Rabu , 7 November 2018
Home / Politik / RPJMD NTB 2018-2023 Tak Responsif Gender dan Lingkungan
Humaidi

RPJMD NTB 2018-2023 Tak Responsif Gender dan Lingkungan

MATARAM, DS –  Sejumlah fraksi di DPRD mengkritik rancangan RPJMD tahun 2018-2023 yang diajukan oleh Pemprov NTB. Sebab, substansi materi yang seharusnya berisi penajaman konsep dari visi, misi yang dituangkan oleh gubernur dan wakil gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah, dianggap belum memiliki terobosan apapun yang dapat membuat perubahan di Wilayah NTB.

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, Guntur Halba, menyayangkan substansi RPJMD yang harusnya difokuskan pada isu-isu krusial yang akan dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur NTB pada lima tahun pemerintahannya.

Namun, tak terlihat ada terobosan program yang dilakukannya. “Kalaupun ada program terobosan, tapi subtansi dan penajaman konsepnya tidak jelas,” ujar Guntur saat membacakan laporan fraksinya pada sidang paripurna DPRD NTB yang menggagendakan pemandangan fraksi-fraksi terhadap RPJMD tahun 2018-2023, Rabu (7/11).

Ia menyatakan, kendati pemberian waktu penyusunan laporan fraksi sangat minim guna menelaah pengajuan RPJMD, dari hasil kajian dokumen yang diajukan, terlihat isu-isu krusial yang menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat sangat minim diuraikan dalam pembahasannya.

Parahnya, RPJMD NTB itu sama sekali tidak responsif gender. Lantaran, persoalan tenaga kerja perempuan, buruh perempuan serta masalah anak-anak di NTB tak dibahas dan disentuh dalam RPJMD itu.

“Bagi kami, isu perempuan dan anak itu harusnya jadi top of mind. Itu karena masalah kemiskinan di NTB mayoritas adalah menyangkut perempuan,” tegas Guntur.

Hal serupa dilontarkan Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB H. Humaidi. Menurut dia, salah satu Indikator Kerja Utama (IKU) yang telah dirumuskan untuk mengukur capaian visi dan misi RPJMD NTB tahun 2018 – 2023, yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Terkait dengan masalah lingkungan hidup. Humasidi mengaku, provinsi NTB telah memiliki beberapa Perda. Salah satunya perda tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

Meski demikian, dalan rancangan RPJMD justru substansi perda itu belum terimplementasikan dengan baik.  Padahal, menilik data yang diperoleh, banyak instansi/industri penghasil limbah di NTB yang belum melakukan pengelolaan limbah B3 dengan semestinya. Termasuk, kata Humaidi, pada puluhan rumah sakit di NTB, yang belum melakukan pengelolaan limbah B3.  Limbah B3  yang dihasilkan konon masih ditumpuk di lingkungan rumah sakit.

“Jadi, kalau info ini benar, maka akan sangat membahayakan lingkungan hidup di sekitar rumah sakit. Kami minta dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang‐undangan,” jelasnya.

“Sekali lagi, pembangunan berwawasan lingkungan, sebagai bagian dari isu strategis pembangunan berkelanjutan yang didengungkan oleh pak gubernur dan wakil gubernur jelas hanyalah sebatas jargon saja kedepannya,” tandas Humaidi. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Kader Gerindra Lombok Tak Persoalkan “Caleg Impor”

MATARAM, DS – Kehadiran para calon legislatif (Caleg) yang bukan berasal dari Pulau Lombok pada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *