Berbagi Berita Merangkai Cerita

๐Œ๐„๐๐†๐‡๐ˆ๐๐€ ๐๐‘๐„๐’๐ˆ๐ƒ๐„๐

10

Oleh : Dr.H.Moch.Ali bin Dachlan*

Presiden Prancis,Emmanuel Macron dalam suatu kunjungan resmi di Tain I Hernitage pada tanggal 7 Juni 2021 yang lalu,telah ditampar oleh seorang yang hadir dalam kunjungan tersebut. Damien Tarel, nama seorang laki laki berusia 28 tahun setelah bersalaman langsung menampar dengan keras wajah presiden tersebut.

Kita tidak dapat membayangkan akan terjadi tamparan yang lebih keras lagi jika Presiden Macron tidak segera diselamatkan oleh aparat keamanan. Akhirnya pengadilan memutuskan bahwa Damien Tarel dihukum 4 bulan penjara karena telah memukul Presiden Perancis. Jika seandainya laki laki itu atau orang lain yang hadir pada sesi kunjungan tersebut mengeluarkan kata kata yang tidak sopan,seperti, โ€Hai presiden, anda adalah Presiden Perancis yang paling bodohโ€maka orang tersebut tidak akan dihukum walau sehari sekalipun.

Ini bukan penghinaan, ini adalah pendapat pribadi orang tersebut. Demikian pula yang dialami oleh Presiden Amerika yang lain, seringkali diejek oleh rakyatnya namun undang undang tidak akan penah menghukumnya dengan tuduhan penghinaan kepada presiden.

Presiden Abdurrachman Wahid membiarkan orang Papua mengibarkan bendera Bintang Kejora karena beliau menganggap bendera tersebut adalah bendera kebudayaan dan perjuangan suku bangsa Papua dan tak perlu dianggap sebagai melawan bendera merah putih.

Ini sebuah perbandingan cara berfikir seorang pemimpin bangsa yang berkebudayaan dan bermoral kemanusiaan. Bahkan Gus Dur sering dihina dengan ucapan yang paling kasar seperti โ€œapa yang diketahui oleh presiden buta seperti ituโ€.

๐—จ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—ป๐—ด-u๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—ป๐—ด ๐—ธ๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฎ๐—น

Pasal pasal penghinaan terhadap presiden yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana kita,sebenarnya adalah foto copy dari Undang undang Kolonial yang berlaku di Hindia Belanda (Nederlandsch Indie) sejak 1915-hingga 1942. Sejak 9 Maret 1942, Jepang tidak lagi menggunakan Undang undang yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda,melainkan menggunakan Undang undang Penjajahan Jepang. Undang undang Darurat No.1/1946, akhirnya menetapkan bahwa Undang Undang Hukum Pidana Belanda untuk daerah jajahannya diakui sebagai Undang undang yang berlaku untuk Indonesia merdeka.

Kitab Undang undang Hukum Pidana yang berlaku hingga sekarang ini adalah terjemahan dari Wetboek Van Straafrecht dengan beberapa perubahan dan tambahan disana sini yang tertera dalam beberapa pasal dari UU.No.1/1946 tersebut. Dengan demikian, pada dasarnya KUHP yang kita gunakan dewasa ini adalah yang digunakan oleh Pemerintah Belanda untuk negara jajahannya dan berlaku sejak tahun 1915 hingga tanggal 8 Maret tahun 1942.

Belanda telah menggunakan KUHP tersebut untuk melakukan berbagai penindasan terhadap Bangsa Indonesia, terutama untuk membungkam perbedaan pendapat antara warga negara dari negara jajahan (onderdaan) dan membungkam setiap kritik pada pimpinan kolonial sebagai upaya agar tetap mempertahankan kekuasaannya dalam rangka kolonialisme itu sendiri, Demikian pula penerapan dari pasal pasal kejahatan terhadap presiden dan wakil presiden adalah terjemahan dari kata kata Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Atau kalau kita terjemahkan ,bahwa Presiden Indonsia sekarang disamakan dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, pasal yang digunakan untuk kasus penghinaan terhadap kepala negara sama atau idem dito karena kita masih menggunakan Undang Undang tersebut didalam negara Indonesia merdeka. Atau, dengan kata lain bahwa kita hingga hari ini belum menggantinya dengan Undang undang yang sesuai dengan semangat kebebasan didalam negara Indonesia merdeka.

Sebagai tambahan, untuk membantu mahasisw berikut akan saya sampaikan pasal pasal yang tercantum dalam KUHP Belanda tersebut yang berkaitan dengan kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden,yang terdapat pada Buku II KUHP pada bab II, dibawah udul kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden. .Pasal pasal 130,132,133,135 telah ditiadakan berdasarkan Undang undang No.1/1946.

Adapun pasal yang dipermasalahkan adalah 1.Pasal 134 yang bebunyi โ€œPenghinaan dengan sengaja terhadap presiden atau wakil presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 136.โ€Pasal ini telah ditiadakan dengan Undang undang No.1/1946, pasal VIII butir 25, pasal 136 bis.

Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 mencakup juga perumusan dalam pasal 135,jika itu dilakukan diluar kehadiran yang dihina ,baik dengan tingkah laku dimuka umum,baik lisan atau tulisan,namun dihadapan lebih dari empat orang,atau dihadapan orang ketiga,bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.

Pasal 137โ€Ayat 1. Barangsiapa menyiarkan,mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden ,dengan masud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum,diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ayat 2.Jika yang bersalah melakukan pada waktu melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencahariannya ,dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencaharian tersebut.

Ketiga pasal tersebut akan saya sandingkan dengan pasal 28 F dari Undang undang Dasar 1945 sebagai berikut.

Pasal 28F.Setiap orang berhak untuk berkomuikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal ini merupakan tambahan dari pasal 28 melalui amandemen kedua dari Undang undang Dasar 1945. Amandemen ini tentu saja sejalan dengan perkembangan jaman terutama perkembangan teknologi informasi.

Selain itu Undang undang Dasar 1945 terlalu singkat sehingga seringkali melebar dalam tafsirnya menurut kepentingan masing masing pihak, karena itulah amandemen tersebut sangat penting,terutama mengenai masalah masalah yang sangat sering diperdebatkan seperti hal hal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.

Pasal 28F,memberikan ruang dengan segala alat yang ada seperti koran, media sosial, internt dan lainnya untuk menyampaikan pandangannya tentang berbagai masalah yang ada disekitarnya termasuk kritik terhadap presiden sekalipun.

Dengan perkembngan tersebut, presiden yang merasa dihina dapat menggunakan haknya untuk membela diri setelah mengajukan gugatan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan penghinaan(delict aduan ).Di jaman orla dan orba, mereka yang dianggap menghina presidn tidak pelu diadili terlebih dahulu, cukup ditangkap dan dijebloskan kedalam tahanan tanpa proses pengadilan, mengacu pada Undang undang subversiv yang sudah dibatalkan setelah adanya reformasi 1998.

๐—œ๐˜€๐˜€๐˜‚ ๐—ธ๐—น๐—ฎ๐˜€๐—ถ๐—ธ..

Pada jaman kolonial Belanda, pasal pasal tersebut diatas dipergunakan secara luas dan semena mena oleh pihak yang berkuasa. Pihak yang berkuasa maksudnya bukan hanya pemerintah (eksekutif) saja melainkan semua unsur yang ada dalam sistem pemerintahan negara termasuk kepolisian, kehakiman, kejaksan dan lembaga penegak hukum lainnya dan lembaga parlemen.

Praktik di jaman kolonial tersebut tampaknya sebagian masih dilanjutkan lagi oleh pemerintahan Indonesia merdeka. Sistem trias politika yang didengungkan dengan kata yang disamarkanโ€bahwa tugas masing masing lembagaโ€ tidak kita campuriโ€ hanyalah siasat untuk menyembunyikan agenda yang tersedia.Dengan istilah kordinasi dengan lembaga yang ada dalam lingkungan eksekutif membuat kanal kanal khusus dengan pihak legislatif dan yudikatif telah membuat sangat kabur pandangan trias politika yang telah membuat pembagian yang seharusnya nyata dalam sistem negara demokrasi.

Model koordinasi yang dibangun dapat diihat pada besarnya hukuman yang berbeda dalam kasus kasus korupsi di Indonesia. Seseorang tersangka bisa menjadi DPO, tetapi ada yang bisa ditangkap dengan cepat dan ada yang tidak bisa ditemukan. Hal tersebut telah menimubulkan pro kontra pada pendapat masyarakat dan sampai pada kesimpulan,ada keterlibatan aparat penegak hukum, ada ikut campur eksekutif, ada ikut campur politik dalam kekuasaan tertentu baik secara individu maupun melalui lembaga parlemen. Keterlibatan seperti ini masuk dalam katagori koordinasi yang disamarkan.Praktik seperti ini hanya bisa berlangsung dengan aman jika kekuasaan oligarkhi yang sangat kuat seperti yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Bahkan dalam banyak kasus istilah memiliki wewenang sesuai dengan undang undang, sebenarnya cara untuk pembunuhan karakter bagi lawan berdiskusi,baik dari kalangan partai non pemerintah maupun organisasi pegiat anti korupsi atau LSM lainnya.

