MATARAM, DS– Pernyataan Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi yang akan menegur dan selanjutnya memberikan sanksi bagi para Kepala Dinas di lingkup Pemprov NTB yang ketahuan memasang alat peraga, guna ikut meramaikan kontestasi Pilkada tahun 2018 dikritisi sejumlah kalangan. Salah satunya, tokoh masyarakat Jelantik, Lombok Tengah, Suhaimi SH.
Ketua DPC PDIP Loteng itu menilaiancaman Gubernur selaku pimpinan tertinggi di daerah seharusnya tidak dilakukan saat ini. Sebab, langkah sejumlah pembantunya tersebut dirasa belum final. Apalagi, jika merujuk hak berpolitik bagi warga negara, maka para PNS pun memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih.
“Bagi saya, sangat wajar jika mereka mengenalkan diri ke publik, ngapaian harus dilarang-larang. Toh, langkah mereka itupun juga belum jelas dan final apakah mencalonkan diri atau tidak,” ungkap Suhaimi menjawab POS BALI, Kamis (13/7).
Anggota DPRD Loteng itu meminta TGB perlu bersikap adil dan bertindak arif, serta bijaksana atas rencana para jajarannya tersebut. Mengingat, dari pantauannya, tidak ada para pejabat itu yang vulgar menyebut mencalonkan diri sebagai kandidat Bakal Calon Gubernur, Bakal Calon Wakil Gubernur, apalagi bakal calon bupati.
Suhaimi mengaku perlu mengingatkan Gubernur NTB lantaran kini di media sosial, mulai Facebook, Twitter dan instagram mulai ramai atas langkah TGB yang akan maju ke pentas nasional sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) dan tersiar sudah melakukan roadshow ke sejumlah daerah-daerah di Indonesia.
“Jika mau fair, apakah langkah pak Gubernur yang kini terus bersafari ke sejumlah daerah di Indonesia itu juga telah ada izin dari Pak Presiden Joko Widodo. Jika belum kan, tentu akan jadi masalah, mulai darimana pendanaanya, selanjutnya apakah kepergiannya mengganggu jalannya kerja kedinasan atau tidak?,” ucap Suhaimi bertanya balik.
Menurutnya, tidak mungkin para jajarannya akan berani melakukan tindakan memasang alat peraga mereka hingga kini, manakala pimpinannya tidak melakukan hal serupa. Suhaimi mengingatkan, prinsip pepatah yang menyebutkan guru kencing berdiri dan murid kencing berlari. Selanjutnya, buruk muka, cermin pun dibanting. Serta, menepuk air didulang, terciprat muka sendiri, jelas akan berlaku.
Untuk itu, Suhaimi berharap agar Gubernur NTB perlu mengkoreksi diri atas sikapnya selama ini. “Yang pasti setiap tindakan kita selaku pimpinan, jelas akan diikuti anak buah kita. Wajarlah, kita sebagai masyarakat yang menyayangi pak Gubernur untuk mengingatkannya atas falsafah yang terkandung dalam pepatah atas sikapnya yang akan menyangsi para anak buhanya itu,” tandas Suhaimi.
Diketahui, Gubernur Dr. TGH Muhamad Zainul Majdi menegaskan, hampir seluruh pejabat yang ikut meramaikan kontestasi Pilkada NTB 2018 belum sekalipun ada yang melaporkan perihal keinginannya maju dalam konstestasi Pilkada tersebut.
“Mungkin mereka pada malu-malu kucing, sehingga belum ada yang berani melaporkan ke saya terkait pencalonannya itu. Yang jelas, pejabat yang kini muncul itu, memang belum ada satupun yang ngelapor ke saya hingga kini,” tegas Gubernur menjawab wartawan, Selasa (11/7) lalu.
TGB mengaku, jika merujuk UU Pilkada, maka sudah jelas diatur jika aparatur sipil negara (ASN) maju dalam perhelatan Pilkada, mereka harus mundur permanen. Meski demikian, bagi para pejabat pemprov, ia masih memberikan toleransi. Yakni, akan dibebaskan dari tugas-tugas yang berat.
“Nanti akan saya cek dan lihat, apakah tugasnya berat seberat baliho yang mereka pasang saat ini. Namun, penugasan yang kita berikan akan sebanding dengan beban tugasnya. Jika memang itu menganggu jalannya mereka bersosialisasi, ya nantilah kita akan evaluasi kinerjanya guna kita akan bebaskan dari jabatan yang ada sekarang ini,” ujar Gubernur
Sementara itu, sejumlah kepala dinas di lingkup pemprov NTB mulai terlihat ramai-ramai ikut meramaikan pencalonan dalam konstestasi Pilkada tahun 2018. Diantaranya, H. Abdul Hakim yang kini menjabat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah NTB. Selain itu, ada kepala Dinas Perdagangan Hj. Putu Selly Andayani yang dikabarkan akan bertarung dalam Pilgub NTB.
Sedangkan, di Pilkada Lombok Timur terdapat Kadis Sosial H Ahsanul Khalik dan di Lombok Barat terdapat nama Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim dan Kabid Olahraga Dispora NTB Anang Zulkarnaen.
Namun dari nama-nama kepala SKPD lingkup pemprov yang kini beredar malah yang vulgar menyebutkan menjadi Bakal Calon Gubernur NTB adalah H. Abdul Hakim. Sementara lainnya, hanya sebatas memasang foto mereka saja di spanduk dan bilboard. fahrul
