MATARAM, DS –Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, diwarnai aksi unjuk rasa oleh massa dari Aliansi Masyarakat NTB Menggugat pada Minggu (8/7).
Masyarakat yang berkumpul di samping hotel Lombok Raya, Kota Mataram, pada Minggu (8/7) — sebagai lokasi pleno tersebut — datang dari berbagai wilayah yakni, Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur.
Umumnya, massa aksi menuding pelaksanaan Pilkada NTB pada 27 Juni 2018 lalu, banyak terjadi pelanggaran. Diantaranya, ada perbedaan selisih jumlah kertas suara antara hasil Pilgub NTB dengan Pilkada Bupati Lombok Timur yang sangat signifikan
Selain itu, praktik penggiringan opini dari hasil hitung cepat atau quick count oleh LSI Denny JA yang menguntungkan paslon tertentu terlihat masive dilakukan. Padahal, lembaga survei nasional itu belum terdaftar di KPU NTB.
Tak hanya itu, ketidaknetralan aparat PNS Pemprov NTB yakni, Satpol PP NTB terlihat dengan ikut sertanya jajaran mereka dalam pengawasan perhitungan yang diselenggarakan oleh TPS di Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah. Padahal, urgensi Satpol PP NTB ikut serta dalam perhitungan itu telah memantik kekisruhan ditengah masyarakat Lombok Tengah.
“Untuk itu, kami minta pleno rekapitulasi Pilgub NTB 2018 ditunda sebelum seluruh proses pelanggaran itu dituntaskan terlebih dahulu,” ujar Koordinator aksi Aliansi Masyarakat NTB Menggugat, Hanzanwadi, dalam orasinya.
Ia mengatakan banyaknya kecurangan yang terjadi pada Pilgub kali ini diduga telah diskenariokan sejak awal. Apalagi, dari empat paslon itu terdapat satu paslon Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan saudara kandung dari gubernur petahana saat ini.
Selain itu, sebelum KPU NTB mengumumkan siapa pemenang Pilgub yang sah, Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi telah mengajak keliling Cagub nomor urut tiga Dr. Zulkieflimansyah dalam berbagai kesempatan. Salah satunya, kunjungan Wapres Jusuf Kalla ke desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah beberapa hari lalu.
“Dengan turunnya aparat Satpol PP NTB ke TPS yang bukan kewenangannya, patut diduga ada perintah dari pak Gubernur NTB untuk memenangkan paslon yang didukungnya. Ini jelas menciderai demokrasi kita,” kata Hanzanwadi lantang.
Pantauan wartawan pukul 13.40 WITA, massa aksi terus melakukan unjuk rasa dan berorasi secara bergantian. Aparat kepolisian yang dibantu TNI tetap siaga mengamankan mereka.
“Kami minta Ketua Bawaslu dan Ketua KPU NTB bisa datang menemui kami guna kita dengar pernyataanya terkait penindakan atas banyaknya laporan pelanggaran di Pilgub kali ini. Bila perlu mereka bersumpah akan mengawal dan menindaknya,” tandas Hanzanwadi
Kapolres Mataram, AKBP Muhamad SIK yang turun langsung menemui massa aksi berjanji mengkomunikasikan kehadiran para komisioner KPU dan Bawaslu NTB itu. Akhirnya, setelah melakukan negoisasi, Kapolres Mataram mampu membawa Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid MH, ke tengah ribuan pengunjuk rasa itu.
- Khuwailid menyatakan komitmennya untuk mengawal jalannya proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dengan baik. Mengingat, kehadiran Bawaslu tidak lain untuk menyelamatkan hak pilih warga negara agar tepat sasaran sesuai yang berada pada aturan.
“Tadi di dalam kami sudah bersuara soal adanya pengembalian C-6 yang mencapai kurang lebih sebanyak 291 ribu di seluruh TPS di wilayah NTB,” ujar Khuwailid.
Dalam kesempatan itu, Bawaslu NTB mengemukakan bahwa pada pleno tersebut temuan terkait adanya pembagian jilbab, sabun, sirup, kurma hingga sarung selama hari tenang telah pula disuarakan dalam pleno rekapitulasi tersebut.
“Kalau memang anda semua punya temuan lain, silahkan dilaporkan pada saksi mandat paslon yang berada di dalam ruang pleno, karena hanya di ruang pleno rekapitulasi itu ruangnya untuk berdebat. Insya Allah, kami siap mengawal segala bentuk pelanggaran itu,” tandas Khuwailid dan langsung meninggalkan kerumunan pengunjuk rasa. fm
