Minggu , 18 Juni 2017
Home / Politik / Banyak Program Pemprov NTB Jalan di Tempat Dampak Gubernur Tak Ajak Koordinasi Bupati
Drs. Ruslan Turmudzi

Banyak Program Pemprov NTB Jalan di Tempat Dampak Gubernur Tak Ajak Koordinasi Bupati

MATARAM, DS – Fraksi PDIP DPRD NTB menilai kepemimpinan Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi belum mampu memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Sebab, sejumlah tugas melekat sesuai kewenangan gubernur selaku kepanjangan pemerintah pusat hingga kini belum bisa diaplikasikan dengan baik.

Akibatnya, program penurunan angka kemiskinan terlihat masih jalan ditempat. Itu terlihat, dari total jumlah penduduk miskin di NTB yang masih sekitar 786 ribu orang atau setara dengan 16,02 persen pada tahun 2016 lalu. Dimana, raihan tersebut merupakan tertinggi secara nasional.

“Data tingginya jumlah warga miskin tidak bisa terbantahkan. Inilah potret, jika pemerintahan Gubernur dan Wagub NTB kurang melakukan koordinasi dalam penanganan masalah kemiskinan,” tegas Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB Drs. Ruslan Turmudzi menjawab wartawan, Sabtu (17/6).

Ia mengatakan, dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemda telah disebutkan jika kewenangan gubernur harus mampu melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) kepada para bupati/walikota. Harapannya, semua program yang telah disusun sesuai penjabaran RPJMD dapat dilaksanakan sinergis dan pararel bersama dengan pemda kabupaten/kota.

Ruslan menyayangkan, sikap pemprov yang terkesan jalan sendiri melaksanakan programnya tanpa sama sekali melibatkan pemda kabupaten/kota. Ia mencontohkan, program unggulan pemprov itu. Diantaranya, Bumi Sejuta Sapi (BSS), program 100.000 wira usaha baru, Wisata Halal, Adono, Akino dan Absono.

“Sampai sekarang, banyak para bupati/walikota di NTB tak tahu akan program pemprov itu. Wajarlah, jika kita sebut pak Gubernur jalan sendiri alis one man show,” ujar Ruslan.

Menurutnya, dari sejumlah diskusi yang dilakukannya dengan para bupati/walikota di NTB, kebanyakan mereka tidak pernah sekalipun diajak berkomunikasi terkait pelaksanaan program oleh pemprov NTB. Parahnya, buruknya komunikasi serupa juga tidak dijalankan dengan baik oleh gubernur terhadap pada wakil rakyat NTB yang berada di DPR dan DPD RI.

“Sekali lagi, tidak bisa kita bangun daerah hanya one man show. Setiap elemen masyarakat yang punya kemampuan harus kita ajak bersama-sama, apalagi yang punya wilayah dan masyarakat itu adalah pemda kabupaten/kota dan bukannya provinsi,” kata Ruslan.

Dalam pasal 92 UU 23 tahun 2014, ungkap dia, telah disebutkan sebuah ketentuan. Yakni, jika gubernur tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam hal binwas sesuai pasal tersebut, maka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dapat mengambil alih pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

“Jadi, jangan sampai kita mendegradasikan diri di mata pemerintah pusat melalui pertentangan dan perlawanan yang kita lakukan selama ini. Sekali lagi, silahkan, Pak Gubernur mengkritik pemerintah pusat. Tapi, perbaikilah dulu internal NTB yang kini masih banyak catatan-catatan yang perlu perbaikan,” jelas Ruslan.

Ia menambahkan, dalam turunan UU 23 tahun 2014. Yakni, PP Nomor 23 Tahun 2011 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, justru hingga kini, belum terlihat peran pemprov NTB guna memberikan dana bantuan kepada pemda kabupaten/kota selaku daerah bawahannya. Sehingga, asas dekonsentrasi secara tepat dan benar sebagai fungsi wakil pemerintah pusat juga tidak berjalan dengan baik.

“Jangan salahkan, jika selama ini banyak bupati/walikota di NTB yang menentang dan melawan pemprov NTB. Ya, kami anggap wajar, karena memang hak-hak mereka sama sekali tidak diberikan,” tandas Ruslan seraya meminta Gubernur beserta jajarannya agar mulai memperbaiki diri terkait komunikasi dan koordinasinya. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Inilah Kandidat Bupati Lombok Timur 2018

Pemilihan kepala daerah (pilkada) Lombok Timur akan berlangsung tahun depan. Namun, 10 kandidat calon sudah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *