Rabu , 7 November 2018
Home / Politik / Konflik Antar Pengurus Terus Terjadi DPRD NTB Wacanakan Moratorium Dana Hibah ke BPPD NTB
Johan Rosihan ST

Konflik Antar Pengurus Terus Terjadi DPRD NTB Wacanakan Moratorium Dana Hibah ke BPPD NTB

 

MATARAM, DS – Kisruh kepengurusan di Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB antara kubu Ketua Fauzan Zakaria yang kini maju sebagai calon legislatif (Caleg) Partai Nasdem dan pengurus inti lainnya membuat lembaga DPRD ikut bersikap. DPRD NTB berencana  memoratorium dana hibah yang diterima oleh BPPD selama ini. Mengingat, kisruh ini terus terjadi sehingga berdampak terhadap program pemulihan pariwisata NTB pascagempa saat ini.

Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, H. Johan Rosihan ST, mengakui wacana itu dimunculkan pihaknya lantaran pernyataan Ketua KPU NTB yang menyebutkan jika lembaga ini tidak wajib dibiayai oleh APBD, sehingga pencalonan Fauzan Zakaria bisa lolos dalam Pileg. Padahal, Bawaslu NTB telah meminta Fauzan untuk mundur dari jabatannya.

“Kami akan menggalang kekuatan di DPRD agar saat pembahasan pra anggaran, lembaga ini (BPPD) tidak dapat lagi dana dari APBD,” ujarnya menjawab wartawan melalui pesan Whatsappnya, Selasa (6/11).

Johan mengaku, prihatin terkait terus terjadinya konflik di tubuh BPPD NTB tersebut. Oleh karena itu, cara efektif untuk meredakan kepentingan antara kedua kubu, pilihannya adalah tidak memberikan dana pada lembaga itu.

“Bagaimana, program pemulihan pariwisata kita bisa jalan, jika antar pengurusnya terus terjadi konflik. Malulah seharusnya, semoga Komisi II DPRD NTB selaku leading sektornya bisa menyikapi dan mencermati dinamika yang terjadi di kepengurusan BPPD, selanjutnya dana yang mereka peroleh dari APBD bisa dipindahkan ke program lainnya yang lebih bermanfaat,” jelas Johan.

Terpisah, Ketua DPD Asosiasi Agen Perjalanan dan Wisata Indonesia (ASITA) NTB Dewantoro Umbu Joka berharap kisruh kepengurusan di Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB diakhiri, karena dikhawatirkan akan berdampak terhadap pariwisata di provinsi itu.

“Semestinya tidak boleh ada kisruh, karena BPPD ini lembaga yang membangun citra pariwisata,” kata dia.

Menurut Dewantoro, sebagai salah satu lembaga yang membangun pencitraan pariwisata NTB di mata dunia, tidak boleh mengalami kekisruhan yang berkepanjangan, karena akan mengganggu tugas pokok dan fungsi BPPD dalam membangun pencitraan pariwisata dan upaya peningkatan pendapatan sektor pariwisata bagi daerah.

Karena itu, pemerintah daerah mestinya memberikan perannya dalam menjembatani ruang komunikasi di antara kedua kubu ini untuk menemukan jalan keluar yang terbaik. “Kalau jalan keluar, pasti ada jalan keluarnya,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya berharap peran BPPD NTB dalam membangun citra pariwisata NTB di mata dunia ke depannya bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Tentunya, sesuai dengan tupoksi yakni bagaimana membangun citra NTB yang baik guna peningkatan minat kunjungan wisatawan ke NTB.

“Kalau pemerintah daerah ingin melihat pariwisata NTB menjadi baik pascagempa bumi, maka fokus saja benahi kepengurusan BPPD NTB, kita ingin yang duduk disana itu adalah mereka yang fokus membenahi pariwisata dan bukan ada kepentingan politik apapun,” tandas Dewantoro Umbu Joka. RUL

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Hasto Minta Prabowo Stop Bicara Tanpa Data 

MATARAM, DS – Tudingan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang menyebut perekonomian Indonesia sudah keluar …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *