Rabu , 12 September 2018
Home / Politik / Ketua Majelis Adat Sasak Bantah Setujui Perubahan Nama Bandara
Ketua MAS NTB HL. Azhar (kanan) saat menyampaikan pernyataanya dihadapan pimpinan DPRD dan puluhan warga Loteng

Ketua Majelis Adat Sasak Bantah Setujui Perubahan Nama Bandara

MATARAM, DS – Ketua Majelis Adat Sasak (MAS) NTB, HL. Azhar, meminta konflik antar masyarakat Lombok Tengah dengan Pemprov NTB terkait perubahan nama bandara Lombok yang kini terus berlangsung agar dihentikan. Mantan Wagub NTB itu sendiri membantah MAS telah menyetujui perubahan nama bandara.

Menurut dia, kendati Kementerian Perhubungan telah menertbitkan SK penetapan perubahan BIL menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, jika plank nama di bandara terbesar di NTB itu tetap tertera BIL maka perubahan nama bandara itu tidak usah dirisaukan.

“Saya minta masyarakat Lombok Tengah tetap tenang dan jangan sampai berbuat hal-hal yang dapat mengganggu kondusifitas wilayah. Memang kerisuan masyarakat dan pemda Loteng dapat saya pahami, tapi jika plang namanya belum diubah, itu artinya nama bandara kita tetap BIL,” ujar Mik Azhar saat menghadiri hearing Aliansi Masyarakat Lombok (AMB) dengan pimpinan DPRD NTB di garasi rumah dinas Ketua DPRD di Mataram, Rabu (12/9).

Mantan Wagub NTB itu menegaskan, pihaknya tidak pernah sekalipun membuat surat persetujuan dukungan terkait perubahan nama bandara sesuai klausul menimbang pada SK Kemenhub yang kini telah beredar di media sosial itu.

Oleh karena itu, MAS NTB akan tetap berpihak menyuarakan keinginan masyarakatnya. “Yang jelas, karena aspirasi masyarakat Loteng tidak menghendaki perubahan nama bandara itu. Nanti secepatnya, saya akan menemui pak Gubernur NTB untuk menyampaikan keinginan masyarakat agar nama bandara itu tetap seperti semula, yakni BIL,” kata Azhar.

Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan, dimanapun SK yang diterbitkan oleh pejabat instansi manapun akan pula mencantumkan diktum penegasan. Yakni, jika dikemudian hari terjadi dampak dari SK yang ditimbulkan, SK yang diterbitkan akan bisa ditinjau ulang.

“Disinilah ruang kita untuk mengevaluasi SK Kemenhub itu. Apalagi, telah ada dampak dari SK perubahan nama itu, yakni masyarakat terus berkonflik. Jadi, saya menyakini SK itu akan bisa ditinjau ulang kok,” tandas Lalu Azhar.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu Bayu Windia, mengatakan, mekanisme terbitnya SK Kementerian Perhubungan terkait perubahan nama bandara harus melalui adanya surat Gubernur, dukungan dari lembaga DPRD NTB serta ormas lainnya.

Terkait dukungan MAS NTB. Menurut Bayu, justru dalam pengusulan perubahan nama bandara itu telah ada tanda tangan dukungan dari MAS dan ormas lainnya. “Khusus MAS yang tanda tangan adalah ketua harian dan petinggi MAS lainnya yakni, HL. Mudjitahid,” ungkapnya.

Oleh karena itu adanya penolakan dari masyarakat Lombok Tengah terkait perubahan nama bandara itu,  pihaknya akan membuat laporan secara resmi kepada Gubernur dan Kemenhub untuk bisa mengkaji SK itu untuk mempertimbangkan faktor psikologi masyarakat saat ini.

Meski demikian, Bayu mengatakan  di wilayah lainnya perubahan nama bandara dengan mengkomodir nama pahlawan asal daerah sudah biasa dilakukan, serta tanpa ada penolakan apapun.

“Tapi kalau SK Kemenhub soal perubahan nama bandara dari Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid adalah benar SK yang kini beredar itu. Karena bukti fisiknya ada di ruangan saya,” tegasnya.

“ Ini yang juga tidak habis fikir kita bayangkan, di tempat lain malah baik-baik saja perubahan nama bandara itu, tapi di Lombok malah perubahan nama bandaranya justru mengalami penolakan hingga kini,” tandas Bayu Windia. DS.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Pemprov NTB Klaim Sudah Ajak Bicara Pemkab Loteng Terkait Perubahan Nama Bandara BIL jadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid 

MATARAM, DS – Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Dr. H. Rosiady Sayuthi menanggapi santai penolakan masyarakat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *