Menu

Mode Gelap

Hukum · 8 Jan 2019 11:00 WITA ·

2018, Pungli Pendidikan Paling Tinggi Dilaporkan Masyarakat ke Ombudsman NTB


					Arya Wiguna, Asisten Bidang Penindak Ombudsman NTB (kanan) didampingi Ombudsman NTB lainnya M. Rasyid Ridho saat menjelaskan Catatan dan Evaluasi Akhir Tahun 2018 Laporan Pengaduan Masyarakat Perbesar

Arya Wiguna, Asisten Bidang Penindak Ombudsman NTB (kanan) didampingi Ombudsman NTB lainnya M. Rasyid Ridho saat menjelaskan Catatan dan Evaluasi Akhir Tahun 2018 Laporan Pengaduan Masyarakat

MATARAM, DS–  Ombudsman RI Perwakilan NTB menyoroti terus berlarutnya sistem zonasi pada proses penerimaan peserta didik baru yang berbeda di semua kabupaten/kota di NTB. Padahal, sistem zonasi itu telah diatur dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan terkait bagaimana sistem perekrutan harus dilakukan.

Asisten Bidang Penindak Ombudsman NTB, Arya Wiguna, mengatakan selama tahun 2018, Ombudsman menerima aduan masyarakat terkait pelayanan pendidikan sebanyak 33 laporan. Sebagian besar dari jumlah tersebut terkait masih juga ditemukan adanya praktik pungutan liar (pungli). Diantaranya, menahan ijazah siswa di sejumlah sekolah, pungli pada penyimpangan dan penggunaan dana BOS, anggaran BOP PAUD dan uang PIP/BSM bagi siswa.

“Angka 33 laporan pada sektor pendidikan itu setara dengan 23,74 persen, yakni tertinggi pada subtansi laporan yang diadukan oleh masyarakat. Itu adalah sesuatu yang berkali-kali, serta berulang kali dilaporkan,” ujar Arya dalam paparan Catatan dan Evaluasi Akhir Tahun 2018 Laporan/Pengaduan Masyarakat, di kantor Ombudsman Perwakilan NTB di Mataram, Senin (7/1).

Ia menyatakan total laporan yang diterima pihaknya sepanjang tahun 2018 berjumlah sebanyak 222 laporan. Dari jumlah itu, sebanyak 139 laporan telah ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan.

Arya menjelaskan, pada posisi kedua tertinggi laporan yang diadukan oleh masyarakat setelah sektor pendidikan, yakni pertanahan sebanyak 18 laporan atau setara 12,94 persen. Selanjutnya, kepegawaian dan kesehatan yang sama-sama laporannya sebanyak 15 laporan atau setara 10,79 persen.

“Dan lima terakhirnya ditempati Imigrasi berjumlah enam laporan atau setara dengan 4,31 persen,” kata dia.

Arya mengatensi kinerja jajaran aparat kepolisian yang telah melakukan perbaikan perubahan dari sisi pelayanan publik. Sehingga, pada tahun 2018 laporan yang diadukan masyarakat yang awalnya tertinggi pada tahun lalu, justru pada tahun ini laporan pada kepolisian mengalami penurunan yang siginifikan.

“Tahun 2018 adalah tahun dimana laporan kinerja kepolisian yang dulunya setiap hari paling banyak diadukan oleh masyarakat ke Ombudsman. Tapi, kini justru aduan masyarakat terbilang berkurang. Itu artinya, ada perbaikan yang signifikan dari Korps Bhayangkara atas raihan predikat tertinggi menjadi berkurang signifikan tahun 2018,” jelas dia.

Terkait laporan pertanahan yang berada pada peringkat kedua tertinggi yang dilaporkan oleh masyarakat, Arya menuturkan hal itu dipicu masih adanya pungutan tanpa dasar aturan yang jelas pada masyarakat yang telah melakukan permohonan pelayanan administrasi pertanahan di beberapa desa seperti sporadik dan pada program nasional pemerintah seperti PTSL tanpa adanya dasar dan aturan jelas.

Padahal, merujuk SKB tiga menteri, telah diatur ketentuan seluruh biaya pada program sporadik dan PTSL bagi masyarakat adalah gratis. “Disini, ada mis soal aspek kewenangan. Yakni, seluruh biaya yang dipungut oleh pemerintah desa itu jelas melanggar, karena semua biaya itu dibebankan ke pemerintah daerah. Makanya, jangan heran jika banyak kepala desa yang terjerat hukum di Pulau Lombok, ya karena mereka melampui kewenangannya yang berani melakukan pungutan pada rakyatnya selaku pemohonnya,” tegas dia menjelaskan.

Dari pantauan pihaknya pada empat kabupaten di Pulau Lombok, justru dua kabupaten masing-masing Pemkab Lombok Tengah dan Lombok Timur masih ada pemerintah desanya yang melakukan praktik pungutan pada masyarakat terkait program PTSL dan sporadik pertanahan.

Hal ini, kata dia, serupa pada bidang pendidikan yakni, pungutan pada uang PIP/BSM bagi siswa. Padahal, dana itu dipergunakan seharusnya untuk kebutuhan siswa. “Tapi, di lapangan, dana itu terpantau untuk uang Komite serta pembiayaan SPP,” tandas Arya Wiguna yang didampingi Asisten Ombudsman NTB lainnya M. Rasyid Ridho. RUL.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Tuding Abdul Aziz Sebar Hoaks Soal Lahan 60 Hektare, Kuasa Hukum Ali BD Ajukan Rekonpensi di PN Sumbawa

12 Mei 2022 - 16:22 WITA

Korem 162/WB Gelar Penyuluhan Hukum

26 April 2022 - 15:11 WITA

Satresnarkoba Polresta Mataram Ciduk Pengedar Sabu Jelang Lebaran

25 April 2022 - 14:29 WITA

Jangan Tinggalkan Rumah dengan Pintu Terbuka, Kejadian di Sandubaya Ini jadi Pelajaran

25 April 2022 - 14:16 WITA

Soal Kelanjutan Kasus BLUD RSUD Praya, Logis Sindir Kedatangan BPKP NTB ke Kejari Praya

23 April 2022 - 23:57 WITA

DPD KNPI NTB Dukung Bongkar Dalang Penjual Keramba Bantuan Nelayan

19 April 2022 - 16:46 WITA

Trending di Hukum