Berbagi Berita Merangkai Cerita

107 Pejabat Pemprov NTB Dimutasi

0 10

MATARAM, DS – Sebanyak 107 orang pejabat eselon II, III dan IV dilingkup pemprov dilantik Wakil Gubernur H. Muhamad Amin mewakili Gubernur NTB, Jumat sore (31/3). Menariknya, dari enam pejabat eselon II atau yang dikenal dengan pimpinan tinggi pratama tersebut, terdapat satu orang pejabat yang naik kelas dari pemda kabupaten ke SKPD Pemprov NTB.

HL. Saswadi yang sebelumnya mantan Sekwan DPRD Lobar, kini menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip NTB. Sedangkan, lima pejabat eselon II yang sempat lowong kini terisi pejabat oleh Ir. Madani Makrim menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Staf Ahli Gubernur bidang Politik dan Hukum dijabat Ashari MH, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dijabat Ahmad Masyhuri, Karo Organisasi dijabat H. Wirajaya Kusuma. Dan, Karo Administrasi Pembangunan (AP) dan ULP NTB dijabat Swahip MT.

Wagub Amin mengatakan, pelaksanaan mutasi merupakan kegiatan rutin. Diharapkan, para pejabat yang kebanyakan mengisi jabatan yang lowong tersebut mampu meningkatkan kinerja mereka di lingkup SKPD masing-masing.

“Prinispnya, mutasi ini adalah momentum kita meningkatkan kinerja. Jangan sampai kita terlena, apalagi loyo. Mari kita jaga spirit kerja kita sesuai direktif atasan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Wagub saat membacakan sambutannya.

Amin mengatakan, total sebanyak 107 pejabat yang dilantik terdiri dari enam orang pejabat eselon II, 46 orang eselon III dan sebanyak 55 orang eselon IV. “Mereka telah melalui proses analisis terbuka dan merujuk pada hasil kompetensi serta kepangkatannya,” tegas Wagub.

Ia berharap, para pejabat yang dilantik tersebut secepatnya bekerja profesional dan mengedepankan kreativitas. Selain itu, khusus Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat bertindak tegas terhadap praktek perambahan hutan dan illegal logging yang kini masive terjadi di wilayah NTB.

“Saya minta Pak Makarim agar bisa tegas dan lebih sering keluar masuk hutan memantau praktek kerusakan hutan di sisi hulu akibat ilegal loging yang kini menyababkan banjir di wilayah Pulau Sumbawa. Bila perlu, jika perusahaan itu melanggar izin, maka izin mereka harus secepatnya diusulkan dicabut,” ujar Wagub Amin. fahrul

Leave A Reply