Minggu , 21 Januari 2018
Home / Politik / NTB Perlu Waspadai Isu SARA di Pilkada 2018
Direktur-Lingkar-Madani-Ray-Rangkuti-menjawab-wartawan-usai-mengisi-diskusi-politik-di-Mataram

NTB Perlu Waspadai Isu SARA di Pilkada 2018

MATARAM, DS –Isu menyangkut politik berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) harus menjadi salah satu hal yang paling diwaspadai menjelang perhelatan Pilkada serentak tahun 2018. Jika hal tersebut tidak diminimalisir maka isu SARA berpotensi kembali dimanfaatkan pada beberapa daerah yang menggelar Pilkada serentak 2018.

 

Pengamat politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai daerah yang rawan isu SARA  itu seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara hingga NTB. tidak ada tantangan teknis dalam Pilkada Serentak 2018 kecuali tantangan terkait isu politik uang dan isu SARA.

“Untuk tantangan secara teknis sepertinya tidak ada. Tapi, yang perlu kita antisipasi adalah tantangan non-teknisnya terkait politik SARA itu akan muncul dalam Pilkada kali ini,” ujarnya menjawab wartawan di Mataram, Rabu (27/12).

Ray memprediksi politik SARA tak akan berhenti pada Pilkada 2018. Menurut Ray, hal tersebut akan tetap dihembuskan, bahkan bisa terus berlanjut hingga Pemilu 2019.

“Efek politik SARA bisa melebihi bahaya politik uang. Kan kita punya pengalaman di Pilkada DKI Jakarta, memperlihatkan bahayanya isu SARA bahkan melebihi bahaya politik uang. Politik uang berbahaya tapi efeknya tidak panjang,” jelasnya.

Ray menuturkan ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya politik SARA. Yakni,adanya tindakan yang melegitimasi tindakan politik SARA. “Menurut saya, ada semacam suasana seperti melegalisasi tindakan politik SARA, bahwa SARA itu tidak bermasalah karena sudut pandangnya adalah perspektif dianya,” ungkapnya.

Hal lain adalah belum jelasnya definisi tindakan yang tidak diperbolehkan dalam isu SARA. Hingga rendahnya sanksi yang diberikan terhadap mereka yang melontarkan isu SARA. “Politik SARA itu dilarang sudah jelas dalam UU Pemilu, tidak boleh melakukan penghinaan terhadap etnik, agama, kelompok, masyarakat, dan seterusnya. Tapi yang disebut dengan penghinaan ini apa, nah ini yang kita belum punya rumusan,” kata Ray.

“Tidak ada sanksi yang jelas, kalau kita baca UU Pemilu sanksinya satu tahun untuk mereka yang melakukan politik SARA, kan lemah, rendah sekali. Setahun dengan denda Rp 1 juta bagi mereka yang terbukti hal ini amat sangat rendah kalau kita bandingkan dengan UU ITE,” lanjut Ray.

Menurutnya, para pihak terkait juga perlu memperhatikan masih adanya politik uang yang akan terjadi dalam pilkada serentak. Selain itu, isu SARA menjadi persoalan yang akan digunakan dalam pilkada tahun depan hingga Pemilu 2019.

“Pertama, penyakit masa lalu kita politik uang yang masih merajalela. Yang kedua, soal isu SARA yang mungkin akan marak dipergunakan menjelang pelaksanaan Pilkada 2018 dan terus dipelihara untuk tahun 2019,” kata Ray.

Ia menjelaskan, politik uang sudah sering terjadi dan banyak peraturan yang melarang politik uang. Namun, menurutnya, dalam politik uang, yang perlu diantisipasi adalah dari mana para pelaku mendapatkan uang.

“Pandangan saya, politik uang bukan lagi soal kandidat bayar ke orang itu sudah terlalu lumrah, tapi yang perlu dilacak para kandidat dapat uang dari mana, ini yang belum pernah diantisipasi,”tandasRay Rangkuti. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

KPU Target Verifikasi Faktual Partai Berkarya dan Partai Garuda Tuntas 12 Januari

MATARAM, DS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB terus merampungkan verifikasi faktual terhadap dua …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *