Selasa , 20 Maret 2018
Home / Pemerintah / TGB Minta Perda Dibuat Merujuk ke Pusat
Gubernur NTB (kiri) didampingi Sekda Dr. H. Rosiady Sayuthi saat memimpin rapim OPD lingkup pemprov NTB

TGB Minta Perda Dibuat Merujuk ke Pusat

MATARAM, DS – Penguatan subtansi dan susunan produk hukum (perda) yang diterbitkan oleh pemda NTB diharapkan mengacu pada regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini penting menjadi perhatian untuk diselaraskan dengan Undang-undang agar tidak tumpang tindih atau bertentangan satu sama lainnya.

Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi menegaskan, saat ini sangat banyak produk daerah yang sudah tidak kontekstual. Untuk itu, ia meminta jajarannya agar melakukan revisi dan selanjutnya menghapus produk hukum yang tidak mendukung program Pemerintah Pusat.

“Bagaimana pelayanan publik dan investasi bisa masuk ke NTB jika produk hukum daerah yang kita miliki sangat tidak sesuai dan selaras dengan substansi dan susunan regulasi dari UU diatasnya,” tegas Gubernur menjawab wartawan, Selasa (20/3).

TGB mengatakan perlu mengingatkan jajarannya agar tidak kendor agar semua program dapat berjalan lancar dan memenuhi target.

Aspek regulasi menjadi fokus yang ditekankannya pada rapat pimpinan (Rapim) bersama seluruh kepala OPD pada Senin(19/3) lalu mengingat banyak sekali produk hukum di wilayahnya dirasa tumpang tindih, serta pelaksanaan programnya sama sekali belum mendukung sasaran yang diprogramkan oleh Pemerintah Pusat.

“Wajarlah jika saya ingatkan aspek deregulasi ini diperhatikan dan menjadi perhatian serius seluruh OPD di NTB. Bila perlu pemangkasan SOP bisa dilakukan, sehingga proses pelayanan publik tidak lagi panjang dan berbelit kedepannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, penataan produk hukum daerah sangat vital. Sebab, hal itu akan memengaruhi indeks kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Terpisah, pengamat dan praktisi hukum Humphrey Djemat mengaku, ada banyak calon investor asing yang menjadi ragu untuk menginvestasikan dananya di Indonesia setelah melihat adanya pertentangan antara peraturan perpajakan di daerah dengan UU yang berlaku secara nasional.

“Sebagai contoh, mengenai penerapan pajak air permukaan. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah telah diatur tarif pajak air permukaan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen), namun di suatu daerah ternyata ditemukan penetapan tarif pajak air permukaan yang lebih besar dari 10% (sepuluh persen),” ujar Humphrey saat dikonfirmasi wartawan.

Humphrey mengatakan peraturan yang mengenakan tarif pajak yang melebihi ketentuan UU tersebut bahkan hanya diatur dalam bentuk Peraturan Gubernur, padahal menurutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah seharusnya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Menurut Humphrey, ada kesalahpahaman dimana seakan-akan peraturan yang diterbitkan oleh Gubernur (Pemerintah Daerah) merupakan Peraturan Daerah (Perda), padahal keduanya merupakan produk hukum yang berbeda.

“Peraturan Gubernur merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur selaku eksekutif di daerah, sedangkan Perda merupakan Peraturan yang dibuat oleh DPRD (wakil rakyat) bersama-sama dengan eksekutif (Gubernur),” ujarnya.

Oleh karena itu lanjut Humphrey, setiap tindakan pejabat daerah yang memungut pajak air permukaan dengan mengacu pada Peraturan Gubernur, maka hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan UU.

Humphrey menambahkan, Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan hukum (UU) dapat dibatalkan melalui mekanisme Judicial Review ke Mahkamah Agung karena sesuai dengan asas hukum lex superiori derogate lege inferiori, aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Diluncurkan, Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM

MATARAM,DS-Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI, Irjen Pol Ronny Franky Sompie didampingi Direktorat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *