Sabtu , 23 September 2017
Home / Politik / Fraksi PDIP dan PKS Tolak Ranperda Penambahan Modal GNE
HL. Patimura Parhan MH

Fraksi PDIP dan PKS Tolak Ranperda Penambahan Modal GNE

MATARAM, DS – PDIP dan PKS, dua dari sembilan fraksi di DPRD NTB, menilai satu Ranperda yang diajukan eksekutif, yakni,  Ranperda tentang perubahan atas Perda Provinsi NTB Nomor 5 tahun 2011 tentang perseroan terbatas Gerbang NTB Emas(GNE), tidak bisa dilanjutkan pembahasannya.

Alasannya, salah satu perusda milik Pemprov NTB itu belum pernah sekalipun dilakukan audit khusus terhadap likuiditas kemampuan keuangan dan sumber daya manusia (SDM). Selain itu, neraca laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016, menunjukkan total penyertaan bagi PT PT GNE sebesar Rp 20,327 miliar lebih, justru  terlihat belum memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan.

“Catatan kami, angkanya belum bisa menembus margin 5 persen dari total penyertaan modal. Sehingga, tidak layak ada rencana tambahan penyertaan modal sesuai klausul ranperda yang diajukan,” tegas juru bicara Fraksi PKS DPRD NTB, H. Lalu Pattimura Farhan, saat menyampaikan laporan fraksinya dalam sidang paripurna DPRD NTB, Rabu (20/9).

Menurutnya, pada tahun 2016 PT GNE hanya mampu memberikan kontribusi sebesar Rp 1 miliar atau setara 4,9 persen. Hal tersebut berlanjut pada APBD Perubahan tahun anggaran 2017, yakni hanya bisa memberikan deviden mencapai Rp 700 Juta dari target Rp 1 miliar yang direncanakan pada APBD Murni tahun 2017.

Oleh karena itu, dengan margin kontribusi dibawah 5 persen, maka pihaknya menganggap masih lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah untuk mendepositokan uangnya di bank.

“Dengan kinerja GNE yang belum memuaskan. Maka, laba seperti apa yang dijanjikan oleh PT GNE untuk aktivitas tambahan modal dasar ini? Apalagi sebenarnya jika swasta mampu masuk ke sektor usaha yang akan digarap oleh PT GNE, tentunya, sangat sulit perusahaan daerah dapat berkompetisi dengan swasta,” kata Pattimura.

Sementara itu, lontaran kritikan terhadap kinerja PT GNE juga diungkapkan fraksi PDIP. Juru bicara PDIP Ahmad Yadiansyah mengatakan, pihaknya akan bisa menyetujui ranperda ini ditetapkan manakala pihak BPK RI telah melakukan audit khusus terhadap likuiditas PT Gerbang NTB Emas (GNE).

Menurutnya, audit khusus penting dilakukan, karena sejak dibentuk PTGNE dinilai belum memberikan kontribusi nyata untuk daerah. “Yang ada itu, pembebanan ke daerah, karena biaya operasional yang tinggi dikeluarkan guna membiayai gaji karyawan cukup besar. Tapi, pemasukannya sangat minim,” tegas Yadiansyah.

Ia menuding, selama ini, karyawan yang direkrut oleh management PTGNE tidak lain, merupakan kolega dan keluarga pejabat. Para karyawan itu dinilai tidak dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan dan mengembangkan perusahaan plat merah tersebut.

“Kami menolak membahas rancangan perubahan Perda ini sebelum dilakukan audit khusus oleh BPK. Alasan kami jelas, kasus sebelumnya terkait perusda Wisaya Yasa terulang lagi di PTGNE. Setiap tahun kita memberikan sunyikan dana (kepada PT Wisaya Yasa), tetapi perusahaan ini akhirnya kolaps. Karena satu, yakni biaya operasional khususnya gaji karyawan yang sangat tinggi,” ujar Ahmad Yadiansyah.

Dalam kesempatan itu, FPKS menolak ranperda ini juga dikarenanakn pihak eksekutif belum melengkapi studi kelayakan usaha atas rencana PT GNE untuk mengembangkan dan membangun bisnis berbasis potensi daerah. Padahal, hal tersebut sangat penting sesuai amanat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang perseroan terbatas, yakni pasal 331.

“Harusnya, ada dilengkapi dengan analisis portofolio, analisis risiko, laporan posisi portofolio investasi, ataupun laporan hasil investasi atas kegiatan usaha PT GNE selama ini. Kan ini mandat dalam Permendagri 52 tahun 2012, jika tidak ada sama sekali, ngapain kita paksa menetapkan ranperda ini,” tandas Pattimura Parhan.fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Masyarakat Batujai Tumpah Sambut Selly

MATARAM, DS – Banyaknya dukungan terhadap Kadis Perdagangan NTB Hj. Putu Selly Andayani MSi yang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *