Jumat , 16 Maret 2018
Home / Pemerintah / Potensi Korupsi Bakal Meningkat
Ketua Ombudsman RI Prof Amzullian Rifai saat membuka pendampingan pada pemda provinsi NTB dan NTT terkait penilaian tingkat kepatuhan terhadap UU pelayanan publik di Mataram

Potensi Korupsi Bakal Meningkat

MATARAM, DS – Ketua Ombudsman RI, Prof Amzulian Rifai, menegaskan, pengabaian terhadap standar pelayanan publik berpotensi memperburuk kualitas pelayanan. Misalnya dengan tidak terdapat maklumat pelayanan yang dipampang maka potensi ketidakpastian hukum terhadap pelayanan publik  sangat besar.

          “Perlu diketahui praktek manipulasi pada suatu pelayanan akan berdampak pada tindak pidana korupsi. Itulah dibutuhkan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan transparansi dalam memberikan pelayanan. Jika tidak terpampang standar biaya maka praktek pungli, calo dan suap menjadi lumrah di kantor tersebut,” tegas Amzullian saat membuka pendampingan pada pemda provinsi NTB dan NTT terkait penilaian tingkat kepatuhan terhadap UU pelayanan publik di Mataram, Kamis (15/3).

          Menurutnya, pelayanan publik menjadi salah satu faktor tingkat korupsi yang terjadi di suatu lembaga maupun pemerintah daerah. Pelayanan publik yang baik berarti tingkat korupsinya rendah. Jika pelayanannya jelek, maka tingkat korupsinya pasti akan tinggi.

          Amzulian mencontohkan di negara-negara Skandanavia, yang kini pelayanan publiknya sangat baik, hampir seluruh masyarakatnya hidup dengan sangat bahagia. Sebab, tingkat korupsi di negara itu umumnya sangat rendah.

“Kita tengok di Norwegia dan kini Finlandia, hampir disitu sangat jarang ada perilaku korupsi. Ini karena pelayanan publiknya sudah sangat baik. Jadi, adanya Ombudsman sebagai satu lembaga negara adalah bentuk keseriusan pemerintah memperbaiki pelayanan publik di Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penilaian pemenuhan standar pelayanan publik yang dilakukan pihaknya selama ini, tidak lain berpedoman pada Pasal 8 UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Teknisnya, dalam penilaian itu, Ombudsman selalu memposisikan diri sebagai masyarakat pengguna layanan yang ingin mengetahui haknya.

          Apalagi, kata Amzulian, survei yang dilakukan difokuskan pada atribut standar pelayanan misalnya booklet, pamlet, media elektronik dan lainnya yang ada di setiap unit layanan.

          “Ombudsman ini adalah lembaga negara yang baik. Karena, di saat penilaiannya. Yakni, sebanyak 12 indikator dari total 14 komponen standar pelayanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik yang kita periksa, selalu kita bocorkan terlebih dahulu dulu soalnya kepada pemerintah daerah, kementrian dan lembaga negara. Apalagi, kurangnya Ombudsman ini,” jelasnya berkelakar.

          Terkait perlunya keseimbangan antara survei penilaian dan fasilitas pelayanan publik yang disiapkan. Amzulian mengatakan, jika penyiapan fasilitas dan sarana prasana publik memang sangat dibutuhkan.

Namun, jika merujuk pada pasal 15 UU Nomor 37 tahun 2008, maka hal itu masuk aspek formal semata. Apalagi, jika melihat kemampuan keuangan negera dalam mengadakan peralatan-peralatan pendukung pelayanan publik yang hingga kini masih dirasa mengalami keterbatasan.

“Masak kita harus pakai main paksa terkait kondisi negara yang tengah dalam serba keterbatasan keuangan saat ini. Bagi kita, yang utama itu adalah keseriusan dan kemauan pemerintah daerah untuk berubah dalam meningkatkan hak masyarakat atas pelayanan yang baik,” tandas Amzulian.

Ia menambahkan, jika saat ini pemerintah tengah mulai serius melakukan pembenahan di semua sektor layanan publik di semua level tingkatan. Mengingat, hadirnya penghargaan penilaian kepatuhan berfungsi agar semua birokrasi bisa memberikan pelayanan sebaik mungkin.

          “Yang utama adanya penilaian dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah,” pungkas Amzulian Rifai. fahrul.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

PESTA DEMOKRASI, ASN HARUS PATUH ATURAN

MATARAM,DS-Menyikapi pesta demokrasi yang beberapa bulan kedepan akan berlangsung, ASN lingkup Pemprov NTB diimbau  patuh …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *