Rabu , 12 September 2018
Home / Politik / Fahri Sebut Penyederhanaan Birokrasi Penanganan Harus Dilakukan
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Fahri Sebut Penyederhanaan Birokrasi Penanganan Harus Dilakukan

MATARAM, DS- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah untuk mempertimbangkan revisi Inpres Nomor 5 Tahun 2018, sehingga menjadi dasar hukum dalam penanganan bencana untuk seluruh daerah terdampak, yakni Lombok dan Sumbawa. Selain itu, seluruh Kementerian dan Lembaga diharapkan agar digerakkan secara masive dalam pemulihan gempa Lombok dan Sumbawa.

Menurut Fahri, penyederhanaan birokrasi penanganan bencana gempa Lombok dan Sumbawa dengan kepemimpinan yang lebih solid juga sangat diperlukan mengingat musibah gempa bumi yang melanda NTB terpantau belum ada progres yang jelas terkait pemulihan pascagempa.

“Yang memastikan keterpaduan data, keterpaduan rencana penanganan dan keterpaduan didukung pembiayaan penanganan dampak gempa,” ujar Fahri menjawab wartawan di Mataram, Rabu (12/9).

Ia menyatakan, pada rapat konsultasi DPR RI dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pariwisata, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Gedung DPR RI pada Senin (10/9) lalu, pihaknya  juga meminta agar pemerintah memastikan alokasi pembiayaan pemulihan gempa Lombok dan Sumbawa dengan memastikan program dan sumber pendanaannya.

“Hal ini untuk menghindari simpang siur alokasi biaya dalam jangka pendek  sampai dengan jangka panjang,” ungkap Fahri.

Lebih lanjut, DPR RI meminta agar pemerintah meninjau kebijakan pembangunan hunian sementara (Huntara) dan segala fasilitasnya untuk merespon musim hujan yang akan datang. Apalagi, Pemerintah dapat mengatur agar huntaran menjadi rumah tumbuh yang  pada waktunya menjadi permanen.

Terakhir, DPR RI meminta agar dana bantuan stimulan segera ditransfer sementara yang sudah ditransfer ke masyarakat dapat segera digunakan secara swakelola. “Sehingga tidak tersimpan lama di rekening. Dapat menjadi modal masyarakat untuk membangun tempat tinggalnya,” tandas Fahri Hamzah. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Pemprov NTB Klaim Sudah Ajak Bicara Pemkab Loteng Terkait Perubahan Nama Bandara BIL jadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid 

MATARAM, DS – Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Dr. H. Rosiady Sayuthi menanggapi santai penolakan masyarakat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *