Berbagi Berita Merangkai Cerita

PAW Demokrat DPRD NTB, Baijuri Sebut Dizholimi

0 7

MATARAM, DS – Surat pergantian antar waktu (PAW) terhadap salah satu anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB,  Baijuri Bulkiyah, yang dibacakan pada sidang paripurna DPRD, Rabu (2/8), diduga melanggar aturan.

Pasalnya, proses klarifikasi internal yang dilakukan oleh pimpinan partai berlambang mercy, baik di tingkat DPP hingga DPD I, diklaim  belum dilakukan terhadap yang bersangkutan.

“Wajarlah jika saya akan melakukan perlawanan hingga kapanpun. Karena memang, saya tidak tahu salah saya apa, namun tiba-tiba masuk surat PAW kepada saya,” tegas Baijuri menjawab wartawan usai sidang paripurna DPRD NTB.

Menurutnya, jika merujuk UU Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, yakni pasal 16 ayat 1, 2 dan dilanjutkan pasal 32 ayat 1 hingga 5 maka ada klausul yang menyebutlan alasan utama seseorang itu diberhentikan oleh partainya dalam statusnya selaku anggota DPRD

Selain itu, dalam AD/ART Partai Demokrat, yakni di pasal 4 dan 5 yang mengatur pemberhentian anggota dan tata cara pemberhentiannya, ada pula diatur alasan kenapa diberhentikan.

“Sampai hari ini, saya tidak pernah dipanggil atas pelanggaran yang diduga telah saya lakukan. Jadi, saya anggap PAW ke saya adalah bentuk pendzaliman, sehingga sampai liang lahat  pun akan saya usut tuntas permainan kotor ini,” ujar Baijuri lantang.

Terkait alasan jika dirinya melanggar AD/ART dan kode etik partai Demokrat dikarenakan masuk ke parpol lainnya. Ia menegaskan, alasan itu sangat mengada-ada. Mengingat, selama ini, kewajiban ke partai berupa kontribusi tiap bulannya rajin dipenuhinya.

Bahkan, saat kegiatan Rakernas Partai Demokrat di Kota Mataram beberapa waktu lalu, Baijuri mengaku masuk sebagai salah satu panitia yang aktif dalam kegiatan Nasional tersebut.

“Memberhentikan dan memecat anggota adalah hak partai, tapi adalah mekanisme yang diatur dalam UU yang harus pula ditegakkan oleh siapapun. Jadi, melawan penzholiman partai yang sewenang-wenang itu adalah hak konstitusional saya sebagai warga negara Indonesia yang diatur pula oleh UU,” tandasnya.

Diketahui, dalam sidang paripurna DPRD NTB itu, Sekretaris DPRD NTB Mahdi MH membacakan adanya surat masuk dari DPD Demokrat bernomor 15/SK/DPD.PD NTB/XI/2016 yang ditanda tangani oleh Ketua DPD Demokrat TGH. Mahally Fikri dan Sekretarisnya Zaenul Aidi SP terkait usulan pemberhentian PAW Baijuri Bulkiyah dari keanggotaan DPRD NTB.

Sekwan juga membacakan adanya lampiran terbitnya SK PAW Baijuri merujuk adanya salinan surat DPP Partai Demokrat bernomor 35/SK/DPP.PD/VII/2017 tertanggal 9 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen DPP Hinca Panjaitan.

Hingga berita ini diturunkan pengurus DPD Demokrat NTB memilih bungkam terkait rencana Baijuri Bulkiyah melakukan perlawanan hukum ke Pengadilan atas putusan PAW yang dianggapnya semena-mena tersebut.fahrul

Leave A Reply