Minggu , 11 Juni 2017
Home / Religi / Masyarakat Sipil Indonesia, Bangkitlah! Oleh : M Donny Supanra, BidbLitbang BAZDA Lombok Timur
H.Mujahid Donny Supanra

Masyarakat Sipil Indonesia, Bangkitlah! Oleh : M Donny Supanra, BidbLitbang BAZDA Lombok Timur

Ketika krisis keuangan melanda dunia tahun 1997 Perdana Menteri Malaysia ketika itu Mahatir Muhammad menyebut George Soros sebagai biang keladinya. Sepuluh tahun kemudian krisis keuangan disebut sebut merupakan ulah Bernard Madhoff. Presiden AS Barack Obama pun menyimpulkan bahwa krisis keuangan tahun 2008 disebabkan oleh ulah beberapa gelintir orang yang menguasai pasar keuangan. Dan melihat kondisi teresebut ia mendorong peran para “social enterpreneur“ untuk ikut mengatasi masalah tersebut.

Setahun kemudian di tahun 2009 pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi diberikan kepada 2 orang Guru Besar Warga Negara Amerika Serikat, Oliver Williamson dan Elinor Ostorm. Keduanya menyimpulkan tentang kemampuan organisasi sosial dalam mengatasi krisis ekonomi dan mengatasi masalah sosial masyarakat. Namun sejauh ini, kita belum banyak menemukan organisasi masyarakat sipil Indonesia yang melakukan gerakan perubahan secara signifikan.

Teori tata kelola yang baik (good governance) menyebutkan bahwa syarat bagi pertumbuhan ekonomi dan berlangsungnya pembangunan Negara secara berkelanjutan adalah manakala terdapat keseimbangan peran dari Sektor Publik (Pemerintah), Sektor Swasta (Pengusaha) dan Sektor Masyarakat Sipil (melalui organisasi sosial). Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan peran sumberdaya manusia dan kemampuan sumberdaya keuangan dari masing-masing sektor tersebut.

Di Indonesia Sektor Masyarakat Sipil, tampak masih kurang berperan. Padahal sektor ini memiliki posisi tawar yang tinggi karena memiliki potensi sumberdaya manusia dan finansial yang kuat. Bagaimanapun juga, arogansi oknum-oknum di Sektor Publik (Pemerintahan) banyak disebabkan kurangnya peran masyarakat Sipil. Ini juga menjadi kesimpulan pengamat Indonesia dari AS Jeffry Winters. Di satu sisi rakyat diminta membayar pajak untuk anggaran pembangunan negara namun Pemerintah tampak kurang peduli dengan kondisi rakyat.. Bahkan korupsi juga dilakukan oknum aparat dan pejabat. Kurangnya pemihakan terhadap rakyat terlihat dari kecilnya alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan. Ketidakpedulian juga tampak dalam menanggapi aksi-aksi yang menyuarakan aspirasi rakyat. Berbagai peristiwa yang menimpa orang miskin sebenarnya merupakan indikasi kegagalan Pemerintah dalam mengurus rakyatnya, yang berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan.

Pemerintah tampak kehilangan orientasi dan melupakan amanah Undang-Undang Dasar. Oknum-oknum pejabat dari yang kecil sampai yang puncak tampaknya tidak lagi amanah dan bahkan justru lebih senang mendengar formula asing. Pemimpin Indonesia saat ini misalnya terlihat sangat pro kepada kebijakan asing. Secara eksplisit Presiden SBY juga pernah menyebut bahwa aksi teorisme bertujuan untuk membangun negara Islam. Secara tidak langsung, pernyataan beliau justru berpotensi menabur benih aksi terorisme. Karena masih tetap ada pihak yang bercita-cita membangun Negara Islam (khilafah).

Masyarakat Madani atau Khilafah ?.
Kelompok masyarakat tertentu mendambakan hadirnya sebuah “negara Islam” yang bagi kalangan lain sangat “mengkhawatirkan” Namun ummat Islam juga harus menyadari kekeliruan dalam memahami konsep “negara Islam” atau khilafah itu. Karena jika dikaji secara mendalam, gagasan itu sebenarnya muncul di abad 20 dan 21. Setelah datangnya para pembaharu yang menyuarakan pentingnya ummat Islam untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni sebagaimana dicontohkan Nabi SAW dan Khalifaurrasyidin. Konsep ” negara Islam” sebenarnya dihembuskan oleh para politisi. Yang memahami bahwa dengan politik (kekuasaan dalam memerintah) lah maka perubahan bisa diwujudkan. Hal itu kiranya perlu dikoreksi.

Berbeda dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa, maka Nabi Muhammad SAW, ketika mulai menyampaikan ajaran Tuhan, tidak menghadapi kekuasaan Raja-raja yang berkuasa saat itu, tetapi yang ada adalah pemimpin suku sekaligus pengusaha. Jika Nabi Ibrahim menghadapi Raja Namrud, Musa menghadapi Firaun dan Nabi Isa (Jesus) dianggap membahayakan pengatuh Raja Romawi (Herodes), maka Nabi Muhammad SAW lebih tepat disebut menghadapi akumulasi era jahiliah (kebodohan). Sehingga dalam menghadapi masyarakat yang bodoh itu, Quran mendorong manusia agar menggunakan akal dan mau berfikir rasional setelah beriman kepada Allah. Nabi-Nabi semuanya diberikan amanah namun bukan untuk “berkuasa secara politik” dalam arti menguasai manusia untuk kepentingan dirinya. Namun lebih pada pembebasan dari ketertindasan dan membawa tugas kebaikan bagi semua manusia. Oleh karena itu konsep negara berdasarkan agama (termasuk Islam) justru menyalahi ajaran Tuhan dan ajaran Nabi. Esensi Islam adalah pembebasan dari yang hal-hal buruk kepada kebaikan. Bukankah Allah atau Tuhan sendiri tidak memaksa manusia untuk menganut agama Islam? Manusia diharapkan menerima Islam setelah melihat kebaikan-kebaikan dalam masyarakat madani yang terbangun.

Kompetisi berbuat baik lintas agama.
Para Nabi jelas mendorong terbangunnya masyarakat (ummat) yang terbebas dari kezaliman dan penguasaan manusia terhadap manusia yang lain. Dengan memahami bahwa agama lebih mendorong terbangunnya masyarakat sipil, dan lebih mendorong perubahan ke arah keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial, maka hal-hal yang lebih konstruktif dan memecahkan masalah bisa terwujud. Karena itu Islam di masa awalnya tidaklah menyebar karena senjata tetapi karena keadilan Sistem Kesejahteraan sosial dan sistem ekonomi Tuhan yang dibawanya. Sistem itu cocok dilaksanakan oleh semua manusia dengan latar belakang agama yang berbeda sampai kapanpun. Masalahnya adalah bahwa amanah itu belum juga dilaksanakan sebagian besar pemeluk agama termasuk oleh ummat Islam yang menjadi penerus ajaran Tuhan.

Jika kita amati semua ajaran agama berpihak kepada kaum miskin. Agama Hindu, mengenal konsep yadnya, datria datriun dan danapatra. Budha, mengenal konsep sutta nipata, Konfusian mengenal pembayaran derma sampai duapersepuluh. Yahudi mengenal ma’sartu atau ma’ser dan “tithe”. Kristiani mengenal derma persepuluh, kolekte, dll. Islam mengenal Zakat, infaq, sedekah, wakaf dll. Melihat potensi tersebut semua pemeluk agama di Indonesia bisa bersama-sama memecahkan masalah sosial. Memecahkan masalah sosial merupakan ibadah, yang semua agama membolehkannya. Nabi Muhammad SAW, Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab misalnya juga membantu pemeluk Yahudi yang susah di masanya. Ketika sistem kesejahteraan sosial ekonomi itu ini diterapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pemeluk Nasrani di Syria merasa lebih nyaman dibawah khalifah itu dibandingkan ketika dibawah pemerintahan Romawi/Byzantium. Dan tanpa terwujudnya sistem sosial ekonomi yang adil oleh ummat Islam sendiri, maka mustahil akan dapat dibangun sistem politik khilafah. Karena justru politik Islam adalah sistem sosial ekonomi yang adil itu sendiri.

Sistem kesejahteraan dan sistem ekonomi Tuhan ini, bisa dibangun di setiap Kabupaten/Kota . Di masa awal Islam ini diperankan oleh Baitulmaal. Ini dapat mendorong kompetisi kedermawanan antar pemeluk agama karena non Muslim juga membayar jizyah. Dengan kegiatan masyarakat sipil yang padu seperti itu, maka masyarakat tidak akan larut dalam hiruk pikuk politik zaman “edan” modern seperti sekarang. Masyarakat juga tidak akan terlalu terpengaruh dengan kebijakan Pemerintah (sekuler) yang sering berubah-ubah. Dengan Organisasi Masyarakat Sipil yang profesional dalam memobilisasi dana-dana sosial maka akan diperoleh sumber keuangan yang berkelanjutan, tanpa harus bergantung pada Pemerintah.

Manakala Pemerintah tidak mampu lagi mensejahterakan rakyat. Dan manakala pemerintah tidak lagi peduli dengan nasib rakyat miskin. Maka rakyat hanya dapat berharap kepada para pemeluk agama yang bersungguh-sungguh mau melaksanakan ajaran Tuhan. Bukankah Tuhan sangat pro-kepada kaum miskin dan papa? Karenanya siapa gerangan yang akan menolong agama Allah?

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Ribuan Ulama akan Tumpah ke NTB

MATARAM, DS – Nahdatul Ulama (NU) bakal menggelar Musyarawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *