Selasa , 13 Februari 2018
Home / Politik / Sebelum 15 Februari, KPU NTB Minta Calon Kada Turunkan APK
Lalu Aksar Anshori SP

Sebelum 15 Februari, KPU NTB Minta Calon Kada Turunkan APK

MATARAM, DS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau kepada seluruh tim sukses pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk melakukan pembersihan alat peraga kampanye (APK).  Jika merujuk Peraturan KPU (PKPU), tahapan masa kampanye paslon baru akan dimulai pada tanggal 15 Februari 2018.

Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Anshori, mengatakan pihaknya telah jauh-jauh hari melakukan koordinasi dengan Pemprov dan 10 Pemda kabupaten/kota di NTB termasuk, Bawaslu NTB agar semua APK yang kini terpasang itu dapat ditertibkan.

Menurutnya, pelibatan aparat Pemda dimaksudkan sebagai merupakan bagian antisipasi menyusul sangat sulit jika pihaknya meminta paslon mencabut alat peraganya sendiri.  Padahal, jika mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan harus calon sendiri yang menertibkan APK mereka.

“Tapi, belajar dari pengalaman selama ini, sangat sulit imbauan yang kita berikan itu dipatuhi para calon dan tim suksesnya. Jadinya, kita libatkan Pemprov dan Pemda NTB melalui Satpol PP untuk melakukan penertibannya,” ujar Aksar menjawab wartawan, Senin (12/2).

Ia mengatakan, pasca penetapan pasangan calon kepala daerah, baik calon gubernur, calon bupati dan calon walikota yang dilakukan serentak pada Senin (12/2) di seluruh wilayah NTB. Maka, seluruh APK yang terpasang hingga tanggal 14 Februari harus sudah diturunkan seluruhnya.

“Pembersihan dan penertiban APK oleh aparat Satpol PP akan dilakukan seterusnya. Jadi, tidak sampai pada tanggal yang sudah kita tetapkan,” kata Aksar.

Mulai 15 Feberuari, APK calon yang akan disiapkan oleh KPU secara keseluruhan yaitu pamflet, sticker dan buklet. Sementara APK yang diperbolehkan diadakan sendiri oleh masing-masing calon seperti pakaian, penutup kepala, alat tulis, termasuk sticker ukuran 10×5 cm dengan catatan harga satuannya tidak lebih dari 25 ribu,” jelas Aksar.

Ia menambahkan, pihaknya selama ini sudah memberikan kelonggaran kepada masing-masing paslon. Oleh karenanya, ia perlu mengingatkan agar semua paslon taat pada aturan penertiban APK. Terlebih, KPU juga akan mengundang dan melibatkan secerapa penuh para tim sukses melalui LO mereka masing-masing untuk membicarakan disain APK yang mereka kehendaki.

“Kami, sudah berupaya memberikan ruang penuh pada paslon dan tim suksesnya. Jadi, mohon kiranya agar diturunkan atas kebijaksanaannya mereka, karena jika tidak diturunkan, maka akan dikenakan sanksi bagi paslon tersebut” tegas Aksar Anshori. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Ketua DPRD NTB Lantik Saidin

MATARAM, DS – DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat paripurna istimewa pada sidang kedua …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *