Sabtu , 9 Desember 2017
Home / Pemerintah / Soal Kelanjutan Proyek Terminal Haji/TKI di BIL Dewan Masih Beri Toleransi Hingga Desember 2017
HM. Wahidin HM. Noer

Soal Kelanjutan Proyek Terminal Haji/TKI di BIL Dewan Masih Beri Toleransi Hingga Desember 2017

 

MATARAM, DS – Komisi IV DPRD bidang Fisik dan Pembangunan memastikan telah menambah alokasi anggaran mencapai Rp 3,5 miliar dalam APBD Perubahan tahun 2017 untuk dapat memungsikan Terminal Haji/TKI di komplek Bandara Internasional Lombok (BIL) yang sempat mangkrak beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi IV DPRD NTB H. Wahidin HM. Noer mengatakan berkomitmen tidak melakukan rasionalisasi anggaran terhadap usulan yang diajukan Dinas Perhubungan NTB selaku SKPD terkait yang mengelola operasional proyek tersebut dalam pembahasan APBD-P beberapa hari lalu itu.

Sebab, ada alasan logis yang diajukan SKPD terkait untuk dapat memanfaatkan aset daerah yang terkatagori mangkrak di NTB tersebut. “Direncanakan, dana itu akan dipakai untuk perbaikan fasilitas gedung yang rusak mulai jendela dan atapnya. Selain itu, akan dipakai untuk perawatan rumput dan lingkungan di sekitar lokasi proyek pembangunan terminalnya,” ungkap Wahidin menjawab wartawan, Selasa (12/9).

Menurut Wahidin, akibat belum beroperasinya terminal haji/TKI di BIL itu, selama ini, maka aktifitas pemberangkatan CJH asal NTB dilakukan seluruhnya di Asrama Haji di Lingkar Selatan, Kota Mataram. Pihaknya masih memberikan toleransi pada SKPD terkait untuk dapat menyelesaikan pembangunannya hingga sesuai kontrak pengerjannya yang akan habis pada 15 Desember tahun ini.

“Karena masih bisa dikover di Asrama Haji, maka kita masih kasih waktu sesuai kontrak agar pengerjaanya bisa dituntaskan. Selanjutnya, baru kita lakukan evaluasi,” kata dia.

Meski melunak, namun kata Wahidin, pihaknya agak ragu dengan posisi Terminal Haji/TKI yang dirasa agak jauh jaraknya dengan terminal induk di areal utama BIL. Sehingga, komisi terkait masih tetap akan selalu memberikan catatan terkait pemanfaatannya yang masih belum efektif. “Sementara, biarkan saja dulu pengerjaan proyeknya berjalan. Nanti jika selesai baru kita akan bersikap apakah akan ada ruislag dengan PT AP atau pihak lain terkait kerjasama pemanfataanya,” ujar politisi Golkar itu.

Terpisah, Anggota Komisi IV DPRD lainnya, Drs. Ruslan Turmudzi mengaku, pada tahun 2018, dipastikan akan ada pengembangan BIL menjadi lokasi bandara untuk penerbangan internasional yang lebih padat. Oleh karena itu, akan ada penambahan areal yang luasannya sama dengan lokasi yang dipergunakan saat ini.

“Sangat mungkin lokasi Terminal Haji/TKI akan difungsionalkan oleh PT. AP I BIL. Jadi, kita tetap menawarkan sebaiknya ada proses ruislag kemanfaatannya dengan PT AP ataupun dengan kantor Imigrasi Mataram,” kata dia.

Menurutnya, proyek Terminal Haji/TKI tetap masuk katagori proyek akal-akalan, lantaran ada salah perencanaan didalam pembangunanya, sehingga ada tindakan yang mengarah pada praktek korupsi. Bahkan, di lokasi itu juga masih ada klaim kepemilikan lahan oleh warga setempat. “Tapi, kita akan bersikap tegas menunggu usai kontrak proyeknya tuntas akhir Desember ini. Mengingat, hal ini merupakan komitmen di internal komisi dewan yang masih memberikan toleransi ke SKPD terkait,” tandas Ruslan Turmudzi.fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Pemprov NTB Raih Predikat Zonasi Hijau Ombudsman RI

MATARAM, DS – Ombudsman RI memberi penghargaan predikat kepatuhan tinggi (zonasi hijau) pada pemprov NTB …

No comments

  1. Your comment is awaiting moderation.

    I walked out, laid down, and lubed my cock all over.
    I love my wife and love the new exciting life we lead.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *