Rabu , 9 Agustus 2017
Home / Politik / PDI P sebut Anggaran IC NTB Bermasalah
Rahmat Hidayat (kiri)

PDI P sebut Anggaran IC NTB Bermasalah

MATARAM, DS – Pembangunan Islamic Center (IC) NTB yang telah diresmikan penggunaanya saat Shalat Idul Adha 1437 sekitar September 2016 lalu oleh Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi, nampaknya memiliki sejumlah persoalan. Pembangunan lokasi MTQ Nasional yang telah menghabiskan dana mencapai ratusan miliar rupiah tersebut, penganggarannya diketahui melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2015 tentang  pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Parahnya, semua PNS Pemprov NTB telah dipotong  gaji mereka setiap bulannya hanya sekadar menyukseskan pembangunannya.

Ketua DPD PDIP NTB H. Rahmat Hidayat menegaskan, prinsip pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, jika pembangunan hanya fokus pada gaya-gayaan (prestise), namun prakteknya, seperti IC yang malah membebankan daerah dalam hal pemelihaarannya, maka tidak tepat.

“Kami bukan menolak IC, karena itu dalam sejarahnya dirintis oleh mantan Gubernur Serinata. Tapi yang kita soroti adalah sisi pembangunan IC yang kini membebankan uang daerah,” tegasnya menjawab wartawan, Selasa (8/8) petang.

Rahmat mengakui, telah banyak memperoleh laporan dari masyarakat, khususnya PNS di NTB yang mengeluhkan uang gaji mereka dipotong secara tiba-tiba guna menuntaskan pembangunan IC tersebut.

“Tindakan ini jelaslah nggak benar. Dulu sejarahnya, pak Serinata selaku mantan gubernur akan bangun IC itu dari penjualan scrab di PT. NNT, tapi ini kok pakai potong uang PNS,” ujarnya.

Anggota DPR RI dua periode itu mendukung jika pembangunan IC itu sebagai lokasi pusat pendidikan dan syiar peradaban agama Islam. Namun jika dibangun masjid seperti ini saat ini, maka hal tersebut masuk katagori proyek mubazir.

“Kan sudah ada Masjid Raya At-Taqwa di sebelag IC, ngapain lagi dibangun masjid di komplek IC tersebut.  Sekali lagi, ini sangat aneh, karena hanya di NTB yang pemdanya membangun masjid,” kata Rahmat lantang.

Ia mengakui, pembangunan IC NTB tidak masuk dalam RPJMD yang disusun oleh pemerintahan TGB-Amin saat kampanyenya lalu. Oleh karena itu, PDIP selaku parpol pengusung sangat perlu melakukan koreksi atas kebijakan Pemprov NTB tersebut.

“Ingat PDIP itu pengusung utama pasangan TGB-Amin, wajarlah jika kita koreksi mana yang keliru programnya itu. Sekali lagi, ini sebagai bentuk moril kamu kepada rakyat pemilih yang terus mempertanyakan hal ini,” tandas Rahmat Hidayat.

Diketahui, IC NTB di jalan Udayana, Mataram menghabiskan dana pembangunan mencapai senilai Rp 500 miliar lebih. Dimana dana itu, berasal dari APBD NTB sebesad Rp 350 miliar dan sebagian bersumber dari  dana hibah Rp 50 miliar yang berasal dari PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Sedangkan, selebihnya berasal dari dana masyarakat, serta bantuan dana corporate social responsibility Pertamina sebesar Rp 100 miliar.

Khusus untuk keperluan tanahnya kala itu, dibutuhkan lahan seluas 6,7 hektar dan  Pemprov NTB telah meminta areal SMP Negeri VI sebagai hibah. Sebaliknya, Pemprov NTB memberikan ganti lokasi dan gedung baru di lahan kebun kopi milik SPMA dan bersebelahan dengan Asrama Siswa SPMA. Adapun Masjid Raya Attaqwa, yang selama ini berada di sebelah selatan jalan, di seberang lahan Islamic Centre segera direnovasi untuk dijadikan pusat studi, museum, sejarah keislaman di NTB. Namun hingga kini, hal itu belum terwujud.fahrul.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

PAW Demokrat DPRD NTB, Baijuri Sebut Dizholimi

MATARAM, DS – Surat pergantian antar waktu (PAW) terhadap salah satu anggota Fraksi Partai Demokrat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *