Selasa , 26 September 2017
Home / Politik / PDIP Nilai TGB-Amin Gagal
Ketua DPD PDIP NTB H. Rahmat Hidayat (tengah) beserta jajaran pengurus, fungsionaris PDIP NTB saat memberikan keterangan pers hasil Rakerda PDIP NTB, Selasa (8/8) petang

PDIP Nilai TGB-Amin Gagal

MATARAM, DS – Pemerintahan Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi dan Wagub H. Muhamad Amin selama lima tahun menjabat di NTB dinilai gagal. PDIP selaku parpol pengusung TGB-Amin dalam Pilkada lalu mengaku kecewa atas pencapaian program yang sama sekali tidak tuntas, bahkan menyisakan persoalan hingga kini.

“Jadi, ngapaian kita lanjutkan kontrak kerjasama ini, jika pemerintahan yang kita usung dan menangkan dalam Pilkada lalu telah ingkar janji ke rakyat NTB,” tegas Ketua DPD PDIP NTB H. Rahmat Hidayat menjawab wartwan dalam pres conference hasil Rakerda PDIP NTB, Selasa (8/8).

Menurutnya, dari hasil Rakerda yang bertujuan menyusun kebijakan strategis, evaluasi dan arah perjuangan partai tersebut terdapat sejumlah persoalan yang mengemuka dan disorot oleh para kader PDIP di semua wilayah NTB masing-masing aset potensial yang dijual pemprov tanpa mempertimbangkan kepentingan selanjutnya. Diantaranya, penjualan saham 6% yang dimiliki tiga pemda di NTB (Pemprov sebesar 40 %, Pemkab KSB sebesar 40% dan Sumbawa sebesar 20%) dengan pola yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, aset pemprov di BIL yang dijual malah dengan perhitungan oleh PT. Angkasa Pura (AP) 1. Selanjutnya, aset pengelolaan lahan seluas 1.175 hektare di Mandalika Resort, Loteng yang diberikan dan dialihkan ke ITDC selaku BUMN tanpa ada usaha menuntutnya kembali.

“Sejarah semua aset itu dirintis oleh Mantan Gubernur HL. Serinata agar dimiliki oleh daerah tidak lain untuk kesejahteraan rakyat. Tapi anehnya, begitu kita kuasai dengan berdarah-darah memperolehnya, malah begitu saja dijual seenaknya semua aset itu oleh Gubernur saat ini. Kan ini jelas nggak benar,” kata Rahmat lantang.

Klaim jika Mandalika Resort kini ada pembangunan hotel, menurutnya, hal tersebut dilakukan karena adanya intervensi langsung dari pemerintah pusat, yakni Presiden Joko Widodo yang prihatin atas kondisi 10 tahun areal ribuan hektare tersebut mangkrak alias terbengkalai.

“Yang bangun Mandalika Resort itu bukan Pemda NTB, tapi Pak Presiden Jokowi. Ini perlu kita luruskan agar tidak ada klaim dari TGB jika dia yang berhasil membangun di situ,” ujar Rahmat.

Anggota DPR RI dua periode itu menuturkan, program prioritas yang menjadi unggulan TGB-Amin sebagai janji kampanye lalu diantaranya, Sapi, Jagung dan Rumput Laut ( Pijar), angka drop out nol (Adono), angka buta aksara nol (Absano), angka kematian ibu nol (Akino) dan program 200 ribu wirausaha baru, sama sekali tidak terlihat pencapaiannya.

Itu terlihat dari target penurunan kemiskinan sesuai indikator kinerja RPJMD 2014-2018 mencapai 14,25 persen, namun terealisasi hanya 16,02 persen. Padahal, tidak sedikit dana daerah melalui APBD NTB yang dikucurkan untuk membiayai program prioritas tersebut selama ini.

“Jika program perioritas ini berhasil, maka tidak mungkin Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 131 tahun 2015 yang menetapkan delapan daerah di NTB masuk daerah tertinggal tahun 2015-2019. Sehingga, perlu adanya keterpaduan intervensi oleh pusat untuk menuntaskan keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan di NTB,” jelas Rahmat.

Terkait birokraksi, ia menjelaskan tata kelola pemerintahan TGB-Amin dianggap tidak tepat dalam menempatkan para pejabatnya sesuai dengan kompetensi dan keahliannya selama ini. Sehingga, predikat zona kuning dalam hal pelayanan publik di Indonesia sesuai penelitian Ombudsman NTB masih saja mendera SKPD lingkup provinsi NTB dalam lima tahun terakhir ini.

“Tren buruk kinerja birokrasi juga pararel dengan belum optimalnya perusda BUMD NTB yang hingga kini merugikan daerah. Wajarlah, jika analisa kita menyebut pemerintahan TGB-Amin itu gagal memimpin NTB,” tandas Rahmat Hidayat.fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Fraksi PDIP dan PKS Tolak Ranperda Penambahan Modal GNE

MATARAM, DS – PDIP dan PKS, dua dari sembilan fraksi di DPRD NTB, menilai satu …

No comments

  1. Your comment is awaiting moderation.

    I see your blog needs some fresh articles. Writing manually takes a lot of time,
    but there is tool for this boring task, search for: Wrastain’s tools for content

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *