Jumat , 20 Oktober 2017
Home / Pemerintah / Presiden Jokowi Serahkan 2.700 Sertifikat Gratis ke Warga NTB
Presiden Joko Widodo saat menyerahkan secara simbolis sertifikat kepada salah seorang warga Lombok Tengah dari total 2.700 Sertifikat yang diserahkan ke warga NTB

Presiden Jokowi Serahkan 2.700 Sertifikat Gratis ke Warga NTB

LOMBOK TENGAH, DS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sebanyak 2.700 sertifikat kepada warga NTB, khususnya lima kabupaten di Pulau Lombok di Lapangan Masjid Nurul Bilad, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Jumat (20/10).

Penyerahan ribuan sertifikat tanah secara simbolis bagi warga Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Utara(KLU) diterima perwakilan warga, diantaranya, Rohaya, Kristin dan Rahayatul Fitriah.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi mengingatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil akan target sebanyak lima juta lembar sertifikat harus sudah dibagikan pemerintah tahun ini. Sementara, tahun 2018 angkanya harus bisa mencapai sebanyak tujuh juta lembar. Selanjutnya, tahun 2019 angkanya harus mencapai sembilan juta lembar.

“Tahun ini enggak bisa lima juta, awas! Tahun depan enggak bisa tujuh juta, awas! Tahun depannya lagi enggak bisa sembilan juta, awas! Saya ganti nanti (menterinya),” tegas Presiden di hadapan ribuan warga yang menghadiri kegiatan itu.

Menurut Jokowi, ancaman pergantian menteri tak segan-segan akan dilakukannya mengingat hal itu merupakan bagian dari motivasi kinerja pada jajaran kabinetnya. “Kalau nggak pakai ancaman, maka jelas target yang telah kita tetapkan akan bisa tidak tercapai. Kalau ada kayak gitu, kan minimal pak Menteri akan bisa menekan Kepala BPN di semua wilayah Indonesia agar bisa kerja lebih gesit lagi  menyelesaikan kewajibannya,” ujar Presiden.

Jokowi sempat curhat bagaimana ia selalu dikeluhkan mengenai sengketa tanah tiap kali melakukan kunjungan kerja ke daerah. “Setiap saya pergi ke daerah, desa, kampung, selalu yang dikeluhkan sengketa tanah. Ada di mana-mana. Maka di seluruh Indonesia tahun ini akan kita keluarkan 5 juta sertifikat tanah. Tahun depan saya berikan target Menteri BPN 7 juta sertifikat tanah,” jelasnya.

“Harusnya 1.600 sertifikat yang harus dipegang masyarakat, tapi yang dipegang baru 800. Tahun 2022 seluruh masyarakat NTB sudah pegang sertifikat,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memberi wejangan pada warga yang sudah memiliki sertifikat tanah. Ia meminta warga agar menjaga betul sertifikat yang sudah diberikan. Sebab, banyak kejadian di mana sertifikat yang sudah diberikan ke masyarakat malah hilang, sehingga ketika diurus muncul kesulitan.

“Kalau sudah pegang sertifikat, tolong diplastikkan. Terus difotokopi. Kalau sertifikat hilang, ngurusnya sulit. Tapi kalau sudah punya foto kopi, ngurusnya gampang. Tinggal ke BPN, ‘Pak, sertifikatnya hilang,” ungkap Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Presiden memberikan sejumlah opsi kepada warga yang sudah mengantongi sertifikat. Misalnya, sertifikat tanah itu bisa digunakan untuk investasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga sempat menyindir bagaimana ada saja warga yang setelah dapat sertifikat lebih memilih membeli mobil atau motor.

Menurut Presiden, karena tak mau membayar, sertifikat tanah itu akhirnya ‘hilang.’ “Kalau enggak mau digunakan, disimpan. Tapi kalau mau disekolahkan, diagunkan, apalagi tanahnya gede. Masukan ke bank, dapat Rp 300 juta. Rp 150 juta buat mobil,” kata Jokowi.

“Pegang mobil gagah, dilihat tetangga gagah. 6 bulan saya jamin sertifikat hilang. Masukan bank, dapat Rp 30 juta. Rp 15 juta belikan sepeda motor,” tuturnya.

Oleh karena itu, Presiden menyarankan agar uang yang dimiliki sebaiknya digunakan untuk investasi, jangan langsung diberikan barang.”Kalau dapat Rp 300 juta, itu gunakan untuk investasi. Sebulan Rp 5 juta, setahun Rp 10 juta. Kalau mau beli mobil habis itu silakan. Karena itu dari keuntungan. Jangan buat beli mobil. Sudah beli mobil, 6 bulan hilang sertifikatnya,” tandas Presiden.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Sofjan Djalil mengungkapkan total bidang tanah yang ada di pulau Lombok seluas 1.669.564 dan yang bersertifikat sebesar 862.443 atau baru 52 persen. “Dan yang belum terdaftar ada sebanyak 807.301 orang, sebanyak 48 persen. Di Kota Mataram Insya Allah pada tahun 2018 akan 100 persen terdaftar dan untuk Provinsi NTB mudah-mudahan 100 persen bersertifikat pada tahun 2022,” kata Sofjan dalam sambutannya.

Ia menuturkan, total jumlah sertifikat yang dibagikan hari ini berjumlah 5700 lembar. Namun hanya 3000 warga yang hadir dengan sertifikat yang dibagikan sebanyak 2700 lembar.

Sementara itu, Gubernur Dr. TGH Muhamad Zainul Majdi bangga atas perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyelesaikan sengketa tanah di NTB. Zainul mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi membagi-bagikan sertifikat kepemilikan tanah kepada rakyat NTB. “Bagi kami‎ warga NTB memiliki tanah bersertifikat sungguh sangat tidak ternilai harganya,” kata Zainul

Menurut TGB, pembagian sertifikat kepada rakyat NTB kali ini jelas menjadi bukti nyata upaya pemerintah untuk menyelesaikan berbagai sengketa tanah di daerah itu. “Bapak Presiden, kami memohon diselesaikan persoalan tanah agar bersertifikat,”‎ katanya. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

TGB Minta TNI Selaras Bersama Rakyat

MATARAM, DS – Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi MA mengatakan, momentum peringatan HUT TNI ke-72 harus …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *