Rabu , 25 Juli 2018
Home / Politik / Nyaleg Lewat NasDem Tanpa Pengunduran Diri, Ketua BPPD NTB Malah Tantang KPU 
Fauzan Zakaria

Nyaleg Lewat NasDem Tanpa Pengunduran Diri, Ketua BPPD NTB Malah Tantang KPU 

MATARAM, DS – Langkah Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB, Fauzan Zakaria yang ikut mencalonkan diri dalam Pemilihan legislatif (Pileg) sebagai bacaleg Partai NasDem, menuai kontroversi. Meski KPU NTB telah mewajibkan Fauzan harus mundur sebagai salah satu syarat menjadi calon legislatif (Caleg) dalam Pemilu 2019, orang dekat Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi menyatakan enggan mematuhi aturan KPU tersebut. Bahkan, ia justru menantang balik pihak KPU untuk menunjukkan aturan yang mengharuskan dirinya mundur dari jabatannya itu.

“Untuk apa saya harus mundur dari jabatan selaku Ketua BPPD NTB. Tolong KPU tunjukkan aturan seorang Ketua BPPD harus mundur dari jabatannya. Kalau enggak ada, ngapain lah saya mundur,” tegas Fauzan Zakaria menjawab wartawan, Selasa (24/7).

Ia menyatakan, merujuk  aturan, maka yang ada adalah tidak mengharuskan dirinya untuk mundur. Menurut Fauzan, hal itu sesuai pada UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU nomor 20 tahun 2018 dan PP Nomor 32 Tahun 2018.

“Jadi, saya tidak harus mengundurkan diri. Tidak ada aturan harus mundur. Carikan saya aturan itu,” ujarnya lantang terkait edaran KPU NTB itu.

Fauzan menantang KPU agar dirinya dikirimkan surat secara resmi untuk mundur mengingat hingga saat ini tidak pernah ada masalah. “Silahkan KPU kirimkan saya secara resmi, aturan yang menunjukkan bahwa seseorang yang jadi ketua Badan tertentu tidak boleh gunakan hak politiknya,” kata dia.

Fauzan mengatakan, BPPD merupakan kumpulan orang-orang swasta yang ingin memajukan sektor pariwisata. BPPD merupakan pembantu gubernur di tingkat Provinsi, dan pembantu bupati di kabupaten/kota.

Oleh karena itu, ia sangat tidak setuju jika setiap orang yang menggunakan uang negara dibatasi hak politiknya. “Disini kan apa setiap orang yang pakai uang negara tidak boleh pakai hak politik. Menteri kan pakai uang negara, Baznas dan hingga MUI. Jadi, UU itu harus diberlakukan tepat,” ungkap Fauzan.

“Sampai hari ini, tidak ada KPU suruh saya mundur, tidak ada surat. Nanti KPU boleh bersurat ke saya, silahkan. Dasarnya apa, saya ingin tahu,” ucapnya kembali.

Fauzan menegaskan jika dirinya dicoret oleh KPU dari Bacaleg karena tidak mundur, ia akan mendalami terlebih dahulu langkah selanjutnya. Apakah nanti akan digugat sikap KPU atau tidak, tergantung situasi dan kondisi. “Kalau dicoret KPU, ya silahkan. Dia sebagai wasit. Nanti kita lihat,” tandasnya.

Sikap Fauzan Zakaria selaku ketua BPPD, sangat berbeda dengan anggota BPPD, Jasnawadi Wirajagat. Pria yang maju untuk Caleg DPRD kota Mataram itu mau mengikuti aturan.

Jasnawadi Wirajagat yang dimintai keterangannya, mengaku telah mengundurkan diri dari jabatan di BPPD NTB. Namun sejauh ini masih sebatas lisan. “Saya sudah menyampaikan secara lisan kepada ketua, bahwa saya akan melayangkan surat pengunduran diri akhir Agustus ini,” jawabnya.

Dibiayai APBD

Terpisah,  Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Anshori, menyatakan BPPD adalah lembaga pemerintah yang dibiayai oleh dana APBD. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar Fauzan mematuhi aturan tersebut.

“Yang di BPPD kita minta mundur dengan SK pemberhentian. Itu badan yang dibiayai daerah,” tegas Aksar.

Pentolan ormas NU NTB itu menyatakan, terdapat tiga pedoman hukum dalam meminta pengunduran diri Fauzan Zakaria dari BPPD. Sehingga, tidak ada alasan untuk berkelit. Pertama, Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Ada juga regulasi terbaru, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye.

“Jadi, itu sudah jelas, aturannya tidak multi tafsir. Jelas juga dalam SK-nya, kegiatan BPPD dibiayai APBD. Kita coret pasti kalau gak mundur,” ujar Aksar.

Ia menjelaskan, pada pasal 7 ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, bukanlah pasal yang bisa ditafsir dengan versi berbeda.  Menurut Aksar, aturan tersebut telah baku dan tidak bisa diganggu gugat. “Jelas sekali kenapa Ketua dan anggota BPPD NTB harus mundur. Intinya harus memilih. Gak boleh kaki berada satu disana dan satu disini,” jelasnya.

Aksar mengatakan, semangat dari semua aturan tersebut adalah untuk menghindari konflik kepentingan. Keberadaan seorang Caleg, harus lepas dari kepentingan siapapun dan pihak manapun.

Oleh karena itu, pihaknya dalam berkas pengembalian hasil verifikasi Bacaleg ke partai politik, berbagai syarat-syarat yang belum lengkap diminta untuk disempurnakan. Termasuk, adanya surat pengunduran diri Bacaleg DPRD NTB dari jabatan pada BPPD. Maupun anggota DPRD yang maju kembali dari partai lain.

“Ini kita lakukan agar tidak ada penyalahgunaan, itu semangatnya. Kalau gak mundur, ya dicoret,” tandas Lalu Aksar Anshori. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Wagub NTB Terpilih Tak Ikuti Jejak Suaminya Hengkang dari Demokrat

MATARAM, DS – DPD Partai Demokrat memastikan Wakil Gubernur NTB terpilih, Hj. Siti Rohmi Djalilah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *