Rabu , 21 November 2018
Home / Politik / Anggaran Perjalanan Dinas Dewan Harus di Sekretariat DPRD
H. Rumaksi SJ SH

Anggaran Perjalanan Dinas Dewan Harus di Sekretariat DPRD

MATARAM, DS – Anggota DPRD NTB mulai angkat bicara atas kegiatan pelesir pimpinan DPRD dan pimpinan Komisi II bidang Perekonomian ke luar negeri mendampingi Dinas Pariwisata, serta Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) baru-baru ini. Pasalnya, polemik tersebut dirasa, kian membuat kegaduhan di gedung DPRD, sehingga mempengaruhi citra lembaga DPRD yang terus disorot oleh masyarakat. Terlebih, hingga kini belum ada langkah maju yang dilakukan pimpinan DPRD melakukan klarifikasi publik.

Pada Rabu (22/3) lalu telah ada aksi unjuk rasa oleh belasan masyarakat dari Aliansi Rakyat untuk Transparansi NTB yang mempersoalkan kepergian ke luar negeri tersebut

Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB H. Rumaksi SJ SH menegaskan biaya perjalanan dinas para anggota DPRD NTB harus berada di lingkup Sekretariat DPRD. Oleh karena itu, sangat wajar jika masyarakat dan internal anggota DPRD NTB merasa risih akan seringnya kepergian keluar negeri itu dilakukan oleh pimpinan DPRD dan anggota Komisi II DPRD NTB.

“Kalau sekali sih wajar, tapi jika berulang kali, ini yang jelas menjadi tanda tanya publik, termasuk kami di internal DPRD NTB. tapi, jika lihat aturan, maka perjalanan dinas DPRD NTB, wajib dan bukan sunnah harus dianggarkan oleh pihak Sekretariat DPRD NTB,” tegasnya menjawab wartawan, Kamis (23/3) kemarin.

Menurutnya, sebenarnya pihak Sekretariat DPRD, sempat menganggarkan alokasi biaya perjalanan dinas ke luar negeri sebesar Rp 200 juta pada dokumen RASK APBD 2016 dan berlanjut di APBD 2017, namun pihaknya dengan tegas mencoret usulan anggaran itu.

“Kalau para anggota DPRD berangkat ke luar negeri, kita persilahkan asal mereka diundang oleh SKPD terkait, yakni Dinas Pariwisata dan BPPD NTB. Tapi, yang kepergian ke Berlin, Jerman dan sejumlah negara lainnya, kita sama sekali tidak tahu, tiba-tiba muncul pemberitaan di media massa. Wajar, kita minta pimpinan dan mereka yang berangkat ke luar negri harus harus melakukan klarifikasi terkait urgensi keberangkatannya itu,” tegas Rumaksi.

Politisi Hanura itu mengatensi jika ada pihak yang telah melaporkan biaya perjalanan dinas ke luar negeri yang kini jadi sorotan telah dilaporkan ke aparat penegak hukum, yakni Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. “Jika sudah aparat yang mengambil alih, kan nanti jelas, siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas hal itu,” tandas Rumaksi.fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Dideklrasikan, GARBI Sebut Ormas Netral di Pileg 2019 

MATARAM, DS – Pengurus Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) yang digawangi Wakil Ketua DPR RI …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *