Selasa , 22 Agustus 2017
Home / Politik / Pimpinan Komisi II DPRD NTB Dimosi Anggota Soal Dana Pokir Rp 3 Miliar
Rayhan Anwar

Pimpinan Komisi II DPRD NTB Dimosi Anggota Soal Dana Pokir Rp 3 Miliar

MATARAM, DS – Sejumlah anggota Komisi II DPRD NTB menyoroti kinerja pimpinan komisi terkait. Sebab, hingga kini dana alokasi pokok-pokok pikiran (pokir) senilai Rp 3 miliar yang telah dialokasikan oleh badan anggaran (Banggar) bersama eksekutif dalam APBD Perubahan 2017, tidak sekalipun dibahas. Akibatnya, para anggota melayangkan nota keberatan berupa surat kepada pimpinan DPRD NTB terhadap sikap pimpinan Komisi II tersebut.

“Jujur, pimpinan Komisi II DPRD NTB telah melakukan tindakan yang tidak patut kepada para anggotanya. Wajarlah, kami selaku anggota mengajukan surat keberatan atas sikap arogan dan penuh ketidak terbukaan itu,” tegas Anggota Komisi II DPRD NTB, Rayhan Anwar menjawab wartawan, Senin (21/8).

Politisi Nasdem itu menegaskan, adanya alokasi dana pokir telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2010, khususnya pada pasal 55 huruf a  tentang Pedoman Penyusunan DPRD tentang tata tertib. Disamping itu, dalam UU 23 tahun 2014 juga diatur terkait kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat. Selanjutnya, aspirasi tersebut ditindaklajuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD.   Oleh karena itu, jika pimpinan komisi tidak melakukan rapat dengan para anggota guna membahas dana pokir tersebut, maka mereka masuk katagori melakukan pelanggaran terhadap aturan.

“Kami minta Badan Kehormatan (BK) DPRD bersikap tegas, yakni menelusuri pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan komisi II tersebut,” tegas kata Rayhan lantang.

Anggota Komisi II DPRD NTB lainnya, Ir. Made Slamet MM, membenarkan mayoritas anggota Komisi II telah melakukan nota protes sebagai bentuk ketidak percayaan atas sikap pimpinan komisi II yang tidak transparan dalam membahas dan membagi dana pokir tersebut.

“Surat keberatan sudah kita layangkan. Sekarang kami tunggu respon lembaga melalui pimpinan DPRD dan BK DPRD NTB,” ujarnya.

Pokir merupakan kepanjangan dari pokok-pokok pikiran. Istilah ini digunakan untuk menyebut kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat. Aspirasi itu kemudian akan ditindaklajuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD.

Sesuai yang tercantum pada Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan DPRD tentang tata tertib, disebutkan, Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.

“Dewan kan ada masa reses. Saat itulah ada usulan-usulan itu masuk melalui dewan. Ini diatur dalam Undang-undang. Jumlahnya berapa, itu nanti ada dalam pembahasan,” kata Rayhan menambahkan.

Menurutnya, DPRD tidak pernah menentukan besaran rincian anggaran suatu program. Sebab, kata dia, DPRD hanya berperan sebagai pengusul.

Rayhan mengatakan, pihak yang berwenang menentukan besaran jumlah anggaran adalah eksekutif, dalam hal ini SKPD terkait yang mengurus bidang yang sesuai dengan program usulan yang diajukan oleh masyarakat. Contohnya, di Dinas Perikanan dan Kelautan untuk usulan program bantuan peralatan bagi para nelayan di pesisir NTB. “Pokok-pokok pikiran tidak pakai jumlah, itu hanya istilah. Jumlahnya berapa, itulah isi dari pembahasan (bersama eksekutif),” tandas Rayhan.

Hingga berita ini diturunkan, pimpinan Komisi II DPRD NTB tidak bisa dikonfirmasi.FAHRUL

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Ajukan Nota Keberatan Fraksi PDIP : Banyak Keganjilan Data di  APBD-P NTB 2017 

MATARAM, DS – Ancaman Fraksi PDIP guna menolak pembahasan RAPBD Perubahan 2017, akhirnya dilakukan dalam …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *