Senin , 5 November 2018
Home / Pemerintah / Wapres JK Deadline Pengerjaan Rumah dan Fatsum Harus Tuntas Maret 2019
Wapres JK bersama Gubernur NTB

Wapres JK Deadline Pengerjaan Rumah dan Fatsum Harus Tuntas Maret 2019

MATARAM, DS – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan pembangunan rumah dan fasilitas umum (fatsum) yang rusak akibat bencana gempa Lombok selesai pada Maret tahun 2019 mendatang.  Wapres memastikan, semua sumber daya pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa saat ini, baik yang dimiliki oleh BUMN dan pengusaha lokal harus dilipatgandakan.

“Pokoknya,  semua pengerjaan, termasuk  fasilitas aplikator untuk membuat tiang-tiang rumah dari beton harus dipercepat delapan kali dari hari ini. Yang utama, pengusaha lokal dari NTB, kita utamakan membantu proses percepatannya,” ujar Jusuf Kalla usai memimpin rapat koordinasi (Rakor) progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa dengan jajaran terkait di provinsi NTB, Minggu (4/11) petang.”Pokoknya, kita tidak bicara yang lain selain percepatan, karena itu semuanya harus dilipatgandakan,” tegasnya

JK menyebutkan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB berjalan selama delapan bulan sejak gempa pada Agustus, dan ditargetkan rampung pada Maret 2019.  Oleh karena itu, ia mendorong BUMN dan pengusaha lokal untuk membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan rumah warga yang rusak dengan menyediakan bahan material yang dibutuhkan guna membangun rumah yang tahan gempa.

Wapres menilai, kendala utama dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB disebabkan belum maksimalnya ketersediaan bahan material dan juga wadah kelompok masyarakat (pokmas). “Ini kan sedang berjalan, sudah mulai pembangunan rumah-rumah. Ya intinya ada penambahan aplikator dan penambahan kerangka-kerangka (bahan material), intinya percepatan,” ungkapnya.

Selain itu, JK juga meminta masyarakat bahu-membahu membangun rumah yang rusak dengan konsep gotong royong. Hal ini harus dilakukan masyarakat terdampak gempa lantaran pasukan TNI yang selama ini membantu akan kembali ditarik ke satuannya masing-masing. JK menyebutkan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi kini menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR dan Pemda.

“Pemerintah berikan dana beli bahan dan dikerjakan secara bersama makanya timbul pokmas. Kasihan tentara sudah hebat bekerja saat masa darurat, mau disuruh lagi untuk jadi tukang batu dan tukang kayu. Masyarakat harus siap, kecuali kalau mau tinggal seterusnya di tenda ya tidak apa-apa,” tandas Jusuf Kalla.

Dalam kesempatan itu, Wapres Jusuf Kalla menegaskan, para korban terdampak gempa yang kini dirawat lanjutan pada sejumlah rumah sakit di NTB dipastikan  seluruh pembiayaanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Menurut  JK, secara prinsip jika bukan anggota dan terdaftar di BPJS tidak akan masuk pembiayaanya oleh BPJS.”Tapi, karena ini urusan bencana, maka pemerintah lah yang akan tanggung semua pembiayaanya,” pungkas Jusuf Kalla. RUL

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

GUBERNUR HARAP DPR RI BANTU TUNTASKAN REHABREKON NTB

MATARAM,DS-Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc, menerima kunjungan kerja rombongan Komisi IX DPR RI, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *