Ismail, saat dijumpai wartawan Selasa (11/08/2020). Menurut Akbar, di Lombok Timur sendiri terdapat 791 perusahaan yang mendaftarkan tenaga kerjanya. Dengan total sekitar 9.600 tenaga kerja aktif.

Namun dari jumlah tersebut, hanya 532 perusahaan yang tertib membayar premi. Sementara 259 perusahaan lainnya, masih abai membayar premi jaminan keselamatan karyawannya. “532 itu aktif, tertib. Sisanya ini yang kemungkinan besar tidak mendapat bantuan tadi,” ujarnya sembari menyebutkan jumlah karyawan yang ada di 259 perusahaan yang tidak tertib tersebut sekitar 2200 orang.

Dari seluruh perusahaan yang telah melaporkan karyawannya ke BPJamsostek Lombok Timur, sekitar 90% karyawan menerima gaji dengaan nominal di bawah Rp 5 juta. Menilik data ini, jumlah pekerja penerima bantuan di Lombok Timur, cukup besar.

Akan tetapi, harus dilakukan kroscek kembali terhadap kebenaran data pengupahan yang dilaporkan oleh perusahaan. BPJamsostek harus memverifikasi kembali data tersebut ke lapangan. Bahkan ia menyebut, KPK pun akan terlibat dalam menelusuri kebenaran data pengupahan yang dilaporkan oleh perusahaan.

“Direktur utama pak Agus Susanto menyampaikan bahwa butuh kroscek lagi, terkait kebenaran upah tadi. Jangan sampai kita salah sasaran. Dari KPK juga sudah minta izin, nanti akan turun ke lapangan untuk uji petik,” jelasnya.

Kementerian pun memberikan batas pendataan bagi BPJamsostek hingga tanggal 15 Agustus 2020. Agar data tersebut dapat segera diverifikasi oleh kementerian. Sehingga pencairan bantuan dapat segera direalisasikan.

Selain perusahaan swasta, Akbar juga menyebut ada 16 desa yang belum menyelesaikan kewajiban membayar premi hingga bulan Juni. Pihaknya pun telah menghimbau desa-desa tersebut untuk menyelesaikan pembayaran. Agar perangkat desanya mendapatkan bantuan penanggulangan dampak Covid-19.

“Kemungkinan bisa dapat kalau diselesaikan bulan Juni. Kemarin sudah kita himbau juga mereka. Kita sudah laporkan juga ke DPMD,” terangnya. Dd

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.