Senin , 14 Agustus 2017
Home / Politik / Ajukan Nota Keberatan Fraksi PDIP : Banyak Keganjilan Data di  APBD-P NTB 2017 
Pimpinan dan Anggota Fraksi PDIP DPRD NTB saat memberikan keterangan pers terkait pengajuan nota keberatan di APBD P 2017 dalam sidang paripurna DPRD NTB,

Ajukan Nota Keberatan Fraksi PDIP : Banyak Keganjilan Data di  APBD-P NTB 2017 

MATARAM, DS – Ancaman Fraksi PDIP guna menolak pembahasan RAPBD Perubahan 2017, akhirnya dilakukan dalam sidang paripurna DPRD NTB yang mengagendakan laporan komisi-komisi terhadap Raperda Perubahan APBD 2017 yang berlangsung pada Jumat malam (11/8) hingga Sabtu (12/8) dini hari.

Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi M.Comm, tersebut Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB Drs. Ruslan Turmudi mengajukan nota keberatan dan memastikan, pihaknya tidak ikut bertanggung jawab apabila dikemudian hari penetapaan RAPBD 2017 tersebut berimplikasi pada persoalan hukum.

“Secara resmi dengan meneliti dan mengkaji secara mendalam, kami mengajukan nota keberatan. Harapan kami, nota keberatan ini dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam risalah sidang paripurna kali ini,” ungkap Ruslan saat menyampaikan interupsinya dalam sidang paripurna DPRD NTB

Ia menegaskan, dalam pengajuan KUA/PPAS dan RAPBD murni tahun 2017, terdapat perbedaan angka yang cukup signifikan, yakni mencapai Rp 11 miliar lebih sesuai yang disampaikan oleh Gubernur NTB dalam menanggapi pertanyaan yang disampaikan fraksinya. Padahal, Badan Anggaran (Banggar) dalam penyampaian saran dan pendapatnya, juga mempertanyakan perbedaan angka sebesar Rp 11 miliar tersebut.

Menurut Ruslan, jika Banggar pun menyoroti angka itu, lantas darimana eksekutif memperoleh angka sebesar Rp 11 miliar dalam dokumen RAPBD tahun 2017. “Ini berarti, ada persengkokolan yang mengkambinghitamkan lembaga dewan terkait, alasan Pak Gubernur yang berdalih angka sebesar Rp 11 miliar itu merupakan perhitungan dari Banggar DPRD NTB,” tegas Ruslan dalam interupsinya.

Adanya perbedaan laporan Komisi III DPRD NTB yang membidangi Keuangan dan Perbankan dengan SK penetapan dewan mencapai sebesar Rp 13 miliar. Menurut Anggota Banggar DPRD NTB itu, diketahui pihaknya malah terdapat dalam jawaban Gubernur yang menyebutkan, jika  APBD NTB sudah di evaluasi oleh pihak Kementerian Dalam Negeri.

Namun, kata Ruslan, dipastikan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri tidak pernah melakukan evaluasi pada tahapan pembahasan sampai pada tingkat komisi dewan. “Sehingga, terlihat jawaban Pak Gubernur tidak jelas dan sangat ganjil,” ujarnya.

Ruslan mengaku, dalam postur APBD tahun 2017 ditemukan adanya target penerimaan mencapai Rp 16 miliar dari PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) yang telah dimasukkan dalam item penerimaan daerah. Hal tersebut, dipastikan jelas tidak melalui mekanisme pembahasan selama ini.

Apalagi, Direktur Utama (Dirut) PT. DMB Andy Hadianto dalam pengakuannya menegaskan, pihaknya sama sekali belum pernah sekalipun merencanakan target penerimaan daerah mencapai Rp 16 miliar.

Oleh karena itu, pihaknya berkesimpulan penerimaan yang dipaksakan tanpa adanya dasar hukum penerimaan, maka hal tersebut masuk katagori pelanggaran. “Jadi, pemandangan umum Fraksi PDIP pada sidang paripurna DPRD NTB lalu, sangat benar adanya terkait penerimaan tersebut tidak melalui mekanisme pembahasan. Apalagi, pada dokumen APBD Perubahan 2017, malah target penerimaan itu telah di keluarkan,” jelas Ruslan.

Pihaknya, ujar dia, mempersilahkan jika dokumen Raperda RAPBD Perubahan APBD 2017 tersebut disahkan menjadi Perda APBD Perubahan. Namun, dipastikan PDIP tidak mau bertanggung jawab manakala ada persolan hukum di kemudian hari.

“Mohon, pimpinan sidang menjadikan nota kebereratan Fraksi PDIP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam risalah sidang paripurna DPRD NTB kali ini,” tandas Ruslan Turmudzi.

Selanjutnya, pascamelakukan interupsi, salah satu anggota Fraksi PDIP DPRD NTB Ahmad Yadiansyah menyerahkan surat nota keberatan fraksinya ke pimpinan sidang.fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

PDIP Nilai TGB-Amin Gagal

MATARAM, DS – Pemerintahan Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi dan Wagub H. Muhamad Amin …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *