PMK Potensial Timbulkan kegaduhan di Desa dan Pemda.

MATARAM, DS – Anggota Komisi V DPR H. Suryadi Jaya Purnama menilai keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa menunjukkan buruknya manajemen pemerintahan Jokowi.

Anggota Fraksi PKS itu menegaskan, Menkeu seharusnya mengatur tentang mekanisme teknis pencairan dan pelaporan. Namun, adanya kebijakan yang bukan tupoksinya tersebut, maka PMK ini akan menimbulkan kegaduhan di desa dan pemda.

“Beban BLT dari dana desa di tambah tanpa menambah jumlah anggaran. Ini akan sangat memberatkan pemerintah desa,” ujar Suryadi dalam siaran tertulisnya, Rabu (20/5) malam.

Politisi asal Lotim itu mengatakan, terbitnya PMK itu disamping akan menimbulkan kecemburuan. Sebab, warga desa yang dapat dari bantuan jenis lain hanya tiga bulan, sedangkan dari dana desa untuk alokasi enam bulan.

Padahal, langkah itu akan membuat bertambahnya beban anggaran untuk enam bulan. Yakni, pada praktiknya akan membutuhkan tambahan dana.

“Sementara batas maksimal 35% dari dana desa. Ini jelas tidak cukup. Konsekuensinya harus mengurangi jumlah penerima, Ini juga akan membuat kekacauan di masyarakat,” jelas Suryadi.

“Kita sangat sayangkan, kekacauan manajemen pemerintahan di pusat ditularkan dan akan berpindah juga ke daerah dan desa,” sambungnya.

PKS, kata Suryadi, meminta Presiden Jokowi untuk segera memperbaiki menajemen pemerintahan. Diantaranya, agar konsisten memberikan arahan dan kebijakan. “Pokoknya, jangan berubah-ubah supaya para menteri tidak bingung,” kata dia.

Selanjutnya, langkah berikutnya. Yakni, struktur gugus tugas dengan dipimpin pejabat setingkat Menko agar dilakukan. Hal ini dimaksudkan agat bisa mengkoordinir kementerian. “Jadi, jangan lagi yang mengkoordinir dan memimpin itu bukan pejabat setingkat eselon I,” ucap Suryadi.

Hal lainnya yang harus dilakukan. Menurut dia, yakni para menteri yang mengatur kebijakan diluar tupoksinya, bahkan melampaui kebijakan Presiden, seperti Menteri Keuangan dan LBP agar ditertibkan.

Contohnya, menteri keuangan bisa membatalkan Perpres dalam realokasi anggaran. Sementra Perpres tidak dicabut dan pada saat yang sama ada SK menteri keuangan yang menyebutkan anggaran yang di realokasi untuk Covid-19 berbeda dengan Perpres.

“Sayangnya para menteri justru tidak mengikuti Perpres dan menggap tidak ada, tapi mematuhi SK menteri keuangan dalam melaksanakan kegiatan,” tandas Suryadi Jaya Purnama. RUL.