Sayang sekali, sebagian besar kita terutama kalangan anak muda di Indonesia tidak menyadari bahwa pasal pasal dalam KUHP yang kita bahas, khususnya tentang penghinaan pada presiden dan wakil presiden, sejak jaman kolonial dahulu telah menjadi obyek kritik dari kaum terdidik di Indonesia.Pasal pasal tersebutlah yang telah digunakan oleh pemerintah kolonial untuk menjerat tokoh tokoh pergerakan di negara ini, termasuk yang digunakan untuk mengadili Ir.Soekarno dimasa lalu. Pasal pasal ini jugalah yang telah melahirkan daerah buangan bagi para pejuang Indonsia seperti Boven Digul, Ambon dan Bangka Belitung serta tempat lainnya di Indonesia dimasa lalu.

Dalam sidang sidang volksraad (semcam dewan perwakilan) buatan kolonial di Indonesia, anggota volksraad HOS Ckroaminoto bersama teman temannya telah seringkali memprotes pasal pasal penghinaan terhadap kepala pemerintahan negara.Tentu saja mereka berpendapat bahwa tidak layak, Undang undang tersebut diberlakukan pada suatu wilayah yang dijadikan daerah jajahan (Nederlandch Indie}, sementara rakyatnya harus diadili dengan hukum yang dibuat oleh pemeintah kolonial.

Akan tetapi pengertian yang berbau ilmiah yang seringkali dilontarkan oleh para pejuang terdahulu hampir sama dengan kelompok pegiat demokrasi di Indonesia sekarang ini, yakni istilah โ€multi tafsir atau pasal pasal karetโ€, terutama pasal yang berkaitan dengan ujaran kebencian atau โ€haatzai articelenโ€ atau pasal pasal karet tentang ujaran kebencian atau pasal yang dapat ditafsirkan menurut kepentingn terutama kepentingan kelompok yang tengah berkuasa.Pasal terebut yang utama adalah pasal 134,pasal 136 dan pasal 137 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi(MK) melalui keputusan no.013.0224/PUU-IV/2006.

๐— ๐—ฎ๐—ต๐—ธ๐—ฎ๐—บ๐—ฎ๐—ต ๐—ž๐—ผ๐—ป๐˜€๐˜๐—ถ๐˜๐˜‚๐˜€๐—ถ ๐—ฑ๐—ฎ๐—ป ๐—ธ๐—ฒ๐—ฝ๐˜‚๐˜๐˜‚๐˜€๐—ฎ๐—ป๐—ป๐˜†๐—ฎ

Dibanding negara maju lainnya, negara Indonesia termasuk lambat dalam mengantisipasi penerapan Undang undang Dasarnya, termasuk pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan hukum jika dikaitkan dengan Undang undang Dasar Negara. Baik di jaman Orde Lama (Soekarno) maupun di jaman Orde Baru (Soeharto), penerapan Undang undang Dasar sangat tergantung pada sikap politik kekuasaan pada waktu tertentu saja. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, bahkan sampai beliau lengser pada tahun 1966, MPR yang diperintahkan oleh UUD 1945 belum terbentuk (Presoden Soekarno membubarkan parlemen hasil pemilu pertama di Indoesia tahun 1955).Barulah sekitar 1973 lembaga tersebut terbentuk melalui sebuah pemilihan umum pertama setelah rezim lama lengser.

Akan tetapi penerapan UUD tersebut selain tidak maksimal, juga tidak terdapat lembaga yang mengawasinya melalui Mahkamah Konstitusi.Dalam mandemen ketiga Undang undang Dasar 1945,pada pasal 7B secara tegas disebutkan tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dalam susunan batang tubuh Undang undang Dasar setelah empat kali diamandemen Mahkamah Konsstitusi terdapat dalam pasal 24C dengan 6 ayat ikutannya.

Pada ayat 1, disebutkan sebagai berikutโ€Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap Undang undang Dasar memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang undang Dasar, pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentng hasil pemilihan umum. Walaupun amandemen Undang undang Dasar telah ditetapkan pada 10 Agustus 2002 tetapi proses pembentukan lembaga tersebut baru dimulai pada tahun 2003.

Undang Undang Mahkamah Konstitusi baru disahkan oleh pemerintah dan DPR melalui Undang undang No.24/2003. Sejak Undang undang tersebut berlaku,telah dua kali mendapat perubahan dan terakhir melalui Undang undang No.1/2013 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi Undang undang.

Demikianlah secara singkat tentang apa dan bagaimana Mahkamah Konstitusi yang kelak akan kita bahas mengenai keputusannya khususnya yang bekaitan dengan penghinaan terhadap presiden dan wakil presidn yang terdapat dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana kita yang masih belaku sampai sekarang ini.

Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara tentang pasal pasal penghinaan kepada presiden dan wakil presiden atas gugatan aktifis demokrasi di Jakarta. Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No.013.024 PUU-2006, pasal 134, pasal 136, pasal 137 bertentangan dengan pasal 28F UUD 1945.

Dengan telah adanay Keputusan MK tersebut maka secara otomatis pasal pasal tersebut tidak berlaku lagi dan hakim tidak dapat lagi mendalilkan perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut untuk menjerat sesorang dalam kasus kasus yang berkaitan dengan hal hal yang dikatagorikan menghina presiden atau wakil presiden. Walaupun demikian, masih ada hal yang patut didiskusikan, apakah seseorang karena jabatannya sebagai presiden namun secara individu kemungkinan ada persentuhannya dengan penghinaan tersebut?

Mungkin pemikiran seperti inilah maka sekelompok anggota parlemen mulai meniupkan isu bahwa pasal pasal tentang penghinaan presiden masih layak dimasukkan dalam rancangan Undang undang Hukum Pidana yang masih dibahas. Alasan lainnya bahwa Undang undang Hukum Pidana yang akan dibuat tersebut,tidak sama dengan Undang undang Hukum Pidana yang pasal pasalnya sudah dimansuhkan oleh MK tersebut,walaupun kemungkinannya untuk digugat masih tetap ada peluangnya.

๐—ง๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐—ฎ๐—ป๐˜๐˜‚๐—ป๐—ด ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎ ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐˜‚๐˜€๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐˜†๐—ฎ

Mengambil contoh pada Emmanuel Macrob Ppresiden Perancis yang mendapat tamparan dari seorang penduduk desa yang dikunjunginya, orang tersebut dihukum ringan hanya 4 bulan saja. Macron menyadari bahwa tidak semua orang yang menjadi penduduk negerinya adalah pendukungnya sebagai presiden. Sudah barang tentu banyak orang yang tidak menyukainya sebagai presiden,dan dalam waktu yang sangat terbatas, tidak mungkin seorang memiliki banyak waktu bertukar pikiran dengan rakyatnya. Sebaliknya masyarakat juga tidak memiliki kesempatan untuk berdialog scara sempurna dan tidak ada alat lain untuk menyatakan kemarahannya selain ada kesempatan untuk menampar presiden karena rasa tidak senang dengan berbagai kebijakan pemerintahnya.

Bisa saja hal tersebut dapat diungkapkan secara lebih terperinci jika kasus tersebut dibawa kepengadilan.

Di Indonesia beberapa kasus terjadi,yang dalam pandangan awam masuk katagori menghina presiden. Pada sekitar tahun 2013 ada demonstrasi besar dari kalangan buruh dan mahasiswa di Jakarta yang menuntut kepada presiden SBY agar mengundurkan diri atau diundurkan. Para demonstran membawa kerbau yang sangat besar lalu menulis pada badan kerbau itu dengan tulisan SBY.

Secara sederhana, maksudnya bahwa presiden itu badannya besar dan tinggi tetapi bodoh. Presiden yang bijaksana tidak meresa dirinya dihina oleh demontrasi kasar seperti itu karena cara itu yang mampu dilakukannya.

Presiden Gus Dur yang digambarkan sebagai orang yang kurang mampu mengurus negara disuruh mundur karena tidak mampu mengurus negara dengan santai menjawab โ€disuruh mundur bagaimana caranya, maju saja saya sulit melakukannyaโ€. Orang yang adil dan bijaksana mengetahui bahwa dalam waktu kurang dari dua tahun, Gus Dur telah meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang sangat baik di Indonesia.

Didalam kasus yang lain, dalam kunjungan Presiden SBY ke Maluku, sejumlah mahasiswa asal Papua, diluar agenda resmi, tiba tiba menari nari di hadapan presiden sambil membawa Bintang Kejora, simbol identitas dan simbol kemerdekaan Bangsa Papua. Mahasiswa tersebut tidak perlu ditindak.

Demikian pula Presiden Gus Dur membolehkan orang Papua mengibarkan bendera Bintang Kejora asal tidak lebih tinggi dari bendera Merah Putih.

Para pemimpin demokratis seperti ini pasti tidak ingin privilage sendiri karena jabatannya dan karena itu menolak pasal pasal karet produk kolonial tersebut diberlakukan di negeri ini. Demikian pula dalam proses pelemahan KPK yang digagas oleh parlemen dan pemerintah, pastilah kedua pemimpin tersebut diatas akan menolaknya secara tegas,bukan membiarkan partai pendukungnya menyelesaikan rencananya, lalu berpura pura tidak menandatangani dalam satu bulan agar bisa berlaku secara nasional.

Seorang pemimpin yang memiliki visi yang besar untuk bangsanya akan mengeluarkan pandangannya secara tegas dan lugas agar semua pihak mengetahui jati diri pemimpin tersebut .Sekali lagi bahwa semua hal tersebut diatas sangat tergantung pada jenis dan ketokohan pemimpin suatu negeri terutama dalam fisinya dibidang gerakan demokrasi. *Rektor Universitas Gunung Rinjani

Selong,15 Juli 2021.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.