Jumat , 1 Juni 2018
Home / Politik / Dua Ranperda Prakarsa Dewan Dibutuhkan Masyarakat
Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi saat menghadiri sidang paripurna DPRD NTB

Dua Ranperda Prakarsa Dewan Dibutuhkan Masyarakat

MATARAM, DS – Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi menilai pengusulan dua buah ranperda inisiatif oleh DPRD NTB. masing-masing ranperda tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Perda) dan ranperda penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan (Trantib) masyarakat positif bagi Pemprov NTB.

Hanya saja, draf ranperda yang telah ditetapkan menjadi perda harus mampu dilaksanakan dengan produktif, khususnya pada ranperda tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah.

“Silahkan jika kinerja pansusnya mau diperpanjang. Ini karena dampaknya akan menghasilkan produk yang berkualitas baik dan bermanfaat untuk masyarakat asal pembahasannya lebih cermat dilakukan,” ujar Gubernur saat menghadiri sidang paripurna DPRD yang menggagendakan jawaban eksekutif atas dua ranpaerda prakarsa DPRD, Kamis (31/5).

Keberadaan dua ranperda itu diharapkan dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan peraturan daerah di NTB. Oleh karena itu, ia mengatensi kepada seluruh anggota pansus DPRD NTB terkait meski dalam suasana puasa, namun  tetap  melaksanakan tugas secara produktif untuk kemaslahatan dan kemajuan daerah.

“Alhamdulillah, dalam suasana apapun termasuk ibadah Puasa pun, kita masih selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai,” kata Zainul Majdi.

Diketahui, DPRD NTB melalui badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) memberikan penjelasan terkait pengajuan dua buah ranperda inisiatif dalam sidang paripurna DPRD setempat beberapa waktu lalu.

Kedua ranperda itu yakni, ranperda tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Perda) dan ranperda penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan (Trantib) masyarakat.

Ketua Bapemperda DPRD NTB H. Makmun SH M.KN, mengatakan, diajukannya dua ranperda itu, lantaran telah masuk dalam keputusan DPRD setempat Nomor 11/Kep.DPRD/2018. Oleh karena itu, ikhtiar menjadikannya sebuah produk hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat harus dilakukan.

“Sekali lagi, dua ranperda ini adalah tunggakan kami yang harus diselesaikan pada masa sidang kali ini,” ujarnya saat menyampaikan alasan terkait perlunya dua ranperda ini diajukan.

Makmun mengaku, pada ranperda tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Perda), diharuskan mengacu pada UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar sejumlah cakupan, yakni tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundanganya bisa masuk seluruhnya.

“Disini, semua perda itu harus lebih dahulu masuk dalam program pembentukan peraturan daerah atau yang dikenal dengan propemperda. Sehingga, instrumen perencanaan program perda NTB dan perda kabupaten/kota dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistematis,” jelasnya.

Terkait aspek substantatif. Menurut Makmun, maka Propemperda bukan sekadar menjadi daftar keinginan pembentukan perda dari pemda NTB maupun DPRD setempat. Namun, dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan itu, Propemperda memiliki jangkauan yang lebih luas lagi.

“Jadi, Propemperda itu harus sinergis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam sistem hukum nasional, rencana pembangunan daerah dan merupakan solusi atas kebutuhan hukum masyarakat,” ungkapnya.

Sementara, khusus ranperda ranperda penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Makmun menjelaskan, jika ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat merupakan persyaratan yang sangat mendasar agar kegiatan pemerintah dan masyarakat dapat berjalan secara tentram, tertib dan teratur.

“Dengan demikian, kesenimbungan pembangunan akan dapat berjalan lancar guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika kondisi keamanan dapat berlangsung kondusif, maka aktifitas kebutuhan masyarakat akan bisa berjalan normal. Sehingga, peningkatan mutu kehidupan masyarakat menuju kesejahteraanya akan bisa diwujudkan.

Apalagi, kata Makmun, jika merujuk UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemda, maka penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilakukan, lantaran berkaitan dengan pelayanan dasar.

“Jadi, adanya ranperda ini, minimal bahaya teroris yang terjadi akhir-akhir ini bisa dilakukan deteksi dini oleh aparat pemerintah. Prinsipnya, kita ingin dalam perda ini melindungi dan menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat NTB kedepannya,” tandas Makmun. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Kedapatan Salam Tiga Jari, Golkar NTB Pantau Sumiatun

MATARAM, DS – Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah MH, mengaku …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *