Selasa , 11 September 2018
Home / Politik / NU NTB Siap jadi Juru Runding Mediasi Pemprov dan Pemkab Loteng
Sueb Qury

NU NTB Siap jadi Juru Runding Mediasi Pemprov dan Pemkab Loteng

MATARAM, DS – Pergantian nama bandara Lombok menuai polemik hingga kini. Oleh karena itu, Nahdatul Ulama (NU) NTB berencana turut andil menengahi konflik dua pemda itu dengan mempertemukan antara Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah  yang menolak perubahan nama Bandar Udara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid.

“Sebagai organisasi Islam di NTB, NU akan mencoba ikut berperan mencarikan solusi atas perubahan nama bandara itu melalui cara-cara dialog. Karena, jika terus dibiarkan persoalan ini akan sangat berbahaya,” ujar Sekretaris NU NTB Lalu Winenangan menjawab wartawan, Selasa (11/9).

Menurut dia, perubahan nama bandara yang telah diputuskan melalui surat keputusan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Rabu (5/9) lalu telah menimbulkan dampak yang tidak baik.  Sebab, meski merupakan bagian dari mengakomodasi adanya nama pahlawan nasional dari NTB, hal itu rupanya belum dikomunikasikan ke Pemkab Loteng.

“Saya sudah dapat tembusan surat dari Pemkab Loteng terkait bantahan jika mereka telah diajak berkomunikasi oleh Pemprov NTB. Bahkan, di media pun, Pemkab Loteng telah mengklarifikasi pernyataan pak Sekda NTB.  Jadi, pandangan NU manakala perubahan nama menimbulkan mudharat, tentunya perlu di tabayun dulu lah,” kata Winengan. “Kan agama menganjurkan manakala silaturahim harus terus dilakukan oleh umat Islam, sehingga NU siap mengambil peran mempertemukan kedua belah pihak pada dialog-dialog yang dilandasi semangat kebersamaan dan ukhuwah islamiyah kedepannya,” tambahnya.

Terpisah, Ketua Forum Komunikasi Generasi Muda Nadlatul Ulama (FKGMNU) NTB, Sueb Qury, menyatakan penolakan yang dilakukan masyarakat Lombok Tengah terkait perubahan nama bandara selayaknya bisa dipahami. Pasalnya, surat keputusan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Rabu (5/9) lalu terkait perubahan nama bandara terbesar di NTB tersebut, justru tanpa didahului adanya uji publik terhadap masyarakat setempat.

“Jadi, sangat lazim pada aspek teritori dan kewilayahan masyarakat Loteng menolak perubahan nama bandara itu, karena mereka tidak dilibatkan pada proses uji publiknya,” ujar Sueb.

Menurutnya, masyarakat NTB sebenarnya sudah memiliki dua bandara lainnya di NTB, yakni Sumbawa dan Bima yang nota bena didalamnya mencantumkan nama pahlawan dari wilayah mereka. Oleh karena itu, perubahan nama BIL menjadi nama pahlawan NTB, yakni Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid akan bisa diterima sepanjang telah disosialisasikan sebelumnya.

“Jadi, karena masalah ini sudah kian meruncing, maka kita menyarankan perlunya ada dialog akbar untuk memediasi kedua pemerintah daerah. Nah disini, kita sarankan para tokoh agama dan tokoh masyarakat perlu berkumpul mengambil peran melakukan hal itu,” tandas Sueb Qury. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Sandiaga Uno Bantu Korban Gempa Rp 2,3 Miliar

LOBAR, DS – Anggota Komisi XI DPR RI dapil NTB, H. Willgo Zainar, mendampingi kunjungan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *